Sabtu, 21 Apr 2018

5 Provinsi Rawan Isu Sara dalam Pilkada

Oleh: Jallus
Minggu, 31 Des 2017 05:59
BAGIKAN:
istimewa.
Pilkada.
YOKYAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan ada lima provinsi yang memiliki tingkat kerawanan penggunaan isu tentang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tertinggi dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

"Sementara (pertama) di Papua dan kedua di Jawa Barat," kata Tjahjo seusai menghadiri resepsi pernikahan putri Menteri Sekretaris Negara di Jogja Expo Centar, Yogyakarta, Sabtu 30 Desember 2017.

Menurut dia, Papua memiliki tingkat kerawanan tertinggi karena tidak semua masyarakat di derah itu paham dengan pemilu sehingga sosialisasi mengenai pemilu harus dilakukan secara lebih maksimal.

Jawa Barat dianggap memiliki tingkat kerawanan kedua tinggi karena satu-satunya daerah dengan jumlah pemilih terpadat di Indonesia sehingga diperebutkan oleh seluruh partai politik.

Daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, menurut Tjahjo, adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Meski demikian, menurut dia, pemerintah bersama kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah melakukan pencermatan dan deteksi dini secara mendetail dengan mengacu peta kerawanan pada pilkada tahun-tahun sebelumnya.

"Saya optimis lancar dari sisi pilkada-nya. Hasil evaluasi pilkada selanjutnya akan menentukan pola pada pileg dan pilpres," kata dia.

Tjahjo berharap kepolisian berperan aktif menindak tegas setiap penggunaan isu SARA dalam setiap kampanye politik. Demikian juga bagi masyarakat, selain menghindari penggunaan isu SARA, fitnah, dan ujaran kebencian dalam kampanye, mereka juga diharapkan proaktif melaporkan apabila mengetahui ada penggunaan isu-isu tersebut.

"Memang sulit untuk mencegah penggunaan isu SARA. Akan tetapi harus ada masyarakat yang mengadukan ke kepolisian," kata dia.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 12 jam lalu

    Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Korupsinya Juga Akan Gila-Gilaan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina berpendapat bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak akan mengeliminasi masala

  • 3 minggu lalu

    Membahas Cawapres Usai Pilkada

    JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan pengajuan bakal calon wakil presiden untuk mendamping Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan

  • 2 bulan lalu

    Dukungan Parpol Terhadap Calon dalam Pilkada Perlu Dibatasi

    SEMARANG (EKSPOSnews): Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono memandang perlu menyetop borong dukungan terhadap pasangan calon pada pemilihan kepala dae

  • 3 bulan lalu

    Mahar Politik Pilkada, Membuat Korupsi Marak di Daerah

    KUPANG (EKSPOSnews): Bupati Kupang Ayub Titu Eki mengaku pernah diminta mahar Rp10 miliar oleh partai politik sebagai syarat menjadi calon Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Pilkada 2018."Saya dimintai

  • 3 bulan lalu

    Pilkada Padang Akan Berlangsung Ketat

    PADANG (EKSPOSnews): Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal menilai pilkada Padang 2018 akan berlangsung sengit karena peta kekuatan kandidat yang ikut berlaga relatif seimba

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99