Rabu, 27 Mei 2020

Kemendagri Setuju Revisi UU Ormas

Jumat, 03 Feb 2017 03:20
BAGIKAN:
istimewa
Ormas (ilustrasi).

JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan setuju revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki salah satunya terkait syarat pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan dasar negara.

"Kami sudah menyampaikan, revisi UU Ormas perlu atau tidak, karena untuk membubarkan atau membekukan ormas dalam UU Ormas tidak gampang," kata Tjahjo di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis 2 Februari 2017.

Dia mengatakan kalau ada pengurus ormas menegaskan anti-Pancasila, pemerintah tidak bisa langsung membubarkannya karena ada berbagai aturan yang harus dilewati.

Tjahjo menjelaskan apabila ormas mau dibubarkan maka harus diberikan peringatan pertama, peringatan kedua, putusan pengadilan dan apabila kalah bisa mengajukan banding serta dapat mengubah namanya.

"Kalau pun mau direvisi, bagaimana agar Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejaksaan Agung bisa melarang ormas yang tidak sesuai dengan dasar negara," ujarnya.

Menurut dia, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, hanya satu ormas yang dibubarkan pemerintah yaitu Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dengan dasar yang jelas yaitu penolakan dari masyarakat dan tidak memiliki izin.

Namun dia menegaskan bahwa "bola" perubahan atau revisi UU Ormas ada di DPR, apabila disetujui maka pemerintah siap membahasnya.

"Di era pemerintahan Pak Jokowi, baru satu ormas yang dilarang yaitu Gafatar karena elemen masyarakat menolak," katanya.

Selain itu dia menegaskan bahwa setiap orang berhak mengajukan pembentukan ormas namun harus konsisten menganut paham Pancasila sebagai ideologi negara.

Tjahjo menegaskan ormas berpaham komunis tetap dilarang dan apabila ada yang berniat mendirikannya maka akan berhadapan dengan aparat Kepolisian dan masyarakat Indonesia.(ant)


  Berita Terkait
  • 3 tahun lalu

    DPR dan Kemendagri Dapat Fee Proyek E-KTP

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pengusaha Andi Narogong mengakui pemberian "fee" untuk DPR sebesar 7 juta dolar AS sudah dilakukan."Untuk DPR sudah dieksekusi, 3,5 juta dolar AS pada akhir 2011, lalu 3,5 juta d

  • 3 tahun lalu

    Rusuh di Kemendagri, 11 Tersangka

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 11 tersangka terhadap pendemo yang rusuh di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI."11 orang kita naikkan statusnya menjadi tersangk

  • 3 tahun lalu

    Mantan Sekjen Kemendagri Dapat Titipan dari Setnov

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan Kabiro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengakui dititipi

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99