Selasa, 23 Okt 2018
  • Home
  • Pilkada
  • Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Korupsinya Juga Akan Gila-Gilaan

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Korupsinya Juga Akan Gila-Gilaan

Oleh: marsot
Sabtu, 21 Apr 2018 04:41
BAGIKAN:
youtube.
Pilkada DKI Jakarta.
JAKARTA (EKSPOSnews): Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina berpendapat bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak akan mengeliminasi masalah utama dalam pemilu, yakni korupsi.

"Jadi tindakan itu tidak menjawab masalah. Pemilihan langsung memang memakan biaya yang tinggi, tapi bukan berarti kita harus kembali ke pilkada oleh DPRD," ujar Almas di Gedung Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat 20 April 2018.

Menurut dia, jika kepala daerah ditentukan oleh DPRD, tindakan korupsi tetap bisa dilakukan. Sistem demokrasi seperti itu hanya akan memberi kesempatan bagi aktor lain untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"Saat pemilihan langsung yang korupsi calonnya. Kalau yang dipilih DPRD, apakah ada yang bisa menjamin kandidat tidak bisa menyuap anggota DPRD yang akan memilihnya?," kata Almas.

Ia lebih menyarankan agar pemerintah dan para anggota legislatif membuat aturan mengenai penghilangan serta sanksi terkait mahar politik dalam pelaksanaan pilkada.

"Yang penting itu sistem politik diatur agar berjalan tanpa mahar ataupun politik uang. Itu yang menjadi akar masalah dan harus dibenahi," tutur Almas.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono yang ditemui di lokasi yang sama, mengakui bahwa pelaksanaan pilkada melalui pemilihan langsung memerlukan modal yang besar, khususnya untuk publikasi calon kepala daerah dan selama masa kampanye.

Menurut dia, dalam pemilu partai akan lebih bertindak kepada pengumpulan suara, sementara untuk publikasi dan kampanye biasanya dibebankan kepada kandidat.

"Jadi, hal biasa jika partai bertanya dulu soal keadaan finansialnya kandidat yang mau maju," tutur dia.

Sementara itu, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian mengungkapkan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk partai politik tidak cukup untuk menutupi segala kegiatan partai.

"Pengeluaran bulanan kita (PKS) mencapai Rp900 juta. Ini sisanya dari mana? Simpanan anggota yang kemudian dimanfaatkan," ungkap Pipin.

  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    Kejati Jambi Tahan 4 Pelaku Korupsi

    JAMBI (EKSPOSnews): Penyidik Kejati Jambi kembali menetapkan dan langsung menahan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana pipanisasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2009-

  • 2 minggu lalu

    Buronan Korupsi Ditangkap di Kantor Polisi

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Banda Aceh menangkap seorang terpidana korupsi pengadaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh yang selama empat tahun masuk daftar pencarian orang (DPO) di k

  • 2 minggu lalu

    Pelapor Korupsi Dapat Uang dari Pemerintah

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan

  • 3 minggu lalu

    Kejati Riau Tetapkan Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kredit fiktif pada Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu Dalu-Dalu, Kab

  • 4 minggu lalu

    Uang Korupsi yang Sudah Dikembalikan DPRD Sumut Baru Rp7,15 miliar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengembalikan uang yang pernah mereka terima dengan total Rp7,15 miliar terkait dengan kasus suap kepada DPRD Sumut.Juru Bicar

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99