Sabtu, 26 Mei 2018
  • Home
  • Pilkada
  • Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Korupsinya Juga Akan Gila-Gilaan

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Korupsinya Juga Akan Gila-Gilaan

Oleh: marsot
Sabtu, 21 Apr 2018 04:41
BAGIKAN:
youtube.
Pilkada DKI Jakarta.
JAKARTA (EKSPOSnews): Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina berpendapat bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak akan mengeliminasi masalah utama dalam pemilu, yakni korupsi.

"Jadi tindakan itu tidak menjawab masalah. Pemilihan langsung memang memakan biaya yang tinggi, tapi bukan berarti kita harus kembali ke pilkada oleh DPRD," ujar Almas di Gedung Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat 20 April 2018.

Menurut dia, jika kepala daerah ditentukan oleh DPRD, tindakan korupsi tetap bisa dilakukan. Sistem demokrasi seperti itu hanya akan memberi kesempatan bagi aktor lain untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"Saat pemilihan langsung yang korupsi calonnya. Kalau yang dipilih DPRD, apakah ada yang bisa menjamin kandidat tidak bisa menyuap anggota DPRD yang akan memilihnya?," kata Almas.

Ia lebih menyarankan agar pemerintah dan para anggota legislatif membuat aturan mengenai penghilangan serta sanksi terkait mahar politik dalam pelaksanaan pilkada.

"Yang penting itu sistem politik diatur agar berjalan tanpa mahar ataupun politik uang. Itu yang menjadi akar masalah dan harus dibenahi," tutur Almas.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono yang ditemui di lokasi yang sama, mengakui bahwa pelaksanaan pilkada melalui pemilihan langsung memerlukan modal yang besar, khususnya untuk publikasi calon kepala daerah dan selama masa kampanye.

Menurut dia, dalam pemilu partai akan lebih bertindak kepada pengumpulan suara, sementara untuk publikasi dan kampanye biasanya dibebankan kepada kandidat.

"Jadi, hal biasa jika partai bertanya dulu soal keadaan finansialnya kandidat yang mau maju," tutur dia.

Sementara itu, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian mengungkapkan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk partai politik tidak cukup untuk menutupi segala kegiatan partai.

"Pengeluaran bulanan kita (PKS) mencapai Rp900 juta. Ini sisanya dari mana? Simpanan anggota yang kemudian dimanfaatkan," ungkap Pipin.

  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Kejaksaan Selidiki Korupsi Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Riau menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti."Masih dalam penye

  • 3 hari lalu

    KPK Panggil Saksi Kasus Korupsi DPRD Sumut

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 22 saksi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019."Hari i

  • 3 minggu lalu

    Kejaksaan Agung Tetapkan Tersangka Baru Dugaan Korupsi Pertamina

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kejaksaan Agung akan menetapkan tersangka baru dugaan korupsi investasi PT Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 yang merugikan keuangan negara Rp568 mi

  • 4 minggu lalu

    Sihar Sitorus Lebih Kaya Dibandingkan Musa Rajekshah, Tak Mungkin Korupsi?

    MEDAN (EKSPOSnews):Sihar Sitorus, Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara tercatat sebagai calon dengan harta kekayaan terbanyak yakni sejumlah Rp350.887.340.551 dan disusul kedua terbesar Musa Rajekshah

  • satu bulan lalu

    Jaksa Agung Akan Tetapkan Tersangka Korupsi Pupuk Kaltim

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) segera menetapkan tersangka dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2011 sampai

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99