Rabu, 08 Apr 2020
  • Home
  • Politik
  • Citra Parpol Semakin Ambruk karena Korupsi

Citra Parpol Semakin Ambruk karena Korupsi

Oleh: Jallus
Jumat, 22 Mar 2019 18:49
BAGIKAN:
istimewa.
Partai Politik.
JEMBER (EKSPOSnews): Pengamat hukum Universitas Jember (Unej) Bayu Dwi Anggono mengatakan kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy semakin memperburuk citra partai politik (parpol) menjelang pemungutan suara pemilu serentak yang digelar pada 17 April 2019.

"Tertangkap Ketua Umum PPP oleh KPK tidak hanya memprihatinkan, tetapi juga semakin mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia utamanya kepercayaan rakyat terhadap parpol dan pemilu," katanya, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.

Menurutnya, parpol seharusnya berlomba-lomba membangun citra positif agar pemilih tertarik menggunakan hak pilihnya, mengingat dari berbagai hasil survei sampai saat ini, golongan masyarakat yang belum memutuskan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu masih lumayan besar.

"Namun nyatanya publik justru kembali disuguhi perilaku tidak terpuji dari ketua umum parpol peserta Pemilu 2019 yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap jabatan di Kemeterian Agama (Kemenag)," ujar Bayu yang juga Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Unej, Jumat 22 Maret 2019.

Untuk mencegah apatisme publik kepada penyelenggaraan pemilu sebagai akibat gagal parpol menunjukkan citra positif di masyarakat, lanjut dia, maka KPU beserta pegiat pemilu dan kelompok masyarakat sipil harus tetap membangun optimisme bahwa parpol di Indonesia memang masih penuh masalah dan bisa diperbaiki.

"Namun, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu juga bukanlah solusi yang bijak, mengingat jika kebanyakan orang-orang baik tidak menggunakan hak pilihnya, maka justru orang-orang miskin integritaslah yang akan memegang kekuasaan," katanya lagi.

Ia mengatakan parpol-parpol yang ada saat ini hampir tidak ada yang luput atau bebas dari perilaku koruptif, bahkan semua turut menyumbang kader yang menghuni penjara karena tindak pidana korupsi.

"Untuk itulah, pemilih perlu sangat selektif melihat rekam jejak dan integritas para calon anggota legislatif, agar ke depannya parlemen dan politik Indonesia diisi oleh orang-orang yang benar-benar memiliki integritas," katanya pula.

Dalam kaitan dengan pilpres, Bayu mengatakan tertangkap Romahurmuziy yang merupakan ketua umum dari parpol pendukung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak akan signifikan menguntungkan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau merugikan pasangan calon nomor 01. "Mengingat dalam pilpres, ukuran pemilih dalam menentukan pilihannya lebih kental pada figur capres-cawapres dibandingkan parpol pendukungnya," ujarnya.

Ia menjelaskan jika dilihat saksama sebelum tertangkap Romahurmuziy, pada barisan parpol pendukung pasangan calon nomor 02 juga memiliki elit politik yang juga tersandung masalah korupsi yang juga ditangani oleh KPK, sehingga publik sudah mengetahui bahwa parpol baik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandi juga memiliki kader yang tersandung korupsi.

Menurutnya lagi, kemudian mengetahui tertangkap Ketua umum PPP itu akan menguntungkan atau merugikan masing-masing pasangan calon dalam pilpres, maka sangat terkait dengan narasi yang disampaikan oleh tim kampanye masing-masing ke publik.

Bayu menilai pasangan calon 01 bisa mendapat keuntungan elektoral jika narasi mereka bahwa Presiden Joko Widodo tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi yang dibuktikan dengan tidak mengintervensi KPK soal penangkapan ketua umum parpol yang mendukungnya, sehingga dipercaya oleh mayoritas publik.

Kemudian, sebaliknya pasangan calon 02 juga akan mendapat keuntungan elektoral, jika narasi yang mereka bangun bahwa Pemerintahan Jokowi gagal menghadirkan pemerintahan bersih dipercaya mayoritas publik. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 9 bulan lalu

    Kejati Sumbar Kejar 7 Terpindana Kasus Korupsi

    PADANG (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar) memburu tujuh terpidana kasus korupsi yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)."Saat ini ada tujuh DPO terpidana kasus korupsi yang b

  • 9 bulan lalu

    Legislator Peringkat Tertinggi Pelaku Korupsi

    MEDAN (EKSPOSnews): Berdasarkan data penanganan perkara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2004 hingga 2018 menyatakan legislator merupakan peringkat tertinggi pertama pelaku korupsi."Tercatat j

  • 11 bulan lalu

    Helmiati, Anggota DPRD Sumut divonis 4 Tahun Penjara

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 dari fraksi Partai Golkar Helmiati divonis bersalah dan harus menjalani 4 tahun penjara karena dinilai terbukti menerima "uang ketok" s

  • 11 bulan lalu

    Sekjen KONI Divonis 2,8 Tahun Penjara

    JAKARTA (EKSPOSnews): Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indoensia (KONI) Ending Fuad Hamidy divonis 2 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan

  • 11 bulan lalu

    Bupati Bengkalis Jadi Tersangka Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama satu orang lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99