Selasa, 20 Agu 2019
  • Home
  • Politik
  • MK Batalkan SK KPU Sumut untuk DPRD Provinsi Dapil 9

MK Batalkan SK KPU Sumut untuk DPRD Provinsi Dapil 9

Oleh: alex
Jumat, 09 Agu 2019 11:44
BAGIKAN:
istimewa.
Sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Majelis Mahkamah Konstitusi melalui putusannya membatalkan Surat Keputusan KPU terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk daerah pemilihan Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara.

"Membatalkan SK KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sepanjang perolehan suara di Dapil Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat 9 Augustus 2019.

SK KPU tersebut secara otomatis dibatalkan setelah Mahkamah memerintahkan KPU Humbang Hasundutan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang (PSU) di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasuduntan, untuk perolehan suara pemilihan umum DPRD Provinsi Sumatera Dapil Sumut 9.

"Penghitungan suara ulang dilakukan dengan cara membuka formulir model C1 plano semua TPS di Kecamatan Dolok Sanggul dan memperbaiki formulir model C1 TPS, formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1," ujar Anwar.

Pelaksanaan penghitungan suara ulang ini harus dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak putusan tersebut diucapkan.

Perintah tersebut diberikan karena Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah memberikan rekomendasi untuk penghitungan suara ulang berdasarkan formulir DB1, dengan alasan untuk perbaikan adminsitratif data perolehan suara dari C1 ke DA1 di 135 TPS di 24 desa di Kecamatan Dolok Sanggul khusus Partai Gerindra.

Namun setelah dilakukan perbaikan, terjadi pengurangan perolehan suara caleg Partai Gerindra atas nama Robert Lumban Tobing yang sebelumnya berjumlah 3.971 menjadi 2.135.

Mahkamah dalam sidang pembuktian juga tidak dapat mencocokkan data dalam formulir DA1 versi sebelum dan sesudah perbaikan, karena perbaikan administratif tersebut hanya dilakukan terhadap Partai Gerindra.

"Mahkamah juga meragukan keputusan Bawaslu yang hanya memperbaiki perolehan khusus Partai Gerindra tanpa ada kejelasan lanjut mengapa ada dugaan kesalahan di perolehan Gerindra," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan Mahkamah.

Oleh sebab itu diperlukan penghitungan suara ulang untuk memastikan perolehan suara yang benar. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Setelah Putusan MK, Tak Ada Upaya Hukum Lain

    JAKARTA (EKSPOSnews): Politisi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas perselisihan hasil pemilihan um

  • 2 bulan lalu

    Putusan MK Akhiri Konflik Pilres 2019

    Setelah melalui masa persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, masyarakat mendapatkan kepastian yang selama beberapa hari ini ditunggu-tunggu.Akhirnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya meno

  • 2 bulan lalu

    MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan perkara sengketa Pilpres 2019 menyatakan menolak seluruh permohonan baik dari pihak pemohon, termohon, dan terkait."Amar p

  • 2 bulan lalu

    Polisi Razia Menjelang Putusan MK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Polda Metro Jaya dan jajaran akan merazia massa yang berasal dari luar Jakarta menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)

  • 2 bulan lalu

    PTPN V Tawarkan Bantuan kepada Pemkot Pekanbaru

    PEKANBARU (EKSPOSnews): PT Perkebunan Nusantara V menawarkan bantuan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir yang kerap melanda Ibu Kota Provinsi Riau tersebut saat diguyur hujan.Direk

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99