Kamis, 17 Jan 2019
  • Home
  • Pilkada
  • Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Korupsinya Juga Akan Gila-Gilaan

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Korupsinya Juga Akan Gila-Gilaan

Oleh: marsot
Sabtu, 21 Apr 2018 04:41
BAGIKAN:
youtube.
Pilkada DKI Jakarta.
JAKARTA (EKSPOSnews): Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina berpendapat bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak akan mengeliminasi masalah utama dalam pemilu, yakni korupsi.

"Jadi tindakan itu tidak menjawab masalah. Pemilihan langsung memang memakan biaya yang tinggi, tapi bukan berarti kita harus kembali ke pilkada oleh DPRD," ujar Almas di Gedung Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat 20 April 2018.

Menurut dia, jika kepala daerah ditentukan oleh DPRD, tindakan korupsi tetap bisa dilakukan. Sistem demokrasi seperti itu hanya akan memberi kesempatan bagi aktor lain untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"Saat pemilihan langsung yang korupsi calonnya. Kalau yang dipilih DPRD, apakah ada yang bisa menjamin kandidat tidak bisa menyuap anggota DPRD yang akan memilihnya?," kata Almas.

Ia lebih menyarankan agar pemerintah dan para anggota legislatif membuat aturan mengenai penghilangan serta sanksi terkait mahar politik dalam pelaksanaan pilkada.

"Yang penting itu sistem politik diatur agar berjalan tanpa mahar ataupun politik uang. Itu yang menjadi akar masalah dan harus dibenahi," tutur Almas.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono yang ditemui di lokasi yang sama, mengakui bahwa pelaksanaan pilkada melalui pemilihan langsung memerlukan modal yang besar, khususnya untuk publikasi calon kepala daerah dan selama masa kampanye.

Menurut dia, dalam pemilu partai akan lebih bertindak kepada pengumpulan suara, sementara untuk publikasi dan kampanye biasanya dibebankan kepada kandidat.

"Jadi, hal biasa jika partai bertanya dulu soal keadaan finansialnya kandidat yang mau maju," tutur dia.

Sementara itu, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian mengungkapkan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk partai politik tidak cukup untuk menutupi segala kegiatan partai.

"Pengeluaran bulanan kita (PKS) mencapai Rp900 juta. Ini sisanya dari mana? Simpanan anggota yang kemudian dimanfaatkan," ungkap Pipin.

  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Tjahjo Kumolo Diseret dalam Pusaran Korupsi Meikarta

    BANDUNG (EKSPOSnews): Nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat.Tjahjo Kumol

  • satu minggu lalu

    Korupsi di Aceh Semakin Menggila?

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang anggaran dan korupsi, mencatat kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Aceh sepanj

  • 4 minggu lalu

    KPK Minta BUMN Hindari Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi anggaran proyek konstruksi.Hal tersebut

  • 4 minggu lalu

    KPK Bongkar Korupsi di Waskita Karya

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi anggaran proyek konstruksi.Hal tersebut

  • satu bulan lalu

    KPK Tetapkan Bupati Cianjur Tersangka Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar dari Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar segera menyerahkan diri ke KPK.KPK telah menetapka

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99