Rabu, 13 Des 2017
  • Home
  • Pilkada
  • Pilkada Aceh Selatan Terancam Tanpa Pengawasan

Pilkada Aceh Selatan Terancam Tanpa Pengawasan

Oleh: marsot.
Senin, 09 Okt 2017 04:31
BAGIKAN:
istimewa.
Pilkada.
TAPAKTUAN (EKSPOSnews): Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2018 terancam tanpa pengawasan, karena hingga memasuki Oktober 2017, Pemkab belum menganggarkan dana untuk Panitia pengawas pemilih (Panwaslih) setempat.

Ketua Panwaslih Aceh Selatan Safli Alian  mengatakan kebutuhan anggaran yang telah diajukan sejak bulan Juni tersebut diharapkan bisa dianggarkan dalam APBK-P tahun 2017.

Namun, hingga APBK-P 2017 telah dilakukan pengesahan bersama eksekutif dan legislatif akhir September 2017, alokasi anggaran untuk Panwaslih justru nihil, katanya, Minggu 8 Oktober 2017.

"Sinyal bahwa Panwaslih Aceh Selatan tidak mendapat kucuran dana dalam APBK-P 2017 tersebut memang telah tercium sejak lama, karena selama berlangsungnya proses pembahasan APBK-P 2017 antara TAPD dengan Banggar dewan, Panwaslih tidak pernah dipanggil untuk merasionalisasikan kebutuhan anggaran yang telah diajukan tersebut," ungkap Safli Alian.

Safli memastikan, jika Pemkab Aceh Selatan benar-benar tidak menganggarkan dana dalam tahun 2017, maka proses pelaksanaan Pilkada 2018 dipastikan akan berlangsung tanpa pengawasan dari lembaga resmi Panwaslih.

Sementara, tambah dia, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP), tahapan Pilkada 2018 secara resmi telah dimulai sejak bulan Oktober 2017.

Celakanya lagi, kata Safli, jikapun anggaran pengawasan dimaksud akan dianggarkan dalam APBK murni tahun 2018, tetap saja Panwaslih setempat tidak bisa menggunakannya, sebab untuk kegiatan tahun 2017 tidak bisa menggunakan anggaran tahun 2018.

"Jika pola seperti ini dijalankan oleh Pemkab Aceh Selatan, sama halnya sengaja menjerat kami ke ranah hukum," kata Safli.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, Diva Samudra Putra mengatakan tidak dianggarkannya dana pengawasan Pilkada 2018 dalam APBK-P 2017 karena pihak Panwaslih terlambat mengajukan anggaran.

"Usulan anggaran justru dimasukkan pada tanggal 28 September 2017 atau sehari sebelum pengesahan APBK-P 2017, sehingga anggaran tersebut tidak mungkin dimasukkan lagi karena alokasi anggaran tersebut selain harus dilakukan pembahasan bersama untuk rasionalisasi anggaran juga harus ada Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," kata Diva.

Pihaknya, sambung Diva, memastikan kebutuhan anggaran Panwaslih akan dimasukkan dalam APBK murni 2018, sebab jika APBK 2018 bisa disahkan pada bulan November 2017, maka anggaran pengawasan Pilkada sudah bisa dicairkan pada bulan Januari 2018.

Saat ditanya apakah anggaran tersebut masih bisa dialokasikan dalam APBK-P 2017, Diva memastikan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan lagi.

"Hal itu tidak mungkin dilakukan lagi karena jika tetap dipaksakan maka sangat berpotensi akan melanggar aturan," ujar Diva.

Ia menyatakan selain anggaran Panwaslih pihaknya juga belum menganggarkan dana untuk pengamanan Pilkada 2018.

Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Selatan, H Nasjuddin SH. Menurut Sekda, Panwaslih Aceh Selatan tetap bisa menjalankan tahapan Pilkada yang telah dimulai bulan Oktober 2017 ini meskipun anggarannya akan dicairkan pada tahun 2018.

"Alokasi anggaran Pilkada itu sifatnya tidak terbatas dan tidak ada istilah finalti sejauh tahapan masih berjalan. Artinya bahwa kegiatan tahun 2017 masih bisa dianggarkan pada tahun 2018," tegas Sekda.

Menyikapi hal ini, Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Safli Alian menyesalkan pernyataan oknum pejabat Pemkab setempat yang justru menyalahkan pihak Panwaslih karena terlambat mengusulkan pengajuan anggaran sehingga tidak bisa dianggarkan lagi dalam APBK-P 2017.

"Itu sama halnya pembohongan publik, sebab kondisi sebenarnya usulan anggaran telah diajukan sejak bulan Juni 2017. Seharusnya antar lembaga tidak saling menyalahkan, tapi mari mencari solusi yang bijak," sesal Safli.

Ia berharap, jika tidak dianggarkannya anggaran Pengawasan dalam APBK-P 2017 disebabkan karena faktor pejabat daerah setempat tidak senang kepada dirinya, maka dia meminta agar pejabat daerah setempat bisa melihat duduk persoalan secara objektif.

"Jangan sampai gara-gara kepentingan politik mengorbankan lembaga Panwaslih yang dampaknya bisa merusak hasil pesta demokrasi tahun 2018," katanya.

"Kami tetap berharap kepada Pemkab Aceh Selatan bisa mencari solusi konkrit untuk menganggarkan dana pengawasan Pilkada 2018 pada tahun 2017," pinta Safli Alian.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99