Kamis, 26 Apr 2018

Memantau PTS Bermasalah di Sumut

Oleh: alex
Minggu, 05 Nov 2017 08:29
BAGIKAN:
istimewa.
Perguruan Tinggi (ilustrasi).
MEDAN (EKSPOSnews): Kopertis Wilayah I Sumatera Utara kini masih terus melakukan pemantauan terhadap puluhan perguruan tinggi yang dinilai bermasalah dan terkait kelengkapan persyaratan yang diberikan tenggat waktu untuk melakukan perbaikan hingga Desember 2017.

Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Dian Armanto, di Medan, mengatakan pihaknya menambah waktu selama enam bulan lagi untuk dapat membenahi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang melakukan pelanggaran.

Menurut dia, pembinaan yang diberikan Kopertis Wilayah I Sumut terhadap perguruan PTS tersebut sudah merupakan tahap kedua.

"Sebelumnya, pada tahap pertama diberikan waktu selama enam bulan dan tampaknya tidak juga mengalami perubahan PTS yang mendapat teguran dari Kemenristekdikti," ujar Armanto, Minggu 5 November 2017.

Ia mengatakan, jika batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah itu, tidak juga dapat dipenuhi oleh PTS tersebut.

Kemudian, direkomendasikan kepada Kemenristekdikti melalui Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti segera ditutup, karena tidak memenuhi persyaratan.

"Kopertis berharap kepada PTS yang mendapat peringatan dari Dikti itu, dapat melakukan perbaikan secara signifikan," ucapnya.

Armanto menjelaskan, penambahan waktu penataan pada tahap kedua itu, adalah berdasarkan permintaan dari Yayasan PTS tersebut, dan Kopertis mengabulkannya.

PTS tersebut, harus dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah diberikan oleh Kemenristekdikti, dan tidak boleh gagal.

Penemuan PTS yang tidak memenuhi ketentuan itu, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Kopertis terhadap 264 PTS beroperasi di Sumut.

"PTS tersebut, jumlah mahasiswanya tidak mencukupi, rasio dosen tetap tidak tercapai, tidak ada gedung dan prasarana yang memadai, izin bermasalah, konflik pimpinan yayasan/pimpinan perguruan tinggi dan tidak rutin memberikan laporan," kata Koopertis Wilayah I Sumut.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    30 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Suap

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa 30 anggota DPRD Sumutera Utara telah mengembalikan uang sekitar Rp1,9 miliar dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap

  • 2 hari lalu

    BPK Temukan Pemborosan Anggaran di Dispenda Sumut

    MEDAN (EKSPOSnews): Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumut menjadi sorotan publik karena merealisasikan dana insentif sebesar Rp16.055.490.000.00 tanpa bekerja. Hal itu menjadi temuan Badan Pemeriks

  • 5 hari lalu

    Musa Rajeckshah, Calon Wakil Gubernur Sumut Diperiksa KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014

  • 7 hari lalu

    BPN Sumut Akan Daftarkan Ratusan Bidang Tanah

    MEDAN (EKSPOSnews): Badan Pertanahan Nasional atau BPN Sumut akan mendaftarkan 210.000 bidang tanah untuk mendukung reforma agraria yang menjadi agenda strategis nasional yang tercantum dalam Nawacita

  • 2 minggu lalu

    Kejati Sumut Limpahkan Kasus Korupsi Rigid Beton

    MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melimpahkan berkas perkara 13 tersangka dan barang bukti, dugaan kasus korupsi proyek peningkatan jalan dari hotmix menjadi semen "rigid beton

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99