Minggu, 21 Jan 2018
  • Home
  • Politik
  • Penunjukan Aduhot Simamora Jadi Wakil Ketua DPRD Sumut Dinilai Tak Tepat

Penunjukan Aduhot Simamora Jadi Wakil Ketua DPRD Sumut Dinilai Tak Tepat

Oleh: Tawanli
Rabu, 15 Mar 2017 22:54
BAGIKAN:
Tawanli
Aduhot Simamora, Wakil Ketua DPRD Sumut.
MEDAN (EKSPOSnews): Terpilihnya Aduhot Simamora Menjadi Wakil DPRDSU bisa menimbulkan masalah karena diduga terlibat berbagai kasus korupsi di Sumut.
 
Aduhot  Simamora,  memiliki rekam jejak yang kurang baik. Karena terbelit suap interpelasi, Pansus PAD dan dana Bansos senilai Rp400 juta yang mengalir ke sekolah PAUD milik Istrinya yang bernama Gloria Sihite.
 
Direktur Sumut Institute Osril Limbong mengatakan kekurangcermatan DPP Hanura menunjuk Aduhot menjadi Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2014-2019 menggantikan Zulkifli Efendi Siregar  bisa menimbulkan antipati ditengah masyarakat.
 
“Saya kira Hanura kurang cermat menempatkan Aduhot menjadi wakil DPRD Sumut, sehingga akan menyebabkan petaka bagi partai itu sendiri,” jelas Osril, Rabu 15 Maret 2017.  
 
Tambah Osril, ditengah-tengah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada anggota DPRD karena banyak yang terlibat korupsi.

Banyak oknum dari anggota DPRD terjerat kasus korupsi sehingga masyarakat kecewa dan hilang kepercayaan kepada institusi legislatif itu.
 
Sosok yang seharusnya menjadi panutan dan penyambung lidah rakyat malah berbalik menjadi tikus berdasi yang merongrong uang rakyat dan melanggar hukum.
 
“Kemungkinan besar hal ini akan terjadi kepada Hanura di Sumut. Hanura siap terima sanksi sosial dari masyarakat. Apalagi pada pemilihan anggota legislatif pada 2019 bakal membuat calon anggota legislatif sebagian akan tersingkir.

Tidak terkecuali Aduhot Simamora. Tentu masyarakat sudah semakin pintar menilai anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) 9 Sumut itu disinyalir terjerat kasus Bansos.

Apalagi  Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2011 senilai Rp400 juta pernah mengalir ke Sekolah PAUD milik istrinya Eva Gloria Sihite  beralamat di desa dusun II Gg Bandrek Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang didirikan di atas tanah garapan yang legalitas tanahnya dipertanyakan.

Aduhot juga terindikasi menerima suap Interplasi di DPRDSU yang menjebloskan  mantan Gubsu Gatot Pujonugroho ke penjara beserta beberapa anggotaa dewan termasuk Zulkifli Efendi Siregar dari Partai Hanura.
 
“Jika KPK cermat menelusuri dan menyikapi laporan masyarakat sehingga kasus  Aduhot Simamora bisa dibuka.”
 
Dengan diajukannya Aduhot Simamora menjadi wakil ketua DPRD Sumut, kata dia,  mungkin butuh asupan dana untuk biaya operasional, atau bisa saja karena ketiadaan kader untuk diajukan,” katanya. 
    
Diketahui sebelumnya Aduhot ditunjuk berdasarkan surat keputusan DPP Hanura Nomor A/701/DPP-HANURA/XII/2016 tertanggal 13 Desember 2016. Keputusan ini merupakan balasan dari surat permohonan yang disampaikan DPD Hanura Sumut nomor 559/DPD-HANURA/SU/XI/2016 tertanggal 28 November 2016.
 
Setelah mendapatkan persetujuan dari pusat, DPD Hanura Sumut meneruskannya ke DPRD Sumut melalui Surat Nomor 564-HANURA/SU/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016.
 
Melalui surat yang ditandatangani Ketua DPD Hanura Sumut Tuani Lumbantobing itu, Aduhot Simamora ditunjuk sebagai pengganti Zulkifli Efendi Siregar untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Hanura.

Editor: marsot

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99