Kamis, 17 Agu 2017

DPR Setujui UU Pemilu

Oleh: Marsot
Jumat, 21 Jul 2017 09:10
BAGIKAN:
istimewa
Sidang DPR.
JAKARTA (EKSPOSnews): Rapat Paripurna pada Jumat (21/7) dini hari menyetujui Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu untuk disahkan menjadi Undang-Undang secara aklamasi meskipun dalam prosesnya diwarnai aksi "walk out" Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat.

"Tadi kita ketahui bersama dengan total 539 yang pro opsi A 322. Dan opsi B 217 karena mempunyai pemikiran berbeda maka kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi kita putuskan kita setuju. Apakah setuju?," kata Ketua DPR Setya Novanto dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Paripurna DPR menyatakan setuju lalu Novanto mengetuk palu tanda disetujui.

Paket A tersebut adalah ambang batas presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi: 3-10, konversi suara saint lague murni.

Setelah RUU Pemilu disahkan menjadi UU, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan setelah disahkan menjadi UU, maka tahapan Pemilu serentak 2019 sudah bisa berlangsung dengan payung hukum yang sah.

Dia mengatakan setelah RUU Pemilu disahkan maka pelaksanaan pemilu serentak 2019 memiliki landasan hukum dan menunjukkan kepatuhan pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan prinsip UUD 1945.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    Anggota DPR Aceh Ditangkap Karena Kasus Narkoba

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Seorang anggota DPR Aceh bersama tiga rekannya ditangkap polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh Kombes

  • 2 minggu lalu

    Mantan Ketua DPR Diperiksa KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda

  • 4 minggu lalu

    DPR Dilibatkan dalam Pembubaran Ormas Radikal

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan pemerintah akan melibatkan DPR dalam proses pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) yang bertentangan

  • satu bulan lalu

    DPR Sudah Terima Surat Perppu Pembubaran Ormas

    JAKARTA (EKSPOSnews): Dewan Perwakilan Rakyat menerima surat pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan akan diproses ses

  • satu bulan lalu

    Kejati Bengkulu Panggil Banggar DPRD

    BENGKULU (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan memanggil Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan jalan pulau terluar, Pulau Enggano tahun an

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak