Rabu, 27 Mei 2020

Partai Politik Harus Dipisahkan dari DPD

Oleh: alex
Jumat, 02 Nov 2018 03:03
BAGIKAN:
metronews.com
Partai Politik.
JAKARTA (EKSPOSnews): Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan partai politik harus dipisahkan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Ini sangat penting, karena ini terkait basis representasi lembaga perwakilan. DPD itu representasi daerah dan wilayah. Parpol itu untuk representasi DPR, kalau dicampur, jadinya akan menjauh dari desain kelembagaan," katanya, di Jakarta, Kamis 1 November 2018.

Karena itu, pihaknya mendukung pengurus partai politik dilarang menjadi anggota DPD.

Oleh karenanya, ia meminta KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tetap berpegang kepada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memuat larangan pengurus parpol tersebut, meski putusan MA mengabulkan gugatan terhadap PKPU No.: 26/2018 yang melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD.

Dia menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan tafsir final dan mengikat dari UU No.: 7/2017 tentang Pemilu. Sedangkan putusan MA untuk peraturan KPU yang tingkatnya di bawah UU.

MA mengabulkan uji materi PKPU No.: 26/2018 yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura terkait dengan larangan pengurus partai politik menjadi calon DPD.

Padahal PKPU No.: 26/2018 tersebut merupakan produk peraturan yang merespons atas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 yang menegaskan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • tahun lalu

    Ketua DPD Golkar Wonosobo Diberhentikan

    SEMARANG (EKSPOSnews): Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonosobo Triana Widodo secara resmi diberhentikan dari jabatannya karena mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2

  • tahun lalu

    Inilah Nama-Nama Mantan Koruptor yang Masih Maju Jadi Caleg dan DPD. Jangan Dipilih

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 yang merupakan mantan narapidana korupsi berjumlah 49 orang."Kami sudah memastikan daftar

  • 2 tahun lalu

    Anggota DPD Tak Boleh dari Partai Politik

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menegaskan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik."Untuk sela

  • 2 tahun lalu

    Ngogesa Sitepu Dicopot dari Ketua DPD GOlkar Sumut

    STABAT (EKSPOSnews): Walaupun dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, Ngogesa Sitepu tetap berpihak kepada rakyat Sumatera Utara, untuk itu masyarakat tidak perlu ga

  • 2 tahun lalu

    Kotak Kosong Pembelajaran Bagi Partai Politik

    JAKARTA (EKSPOSnews): Fenomena kotak kosong yang muncul dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bentuk pembelajaran yang penting untuk ke depannya, kata Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo.

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99