Selasa, 26 Mei 2020

Amien Rais Melenceng dari Konstitusi

Oleh: marsot
Senin, 01 Apr 2019 17:32
BAGIKAN:
istimewa.
Amien Rais.
JAKARTA (EKSPOSnews): Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Amien Rais soal pengerahan "people power" atau kekuatan rakyat untuk menghadapi adanya dugaan kecurangan pemilu telah melenceng dari konstitusi Indonesia.

"Janganlah kita keluar dari trayek konstitusi," kata Pangi, di Jakarta, menanggapi pernyataan Amien Rais ketika mengikuti Apel Siaga 313 di depan Kantor KPU, Senin 1 April 2019.

Amien Rais akan mengerahkan massa jika tim kampanye Prabowo-Sandi menemukan adanya indikasi kecurangan di Pemilu 2019.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, dalam konstitusi atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil pemilu maka langkah yang tepat adalah melakukan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia juga menilai apa yang disampaikan Amien Rais dapat berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Padahal, konstitusi sudah mengatur soal adanya sengketa pemilu.

"Silakan Amien Rais tidak percaya sama MK. Namun jangan buat negara kita 'chaos' atau menggunakan politik pecah belah," ujar Pangi.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyebutkan, kalimat yang dilontarkan oleh Amien Rais bernada ancaman yang negatif.

Seharusnya, kata Emrus, sebagai politikus senior Amien Rais lebih paham dalam mengambil langkah apabila ada sengketa pemilu.

"Artinya, kalau pelanggaran ya proses saja sesuai undang-undang. Jadi, bukan melakukan 'people power'. Gerakan masyarakat secara masif biasanya berdampak tidak baik. Oleh karena itu, kalau ada kecurangan, sejatinya lakukan proses hukum diajukan di MK dan dikawal," kata Emrus.

ia meyayangkan adanya pernyataan itu terlontar dari Amien Rais, mengingat Amien Rais adalah salah satu tokoh reformasi yang seharusnya lebih paham mengenai amanat konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Bila ada kecurangan, Emrus menjelaskan, semua elemen masyarakat harus melewati proses hukum di MK. Tak hanya itu, seluruh laporan harus disajikan dalam bentuk data dan bukti yang lengkap.

Di sisi lain, Emrus meyakini bahwa lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu saat ini sudah berjalan dan bersikap independen.

"Lembaga tersebut tidak terlibat dalam permainan politik praktis," ucapnya. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 12 bulan lalu

    Polisi Periksa Amien Rais

    JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Rakyat (PAN) Amien Rais memberikan pernyataan di depan Rumah Tahanan Polda Metro Jaya usai diperiksaAmien yang datang, Jumat 24 Mei 2019 seki

  • 12 bulan lalu

    Polda Metro Jaya Akan Periksa Amien Rais

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana makar yang menyeret pengacara Egg

  • tahun lalu

    Dewi Tanjung Laporkan Amien Rais ke Polda Metro Jaya

    JAKARTA (EKSPOSnews): Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Ambarita atau Dewi Tanjung melaporkan politisi senior PAN Amien Rais dan kawan-kawannya terkait ujaran "people

  • tahun lalu

    Pernyataan Amien Rais Dinilai Tergesa-Gesa

    SURABAYA (EKSPOSnews): Sejumlah kiai sepuh Jawa Timur menyayangkan pernyataan Amien Rais di video yang tersebar di media sosial yang menyampaikan bahwa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Jatim dimenangk

  • 2 tahun lalu

    Amien Rais Sepatutnya Memberikan Teladan Penegakan Hukum

    JAKARTA (EKSPOSnews): Sosiolog  Kastorius Sinaga menilai Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang meminta Presiden Joko Widodo mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99