Minggu, 22 Okt 2017

DPR Setujui UU Pemilu

Oleh: Marsot
Jumat, 21 Jul 2017 09:10
BAGIKAN:
istimewa
Sidang DPR.
JAKARTA (EKSPOSnews): Rapat Paripurna pada Jumat (21/7) dini hari menyetujui Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu untuk disahkan menjadi Undang-Undang secara aklamasi meskipun dalam prosesnya diwarnai aksi "walk out" Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat.

"Tadi kita ketahui bersama dengan total 539 yang pro opsi A 322. Dan opsi B 217 karena mempunyai pemikiran berbeda maka kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi kita putuskan kita setuju. Apakah setuju?," kata Ketua DPR Setya Novanto dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Paripurna DPR menyatakan setuju lalu Novanto mengetuk palu tanda disetujui.

Paket A tersebut adalah ambang batas presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi: 3-10, konversi suara saint lague murni.

Setelah RUU Pemilu disahkan menjadi UU, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan setelah disahkan menjadi UU, maka tahapan Pemilu serentak 2019 sudah bisa berlangsung dengan payung hukum yang sah.

Dia mengatakan setelah RUU Pemilu disahkan maka pelaksanaan pemilu serentak 2019 memiliki landasan hukum dan menunjukkan kepatuhan pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan prinsip UUD 1945.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 4 hari lalu

    6 Kendaraan Dinas Belum Dipulangkan Anggota DPRD Rejang Lebong

    REJANG LEBONG (EKSPOSnews): Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan enam unit kendaraan dinas yang dipakai anggota dewan di daerah itu belum

  • 5 hari lalu

    DPR Setujui Anggota Komnas HAM

    JAKARTA (EKSPOSnews): DPR RI menyetujui tujuh anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022 yang terpilih pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa 17 O

  • 2 minggu lalu

    Ketua Pengadilan Tinggi Sulut dan Anggota DPR Ditahan KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawsi Utara Sudiwardono dan anggota Komisi XI/Fraksi Partai Golkar DPR Aditya Anugrah Mohad di dua rumah taha

  • 2 minggu lalu

    KPK Beraksi, Tangkap Ketua Pengadilan dan Anggota DPR

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim dan anggota DPRD Kota Manado."Kami konfirmasi pada hari Jumat (6/10) tengah malam KPK mel

  • 3 minggu lalu

    4 Pimpinan DPRD Sulawesi Barat Tersangka Korupsi

    MAKASSAR (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan empat orang pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99