Rabu, 18 Jul 2018
  • Home
  • Politik
  • DPRA Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Aceh

DPRA Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Aceh

Oleh: marsot
Kamis, 10 Mei 2018 11:42
BAGIKAN:
istimewa.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
BANDA ACEH (EKSPOSnews): Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggunakan hak interpelasi atau meminta penjelasan terkait kebijakan pemerintahan terhadap Gubernur Aceh.

Anggota Komisi I DPRA Abdullah Saleh di Banda Aceh, mengatakan, penggunaan hak interpelasi tersebut disetujui 46 dan 81 anggota legislatif Provinsi Aceh.

"Penggunaan hak interpelasi juga sudah disetujui dalam sidang paripurna DPRA. Ada beberapa permintaan penjelasan dalam hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh," kata Abdullah Saleh, Kamis 10 Mei 2018.

Politisi Partai Aceh itu menyebutkan alasan penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait beberapa kebijakan pemerintah daerah berdampak pada masyarakat luas.

Di antaranya, sebut Abdullah Saleh, pelanggaran sejumlah peraturan perundang-undangan terkait penerbitan peraturan gubernur yang mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018.

Kemudian, DPRA juga menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh terkait terbitnya peraturan gubernur yang memindahkan pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas ke dalam penjara.

"Kami juga meminta penjelasan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait dugaan menerima uang suap Rp14 miliar lebih sebagaimana disebutkan di surat dakwaan Jaksa KPK dalam kasus perkara dengan terdakwa Ruslan Abdul Gani, mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS," kata Abdullah Saleh.

Politisi Partai Aceh itu menambahkan, hak interpelasi juga digunakan untuk meminta keterangan terkait pelanggaran sumpah jabatan, di mana Gubernur Aceh diduga melanggar etika.

"Gubernur sering kali memicu perpecahan antar lembaga negara, penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat. Gubernur tidak menjaga dan memelihara perdamaian masyarakat Aceh yang baru pulih dari konflik berkepanjangan," kata Abdullah Saleh.

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Aceh M Jafar mengatakan, hak interpelasi yang disetujui dalam sidang paripurna DPRA tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Aceh.

"Pemerintah Aceh juga akan mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam hak interpelasi tersebut untuk selanjutnya disampaikan ke DPRA," kata dia.

Terkait jawaban hak interpelasi tersebut, M Jafar belum bisa memastikan apakah yang akan menyampaikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf secara langsung atau diwakilkan kepada Wakil Gubernur Aceh.

"Kami belum bisa menjawabnya apakah Gubernur akan menyampaikan jawaban hak interpelasi tersebut atau tidak. Nanti akan kami sampaikan setelah ada jawaban Gubernur," kata M Jafar.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 7 jam lalu

    Tekanan Massa Agar Bebaskan Gubernur Aceh dari Tahanan KPK

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Massa dari Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu (KMAB) sebelumnya berunjuk rasa menuntut Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dibebaskan, bertahan di kantor gubernur Aceh.Massa KMA

  • satu minggu lalu

    Membongkar Korupsi Dana Otsus Aceh

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami komunikasi-komunikasi yang terjadi terkait dengan kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun

  • 2 minggu lalu

    KPK Tahan Gubernur Aceh

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengalokasian dan penyalur

  • 5 bulan lalu

    Hak Interpelasi kepada Pemprov DKI Jakarta Dinilai Wajar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengatakan pengajuan hak interpelasi yang digagas anggota DPRD fraksi PDIP pada 100 hari Anies Baswedan-Sandiaga Uno memi

  • 8 bulan lalu

    Gubernur Aceh Akan Tutup Seluruh Tambang Timah Ilegal

    MEULABOH (EKSPOSnews): Pemerintah Provinsi Aceh, memastikan semua aktivitas pertambangan tidak resmi (ilegal) di kawasan pedalaman, akan segara ditutup karena selama ini sudah sangat merusak lingkunga

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99