Sabtu, 16 Des 2017
  • Home
  • Politik
  • Gubernur Kalsel Deklarasikan Menolak Radikalisme

Gubernur Kalsel Deklarasikan Menolak Radikalisme

Oleh: Jallus
Selasa, 20 Jun 2017 04:05
BAGIKAN:
istimewa
Ormas.
BANJARBARU (EKSPOSnews): Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mendeklarasikan gerakan menolak radikalisme dalam upaya memelihara dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat di provinsi setempat.

Penandatanganan deklarasi dilakukan gubernur bersama Kapolda Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Mako Brimob Polda Kalsel di Banjarbaru, Senin 19 Juni 2017.

"Kami tegaskan seluruh komponen masyarakat Kalsel anti radikalisme dan bersatu menolak gerakan radikalisme yang merongrong kedaulatan bangsa dan negara," ujar gubernur.

Menurut gubernur tujuan deklarasi adalah menolak keberadaan kelompok radikalisme dengan segala bentuk aktivitasnya karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Kami bertekad menciptakan dan menjaga suasana aman dan nyaman dari segala bentuk gangguan di Kalsel. Ini demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Ditegaskan, segenap komponen masyarakat Kalsel harus mampu bersatu mencegah potensi masuknya paham radikalisme dan kegiatan lain yang bisa mengganggu ketenangan masyarakat.

Ia mengatakan, deklarasi penolakan gerakan radikalisme itu untuk mencegah masyarakat Kalsel terlibat dalam aksi dan gerakan yang merusak suasana tenang, dan kondusif yang sudah terpelihara.

"Deklarasi yang sudah ditandatangani seluruh pimpinan pemangku kepentingan itu merupakan wujud komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Menurut dia, potensi munculnya gerakan radikalisme di Kalsel relatif kecil karena masyarakatnya yang agamis dan memelihara toleransi antarsuku, agama maupun golongan.

"Kehidupan masyarakat Kalsel yang religius dan mengutamakan kedewasaan dalam berpikir maupun bertindak, kami nilai sebagai pertanda gerakan radikal di Kalsel kecil potensinya," ujar dia.

Dikatakan, pihaknya memercayakan kepada aparat penegak hukum untuk mencegah munculnya paham maupun tindakan radikalisme yang setiap saat bisa muncul dan tumbuh di masyarakat.

"Kami yakin aparat penegak hukum mampu menangkal gerakan radikalisme tetapi harus dibantu masyarakat yang memberikan informasi apabila melihat atau mengetahui potensinya," kata dia.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99