Rabu, 24 Jul 2019
  • Home
  • Politik
  • MUI Minta Penyelenggara Pemilu Netral dan Profesional

MUI Minta Penyelenggara Pemilu Netral dan Profesional

Oleh: alex
Sabtu, 20 Apr 2019 04:49
BAGIKAN:
istimewa.
Penyelenggara Pemilu 2019.
JAKARTA (EKSPOSnews): Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta penyelengara pemilu, yakni KPU, Bawaslu serta DKPP, untuk bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan Pemilu 2019 yang jujur dan adil.

"Kejujuran dan keadilan ini sangat penting untuk tahapan selanjutnya," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsudin dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat 19 April 2019.

Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI mengeluarkan Tausiah Kebangsaan menyikapi dinamika politik setelah pemungutan suara Pemilu 2019 yang bersisi tujuh poin seruan atau imbauan.

MUI menggaris bawahi betul seruan keempat dalam tausiah tersebut, yakni mendesak kepada penyelenggara oemilu, sesuai amanat konstitusi.

Menurut Din, pemilu diselenggarakan harus berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil untuk melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya dengan senantiasa berpengang teguh kepada asas pemilu khususnya kejujuran dan keadilan.

Din mengatakan poin keempat tausiah ini khusus bagi KPU, Bawaslu dan DKPP untuk menunaikan amanat konstitusi, agar pemilu yang diselenggarakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berlaku profesional, objektif, transparan dan imparsial atau non partisan.

"Netralitas KPU, Bawaslu, DKPP dapat poin khusus dalam rapat MUI. Tertuang dalam tausiah kebangsaan, mendesak KPU, Bawaslu, DKPP melaksanakan tahapan sesuai mandat kontitusi," kata Din.

Ketua Komisi Luar Negeri MUI, KH Muhyidin Junaidi mengatakan penyelenggara pemilu yang harusnya menjadi wasit terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.

"Dari pantauan yang kami lakukan penyelenggara pemilunjustru seakan-akan menjadi bagian dari pemain di lapangan. Kami melihat absensi netralitas penyelenggara, menimbulkan konflik horizontal di masyarakat," kata Muhyidin.

Menurut Muhyidin, pemilu di Indonesia dinilai oleh pengamat luar negeri sebagai pemilu yang unik. Serentak dilakukan di 800 ribu TPS seluruh Indonesia. Tetapi pemilu 2019 ini penuh peristiwa yang justru merusak nama baik Indonesia di mata internasional.

Muhyidin menyerukan kepada penyelenggara pemilu bersikap dewasa, jangan mau dipengaruhi, ditekan, karena penyelenggara pemilu dipilih oleh pemerintah dan rakyat agar menjadi wasit yang jujur dan adil.

"Kalau penyelenggaran pemilu tidak netral akan merusak nama Indonesia," kata Muyhidin.

Sekretaris Jenderal ICMI yang juga anggota Dewan Pertimbangan MUI, Ja'far Hafsah mengatakan sebelum mengeluarkan tausiah kebangsaan. MUI telah mengadakan pertemuan secara berseri dengan KPU, Bawaslu, Polri, dan KPK untuk menghadapi pemilu.

MUI juga telah memberikan rekomendasi, rilis pers, dan konferensi pers terkait pengawal pemilu 2019 ini.

"MUI ingatkan sungguh-sungguh setelah pencoblosan ini masih ada lanjutannya. Kita kawal, minta masyarakat mengawal prose pemilu selanjutnya," kata Ja'far.

Sebelumnya Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI menggelar rapat tertutup membahas dinamika politik setelah pemungutan suara Pemilu 2019. Pertemuan yang dihadiri sekitar 20 peserta ini menghasilkan Tausiah Kebangsaan.

Hadir dalam konferensi pers ini anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI seperti Bactiar Nasir selaku Wakil Sekjen Dewan Pimpinan MUI, Zain Rasmin. Wasekjen MUI, Syiga Fauziah Ketua BKMT, Muhamad Ajufri, Ketua Al Khairat, Ketua MUI Abdul Jaidi, Ketua MUI, Yusnar Yusuf. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Ketua GNPF MUI Sumut Akan Diperika Polda Sumut

    MEDAN (EKSPOSnews): Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Heriansyah akan diperiksa di Mapolda Sumatera Utara, pascaaksi di depan Gedung DPRD setempat.Heriansyah kep

  • 3 bulan lalu

    Petugas Penyelenggara Pemilu Meninggal karena Kelelahan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan sebanyak 54 orang petugas penyelenggara pemilu meninggal akibat sakit dan kecelakaan, sementara 32 orang petugas masih dalam kondisi sakit

  • 3 tahun lalu

    Fatwa MUI Berpotensi Menimbulkan Gangguan Keamanan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berpendapat fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhir-akhir ini berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan n

  • 3 tahun lalu

    Pernyataan Sikap Soal Penolakan Wakil Sekjen MUI di Sintang

    PONTIANAK (EKSPOSnews): Sejumlah komponen di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, telah mengadakan pertemuan terkait aksi penolakan sekelompok orang terhadap kehadiran Wakil Sekjen MUI Teuku Zulkar

  • 3 tahun lalu

    Pemuda Dayak Tolak Wakil Sekjen MUI karena Sebut Kafir

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kedatangan Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Tengku Zulkarnain beserta rombongan ditolak kehadirannya oleh puluhan pemuda Dayak saat tiba di Bandara Susilo, Sin

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99