Minggu, 22 Okt 2017

Perppu Ormas Jaga Keutuhan NKRI

Oleh: Marsot
Sabtu, 22 Jul 2017 12:30
BAGIKAN:
istimewa
Pancasila.
PALANGKA RAYA (EKSPOSnews): Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto berpendapat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas berguna untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI sehingga harus didukung.

"Secara pribadi saya mendukung Perppu Ormas. Kalau saya, 100 persen mendukung, khusus untuk bagian dari pembubaran ormas bertentangan dengan ideologi negara," katanya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu 22 Juli 2017.

Menurut Sigit, pembubaran ormas yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD merupakan langkah tepat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

"Segala bentuk yang bertentangan dan bertolak belakangan dengan Pancasila dan ideologi bangsa Indonesia, memang harus dibubarkan," kata Sigit.

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, Indonesia memang negara demokrasi dan setiap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berpendapat. Namun, semuanya tidak boleh bertentangan dengan UUD, Pancasila dan NKRI serta hukum yang berlaku.

Sigit menambahkan, Perppu Ormas sudah tepat diterbitkan pemerintah guna menata kestabilan sosial di masyarakat.

Selain itu, kehadiran Perppu tersebut diharapkan menangkal munculnya ormas-ormas radikal di masyarakat yang dapat memengaruhi ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Dia mengatakan, pendiri bangsa kita sudah sepakat dengan Pancasila. Amanat tersbut harus dikawal. Perppu ini juga untuk menata stabilitas politik dan ideologi.

Sigit juga meminta pihak terkait seperti Kesbangpol, TNI dan Polri mampu mendeteksi dini setiap pergerakan ormas, kelompok masyarakat maupun berseorangan yang berindikasi menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

  Berita Terkait
  • 4 hari lalu

    Perppu Ormas Menjaga Eksistensi Bangsa Indonesia

    JAKARTA (EKSPOSnews): Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, Azyumardi Azra menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan d

  • 5 hari lalu

    Perppu Ormas Tak Represif

    BANDUNG (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo membantah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas bersifat represif karena justru dalam penyusunannya dibuat secara demokratis."Kesimpula

  • 3 bulan lalu

    DPR Sudah Terima Surat Perppu Pembubaran Ormas

    JAKARTA (EKSPOSnews): Dewan Perwakilan Rakyat menerima surat pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan akan diproses ses

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99