Jumat, 28 Feb 2020
  • Home
  • Politik
  • Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Harus Dituntaskan

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Harus Dituntaskan

Senin, 15 Agu 2016 06:06
BAGIKAN:
ist
Arcandra Tahar, menteri ESDM diduga miliki kewarganegaraan ganda.

JAKARTA (eKSPOSnews): Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan tuduhan status kewarganegaraan ganda terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar harus diselidiki karena merupakan persoalan serius terkait kedaulatan negara.

Kewarganegaraan ganda bagi seorang pejabat negara, terlebih yang memegang peran strategis di sektor energi dan sumber daya mineral, tidak bisa ditolerir mengingat UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara tegas menyatakan bahwa WNI secara otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.

"Tindakan investigasi harus dijalankan untuk memastikan bahwa Arcandra Tahar memang tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing. Sebab sekiranya hal tersebut benar, negara tidak boleh kalah dalam menjamin pelaksanaan perintah konstitusi dan undang-undang yang mengatur monoloyalitas kewarganegaraan," ujar Hasto dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu 14 Agustus 2016.

Dalam hal ini, PDI-P mengingatkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan negosiasi atas penguasaan blok-blok minyak, gas, batubara, dan mineral lainnya. Persoalan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dipastikan mengundang berbagai kepentingan asing untuk masuk.

Karena itu, menurut Hasto, para pembantu Presiden Joko Widodo harus bisa melindungi presiden dari berbagai kepentingan asing yang mengancam kepentingan nasional dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

"Di sinilah pentingnya nasionalisme bagi seluruh pembantu presiden. Mengutamakan kepentingan nasional harus menjadi kredo (dasar tuntutan hidup) bagi seluruh pembantu presiden, sedangkan memiliki dua kewarganegaraan akan merancukan dedikasi WNI terhadap bangsa dan negara," tuturnya.

PDI-P juga mencermati pihak-pihak tertentu yang sengaja menempatkan Presiden Jokowi dalam posisi sulit sehingga tidak melakukan pengecekan dengan teliti saat calon-calon menteri dibahas dalam perombakan kabinet jilid II.

Sebagai partai koalisi pemerintah, PDI-P yakin bahwa Presiden Jokowi selalu konsisten menjalankan perintah konstitusi dan melaksanakan undang-undang yang mengatur monoloyalitas kewarganegaraan.

Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta Arcandra Tahar jujur terkait status kewarganegaraannya.

Kejujuran tersebut dapat diungkapkan dengan menjawab dua pertanyaan yakni apakah selama hidup dirinya pernah mengangkat sumpah untuk setia pada negara Amerika Serikat seperti yang gencar diberitakan media sejak Sabtu (13/8)."Kedua, apakah selama hidup pernah memiliki dan memegang paspor Amerika Serikat? Bukan dengan menyatakan bahwa beliau pemegang paspor Indonesia sebagaimana yang beliau telah sampaikan," kata Hikmahanto melalui pesan singkat.

Bila salah satu jawaban atau kedua jawaban adalah positif, kata dia, yang bersangkutan telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya berdasarkan Pasal 23 huruf f dan h UU Kewarganegaraan.

"Dengan demikian, tidak memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan menteri," ujar Hikmahanto.(ant)


  Berita Terkait
  • tahun lalu

    Jalur Ganda Kereta Api di Sumut Sudah Dioperasikan Sebagian

    MEDAN (EKSPOSnews): Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian utara, mulai mengoperasikan jalur ganda di lintasan Stasiun Bandar Khalipah - Batang Kuis - Araskabu, Deliserdang Sumatera Utara

  • 2 tahun lalu

    Organda Sumbar Siapkan Angkutan Lebaran

    PADANG (EKSPOSnews): Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat menyiapkan 2.500 unit angkutan mudik untuk mengangkut penumpang menjelang perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah."Jumlah itu diperkira

  • 2 tahun lalu

    Polisi Ungkap Kasus Penipuan Penggandaan Uang Ustaz dan Kiai

    SURABAYA (EKSPOSnews): Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mengungkap kasus penipuan dengan modus para pelaku yang mengaku sebagai ustaz dan kiai yang dapat menggandakan uang."K

  • 2 tahun lalu

    Joko Widodo ke Pangandaraan

    PANGANDARAN (EKSPOSnews): Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menyatakan, kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Pangandaran akan mendongkrak pariwisa

  • 2 tahun lalu

    Jalur Ganda Kereta Api Medan-Kuala Namu Dikebut

    JAKARTA (EKSPOSnews): Target pengoperasian Jalur Ganda Kereta Api Medan-Kuala Namu dipercepat mengingat kebutuhan akan alternatif moda transportasi yang cepat dan memberikan kepastian waktu."Proyek 32

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99