Kamis, 27 Jul 2017
  • Home
  • Politik
  • DPR Sudah Terima Surat Perppu Pembubaran Ormas

DPR Sudah Terima Surat Perppu Pembubaran Ormas

Oleh: Alex
Kamis, 13 Jul 2017 13:38
BAGIKAN:
istimewa
Ormas.
JAKARTA (EKSPOSnews): Dewan Perwakilan Rakyat menerima surat pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

"(Perppu) sudah masuk ke DPR, dan kami akan memproses sesuai peraturan perundangan," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

Dia menjelaskan Perppu merupakan diskresi pemerintah sehingga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara otomatis akan digantikan Perppu sebelum disahkan DPR sebagai UU.

Agus menjelaskan surat pemerintah terkait Perppu Ormas itu akan dibacarakan secara resmi di Rapat Paripurna DPR dan selanjutnya diproses dalam jangka waku sekali masa sidang.

"Masa sidang depannya dapat diproses Perppu itu. Kalau disetujui DPR, Perppu itu langsung jadi UU namun kalau tidak disetujui maka kembali ke UU Nomor 17 Tahun 2013," ujarnya.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan penerbitan Perppu Ormas pada Rabu (12/7).

Wiranto mengatakan Perppu tersebut diterbitkan akibat situasi yang mendesak karena perkembangan terkini sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas belum memadai.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    DPR Setujui UU Pemilu

    JAKARTA (EKSPOSnews): Rapat Paripurna pada Jumat (21/7) dini hari menyetujui Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu untuk disahkan menjadi Undang-Undang secara aklamasi meskipun dalam prosesny

  • satu minggu lalu

    DPR Dilibatkan dalam Pembubaran Ormas Radikal

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan pemerintah akan melibatkan DPR dalam proses pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) yang bertentangan

  • 3 minggu lalu

    Kejati Bengkulu Panggil Banggar DPRD

    BENGKULU (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan memanggil Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan jalan pulau terluar, Pulau Enggano tahun an

  • 4 minggu lalu

    Weleh...Anggaran KPK Dibekukan? DPR...Go!!!

    JAKARTA (EKSPOSnews): Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata meyakini anggaran KPK tidak bisa dibekukan meski salah satu anggota panitia khusus angket mengancam bahwa DPR akan memb

  • satu bulan lalu

    Ada Pembagian Dana Aspirasi untuk Anggota DPR

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Komisi V dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana mengakui ada pembagian dana program aspirasi untuk pimpinan, ketua kelompok fraksi dan anggota Komisi V terkai

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak