Minggu, 21 Jul 2019
  • Home
  • Politik
  • Masyarakat Harus Berani Tolak Ajakan People Power

Masyarakat Harus Berani Tolak Ajakan People Power

Oleh: marsot
Kamis, 16 Mei 2019 17:37
BAGIKAN:
istimewa.
Demo.
JAKARTA (EKSPOSnews): Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji mengimbau masyarakat untuk menahan diri, bahkan menolak ajakan kelompok tertentu untuk melakukan people power atau apa pun istilahnya (Gerakan Kedaulatan) menjelang pengumuman hasil Pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019.

"Muatan dan konten misi people power yang akan mengepung, tidak mengakui, menduduki institusi-institusi kenegaraan penyelenggara pemilu dan Istana, melakukan revolusi atas kekuasaan yang sah, sebagai fakta semua itu sudah mengarah pada ancaman, hasutan, dan penistaaan terhadap kelembaga formal," kata Indriyanto di Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.

Menurut dia, ajakan people power menjelang pengumuman hasil pemilu sudah jelas menyimpang dan melanggar koridor hukum serta regulasi yang berlaku.

"Ini sudah jelas menyimpang dan melanggar koridor hukum dan regulasi yang berlaku, baik pelanggaran terhadap KUHP, Undang-Undang ITE, maupun Undang-Undang Pemilu, yang hakikatnya sebagai perbuatan makar," jelasnya.

Indriyanto menyebutkan konten ajakan dan hasutan untuk melakukan people power saat ini sudah mengarah pada abuse of freedom expression dari sistem demokrasi di Indonesia.

Ajakan people power itu mengarah pada tuduhan-tuduhan keras yang subjektif dan tidak konstruktif, kasar, dan fitnah penuh penistaan.

"Bahkan, ajakan itu sudah tegas mengandung materi yang actual malice (kejahatan yang sebenarnya, red.). Oleh karena itu, people power semacam ini justru mencederai pilar-pilar kebebasan dan demokrasi dari negara hukum," kata  mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Negara dan pemerintah, kata dia, tetap menjamin secara konstitusional terhadap kebebasan berekspresi. Namun, masyarakat jangan menggunakan kebebasan ini secara absolut dan tanpa batas sehingga yang muncul ke permukaan adalah stigma abuse of freedom expression.

"Sebaiknya publik tidak terjebak oleh ajakan people power yang berpotensi melanggar norma dan koridor hukum," katanya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    Masyarakat Bali Lebih Panjang Usianya

    JAKARTA (EKSPOSnews): Masyarakat Bali berpotensi memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dengan masyarakat daerah lain dikarenakan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)-nya yang paling

  • 2 bulan lalu

    Generasi Milenial Jangan Terprovokasi dengan Gerakan People Power

    BANDUNG (EKSPOSnews): Menjelang akhir proses pemilu serentak, istilah "people power" semakin ramai ditengah masyarakat, namun sejumlah organisasi mahasiswa berharap ada nilai positif yang bisa diambil

  • 2 bulan lalu

    Ribuan Hektare Lahan PTPN V Dikembalikan kepada Masyarakat

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Direktur Relawan Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Provinsi Riau Sahrin mengapresiasi keputusan Presiden mengembalikan lahan sawit seluas 2.800 hektare yang selama ini dikua

  • 3 bulan lalu

    Masyarakat Indonesia Lebih Nyaman Jadi Kuli

    MEDAN (EKSPOSnews): Kasubdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan Direktorat Kemahasiswaan Ditjen Belmana -Kemristekdikti Ismet Yus Putra mengatakan kebanyakan masyarakat Indonesia lebih nyaman menjadi seo

  • 3 bulan lalu

    Jaringan Kiai Santri Nasional Ajak Masyarakat Bersatu

    SURABAYA (EKSPOSnews): Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk kembali bersatu usai melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2019."Pemilu sudah sele

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99