Senin, 01 Jun 2020

Hak Angket KPK Tak Punya Dasar Hukum

Oleh: Agung
Senin, 12 Jun 2017 04:54
BAGIKAN:
istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai hak angket DPR RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki dasar hukum.

"Anggota DPR yang masuk dalam tim hak angket ini harus lebih teliti dan cermat lagi membaca hukum positif lebih khusus UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 199 jo Pasal 201 sangat jelas penafsirannya dan syarat pengoperasiannya," katanya di Jakarta, Minggu 11 Juni 2017.

Dikatakan, Indonesia menganut pemisahaan kekuasaan agar lembaga yang melaksanakan tugas kenegaraan tidak saling mencampuri lembaga lainnya yang secara tegas sudah diatur.

Otoritas KPK sudah sangat jelas yang diletakkan sebagai tupoksi=nya, seharusnya DPR memahami dan memakai rem yang tegas untuk tidak masuk yang bukan yurisdiksi kewenangannya.

Angket itu menyelidiki pelaksanaan undang-undang atas kebijakan pemerintah sedangkan KPK bukanlah pemerintah sebagaimana yang diatur dalam UUD.

DPR jangan seperti orang mabuk yang mengeluarkan jurus tanpa arah, usulan harus punya payung hukum dan formulasi pelanggaran apa yang dilakukan KPK. "Jangan sampai proses hukum dimasuki area kekuatan politik," katanya.

Jika ada anggota DPR yang salah atau ada kekeliruan lebih baik mengaku jangan cari jalan lain guna cari jalan pembenaran. Dalam kasus E-KTP banyak anggota terlibat. Sebagaimana telah diketahui secara umum jadi dari awal mereka sudah ingin tahu apakah dan sejauh mana mereka terlibat.

"Jadi bikin angket supaya KPK buka berkas. Ini akal-akalan orang mabuk yang salah jurus padahal hanya pengadilan dengan surat penetapan yang boleh memerintahkan bukan dengan hak angket," katanya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 tahun lalu

    Kapolri Tolak Pansus Hak Angket KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menolak untuk menjalankan perintah Pansus Hak Angket KPK yang menginginkan Polri membawa Miryam S. Haryani yang merupakan tersangka dalam kasu

  • 3 tahun lalu

    Hak Angket KPK untuk Kepentingan Siapa?

    JAKARTA (EKSPOSnews): Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKB memrotes keputusan Pimpinan DPR yang dianggap tidak mengakomidasi suara fraksi yang menolak usulan Hak Angket KPK, bahkan

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99