Sabtu, 16 Des 2017

DPR Setujui UU Pemilu

Oleh: Marsot
Jumat, 21 Jul 2017 09:10
BAGIKAN:
istimewa
Sidang DPR.
JAKARTA (EKSPOSnews): Rapat Paripurna pada Jumat (21/7) dini hari menyetujui Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu untuk disahkan menjadi Undang-Undang secara aklamasi meskipun dalam prosesnya diwarnai aksi "walk out" Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat.

"Tadi kita ketahui bersama dengan total 539 yang pro opsi A 322. Dan opsi B 217 karena mempunyai pemikiran berbeda maka kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi kita putuskan kita setuju. Apakah setuju?," kata Ketua DPR Setya Novanto dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Paripurna DPR menyatakan setuju lalu Novanto mengetuk palu tanda disetujui.

Paket A tersebut adalah ambang batas presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi: 3-10, konversi suara saint lague murni.

Setelah RUU Pemilu disahkan menjadi UU, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan setelah disahkan menjadi UU, maka tahapan Pemilu serentak 2019 sudah bisa berlangsung dengan payung hukum yang sah.

Dia mengatakan setelah RUU Pemilu disahkan maka pelaksanaan pemilu serentak 2019 memiliki landasan hukum dan menunjukkan kepatuhan pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan prinsip UUD 1945.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    DPR Tak Bisa Proses Pergantian Setya Novanto

    JAKARTA (EKSPOSnews): Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan Pimpinan DPR tidak bisa memproses pergantian Setya Novanto karena ada dua surat dari Fraksi Partai Golkar kepada pimpinan, satu berisi du

  • satu minggu lalu

    Mantan Pimpinan KPK Cabut Uji Materi Hak Angket DPR

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mencabut gugatan uji materi Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang mengatur tentang hak angket DPR kepada KPK."Kami sepaka

  • 2 minggu lalu

    DPR dan Kemendagri Dapat Fee Proyek E-KTP

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pengusaha Andi Narogong mengakui pemberian "fee" untuk DPR sebesar 7 juta dolar AS sudah dilakukan."Untuk DPR sudah dieksekusi, 3,5 juta dolar AS pada akhir 2011, lalu 3,5 juta d

  • 2 minggu lalu

    Fee E-KTP Jatah DPR Sudah Disalurkan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pengusaha Andi Narogong mengakui bahwa ada komitmen pembagian "fee" untuk DPR sebanyak 5 persen dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar 5 persen dari proyek KTP elektro

  • 3 minggu lalu

    DPR dan LIPI Bantu Bibit Mangga

    MUSI BAYUASIN (EKSPOSnews): Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia akan membantu masyarakat Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 2.000 batang bibit mangga dan jambu biji

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99