Selasa, 26 Mei 2020

90 Anggota DPR Usulkan Hak Angket

Oleh: Alex
Senin, 13 Feb 2017 17:12
BAGIKAN:
istimewa
Anggota DPR RI.
JAKARTA (EKSPOSnews): Sebanyak 90 anggota DPR RI dari empat fraksi mengusulkan hak angket mempertanyakan langkah Pemerintah yang mengaktifkan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kami dari empat fraksi menilai diaktifkannya kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, melanggar amanah undang-undang serta Peraturan KPU, sehingga kami mengusulkan hak angket," kata Anggota Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin 13 Februari 2017.

Pada kesempatan tersebut, Fandi Utomo bersama sejumlah anggota DPR RI dari empat fraksi menyerahkan usulan hak angket kepada pimpinan DPR RI yang diterima oleh Fadli Zon dan didampingi Agus Hermanto dan Fahri Hamzah.

Menurut Fandi Utomo, Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi calon gubernur DKI Jakarta dan menyandang status terdakwa pada kasus hukum dugaan penistaan agama, diaktifkan kembali sebagai gubernur DKI Jakarta.

Serah terima jabatannya dilakukan di Balaikota DKI Jakarta, pada Sabtu (11/2) sore.

"Ini jelas melanggar aturan UU dan Peraturan KPU, karena hari Sabtu masih hari kampanye dan Ahok menyandang status terdakwa," kata Fandi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menambahkan, perwakilan dari empat Komisi yang berkumpul di Gedung MPR/DPR/DPD RI hari Senin ini sepakat mengusulkan hak angket, kemudian mengedarkan formulir usulan yang ditandatangani 90 anggota.

Menurut Fandi, para pengusul berharap, usulan tersebut segera ditindaklanjuti pimpinan DPR RI.

Dari keempat fraksi tersebut yakni, Fraksi Partai Demokrat (FPD) ditandatangani oleh 42 anggota, Fraksi Gerindra 22 anggota, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) 16 suara, serta Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) 10 suara.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menambahkan, pengaktifan kembali Ahok adalah bentuk ketidakadilan terhadap pasangan calon kepala daerah maupun kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku pimpinan menerima usulan hak angket tersebut dan akan meneruskan sesuai prosedurnya.

Menurut dia, usulan tersebut akan dibahas di tingkat pimpinan, kemudian diserahkan ke Badan Legislasi untuk dijadwalkan dibahas di rapat paripurna berikutnya.

"Di rapat paripurna, akan dibacakan dan diminta persetujuan forum rapat paripurna," katanya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 11 bulan lalu

    Usulan Hak Angket DPRD Kepulauan Riau Terganjal Kepentingan Elit Politik

    TANJUNGPINANG (EKSPOSnews):Usulan hak angket oleh DPRD Kepulauan Riau diduga tersandera kepentingan elit politik sehingga sampai sekarang tidak dilaksanakan."Sejak awal saya sudah curiga. Bahkan saya

  • tahun lalu

    Hak Angket DPRD untuk Gubernur Kepulauan Riau

    TANJUNGPINANG (EKSPOSnews): Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari empat fraksi akan mengajukan hak angket terkait dugaan pelanggaran visi misi pemerintah yang dilakukan Gubernur Nurdin Basirun.Wak

  • 2 tahun lalu

    Mantan Pimpinan KPK Cabut Uji Materi Hak Angket DPR

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mencabut gugatan uji materi Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang mengatur tentang hak angket DPR kepada KPK."Kami sepaka

  • 3 tahun lalu

    Tindakan Pansus Hak Angket KPK Hina Pengadilan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Tindakan panitia khusus (pansus) hak angket KPK dapat dikategorikan sebagai "contempt of court" atau menghina pengadilan."Apa sih gunanya harus sampai ke (lapas) Sukamiskin dan P

  • 3 tahun lalu

    Kapolri Tolak Pansus Hak Angket KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menolak untuk menjalankan perintah Pansus Hak Angket KPK yang menginginkan Polri membawa Miryam S. Haryani yang merupakan tersangka dalam kasu

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99