Kamis, 16 Agu 2018
  • Home
  • Politik
  • Hak Interpelasi kepada Pemprov DKI Jakarta Dinilai Wajar

Hak Interpelasi kepada Pemprov DKI Jakarta Dinilai Wajar

Oleh: alex
Sabtu, 03 Feb 2018 20:42
BAGIKAN:
istimewa.
Anis-Sandy.
JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengatakan pengajuan hak interpelasi yang digagas anggota DPRD fraksi PDIP pada 100 hari Anies Baswedan-Sandiaga Uno memimpin DKI Jakarta harus disikapi dengan positif.

"Sungguh tidak proporsional jika Pemprov DKI kebakaran jenggot dengan rencana interpelasi," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu 3 Februari 2018.

PDI Perjuangan menganggap sejumlah kebijakan Anies-Sandi menabrak peraturan daerah (perda).

Bagi anggota Komisi III DPR itu, hak istimewa yang akan dilayangkan merupakan hal yang lumrah digunakan saat anggota DPRD merasa ada yang janggal dengan kebijakan eksekutif. Dan pengajuan hak ini tercantum di Pasal 63 huruf a UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sahroni menyatakan kebijakan yang prorakyat bukan berarti harus mengesampingkan peraturan yang berlaku.

"Kebijakan tidak boleh menghalalkan segala cara dengan dalih 'atas nama rakyat'," katanya.

Ia meminta pemimpin DKI menjadikan peraturan sebagai pijakan untuk menelurkan kebijakan. Karena, menurutnya, perjalanan pemerintahan Anies-Sandi akan selalu diperhadapkan dengan catatan negatif jika kerap menabrak aturan.

Hal itu terbukti saat Anies memperbolehkan kembali becak beroperasi di Ibu Kota. Padahal, Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Moda Transportasi dan Perda Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketertiban, tegas melarang pengoperasian becak.

Wakil rakyat dari dapil Jakarta Utara ini juga berharap hak interpelasi dipergunakan oleh anggota DPRD dengan bijak. "Arahkan untuk perbaikan kebijakan. Bagaimana pun, kondusivitas Jakarta harus dijaga. Kepentingan publik harus lebih dominan untuk diperhatikan, bukan sebaliknya." Ia menambahkan, hak interpelasi harus menjadi jalan menuju dialog yang positif-konstruktif antara legislatif dan eksekutif serta harus ada adu argumen yang rasional.

"Terpenting bukan arena ngotot-ngototan dan ngeyel, tapi bagaimana keduanya mencari titik temu yang konstruktif," katanya.

Kini, yang dinanti publik adalah apakah contain uji kebijakan itu murni kepentingan publik, dan mengarah pada kebijakan yang lebih baik? Pada akhirnya, publik akan tahu ke mana arah politik interpelasi yang dikonstruksikan dan yang akan diusung oleh wakil rakyat tersebut.

"Yang penting interpelasi mengarah pada perbaikan kebijakan Pemerintahan DKI Jakarta yang lebih baik dan tidak melanggar aturan," imbuhnya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    DPRA Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Aceh

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggunakan hak interpelasi atau meminta penjelasan terkait kebijakan pemerintahan terhadap Gubernur Aceh.Anggota Komisi I DPRA Abdullah Sa

  • tahun lalu

    Wajar Mempertahankan Kekuasaan

    SEMARANG (EKSPOSnews): Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menilai wajar bila ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menguntungkan rezim yang sa

  • 2 tahun lalu

    Wah! Robekan di Kemaluan Siswi Magang di Pemprov DKI Sudah Lama Terjadi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan visum siswi magang di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang melaporkan jadi korban pelecehan seksual berinisial M (17) menunjuka

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99