Kamis, 16 Agu 2018
  • Home
  • Pilkada
  • Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Korupsinya Juga Akan Gila-Gilaan

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Korupsinya Juga Akan Gila-Gilaan

Oleh: marsot
Sabtu, 21 Apr 2018 04:41
BAGIKAN:
youtube.
Pilkada DKI Jakarta.
JAKARTA (EKSPOSnews): Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina berpendapat bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak akan mengeliminasi masalah utama dalam pemilu, yakni korupsi.

"Jadi tindakan itu tidak menjawab masalah. Pemilihan langsung memang memakan biaya yang tinggi, tapi bukan berarti kita harus kembali ke pilkada oleh DPRD," ujar Almas di Gedung Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat 20 April 2018.

Menurut dia, jika kepala daerah ditentukan oleh DPRD, tindakan korupsi tetap bisa dilakukan. Sistem demokrasi seperti itu hanya akan memberi kesempatan bagi aktor lain untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"Saat pemilihan langsung yang korupsi calonnya. Kalau yang dipilih DPRD, apakah ada yang bisa menjamin kandidat tidak bisa menyuap anggota DPRD yang akan memilihnya?," kata Almas.

Ia lebih menyarankan agar pemerintah dan para anggota legislatif membuat aturan mengenai penghilangan serta sanksi terkait mahar politik dalam pelaksanaan pilkada.

"Yang penting itu sistem politik diatur agar berjalan tanpa mahar ataupun politik uang. Itu yang menjadi akar masalah dan harus dibenahi," tutur Almas.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono yang ditemui di lokasi yang sama, mengakui bahwa pelaksanaan pilkada melalui pemilihan langsung memerlukan modal yang besar, khususnya untuk publikasi calon kepala daerah dan selama masa kampanye.

Menurut dia, dalam pemilu partai akan lebih bertindak kepada pengumpulan suara, sementara untuk publikasi dan kampanye biasanya dibebankan kepada kandidat.

"Jadi, hal biasa jika partai bertanya dulu soal keadaan finansialnya kandidat yang mau maju," tutur dia.

Sementara itu, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian mengungkapkan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk partai politik tidak cukup untuk menutupi segala kegiatan partai.

"Pengeluaran bulanan kita (PKS) mencapai Rp900 juta. Ini sisanya dari mana? Simpanan anggota yang kemudian dimanfaatkan," ungkap Pipin.

  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Kejari Jambi Tahan Pelaku Korupsi Insentif Guru Honorer

    JAMBI (EKSPOSnews): Kejaksaan negeri (Kejari) Jambi menahan Hairiya tersangka kasus dugaan korupsi insentif guru honorer pendidikan anak usai dini (Paud) yang merugikan negara Rp1,68 miliar selama dua

  • satu minggu lalu

    KPK Periksa Saksi Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

    RANTAUPRAPAT (EKSPOSnews): Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait suap Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap yang berlangsung di Aula Ya

  • satu minggu lalu

    Terindikasi Korupsi, Pembelian Komputer UNBK di Blitar

    BLITAR (EKSPOSnews): Pembelian komputer bernilai sekitar Rp3 miliar untuk mensukseskan program UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di kabupaten Blitar, Jawa TImur disorot oleh Petir (Perkumpulan A

  • 2 minggu lalu

    Jaksa Tahan Mantan Dekan Korupsi

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Pekanbaru menahan mantan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan g

  • 2 minggu lalu

    Kejaksaan Agung Tangkap Buronan Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Tim Intelijen Kejaksaan Agung menangkap buronan penyimpangan pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh PD BPR LPK Pancoran Mas sebesar Rp4 miliar."Tersangka Bunyamin diamankan

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99