Kamis, 22 Agu 2019

Cabut Moratorium Pengangkatan Guru

Oleh: Jallus
Jumat, 07 Sep 2018 03:38
BAGIKAN:
istimewa.
Guru.
SURABAYA (EKSPOSnews): Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menginginkan moratorium pengangkatan guru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2005 dicabut oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami berjuang moratorium pengakatan guru itu diberhentikan. Moratorium PP no 48 tahun 2005 dimana pemerintah daerah tidak boleh mengangkat guru itu harus dicabut," kata Ketua PGRI Unifah Rosyidi usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI oleh Presiden Joko Widodo di Universitas PGRI Adibuana (Unipa) Surabaya, Kamis 6 September 2018.

Ia menambahkan pihaknya pernah berbincang dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini terkait hal itu dan sebenarnya Pemda mau mengangkat asal sesuai dengan kemampuan.

Selain Risma, Presiden Jokowi juga telah berkomitmen untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap. Hal itu, sebutnya disampaikan presiden saat HUT Guru tahun 2017.

"Presiden berkomitmen tapi letaknya sekarang bukan lagi di presiden tapi bagaiaman menteri menindaklanjuti seperti Kemenpan-RB. Kemendikbud sangat responsif terhadap pengakatan guru dan seharusnya diberikan kepada K2 yang memenuhi syarat," terangnya.

Pencabutan PP itu, kata Uni, karena posisi non-PNS saat ini lebiih banyak dibanding guru negeri dan berimbas pada kurangnya guru yang mengajar di kelas.

"Perbandingannya non-PNS 1,6 juta sementara guru PNS sebanyak 1,4 juta. Itu artinya beda 52-53 persen," ujarnya.

Terkait kekurangan guru itu, PGRi telah berkonsultasi ke berbagai pihak seperti ke DPR RI, Kemenpan-RB dan juga ke presiden dan wakil presiden.

"Hasilnya, dua bulan lalu dalam disuksi di PGRI, wapres menyatakan akan mengangkat 100 ribu guru. Kita berharap itu diangkat K2," tambahnya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 11 bulan lalu

    Pebaiki Sistem Pengangkatan Guru

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem pengangkatan guru sehingga permasalahan guru honorer di seluruh Indonesia tidak semakin berl

  • 11 bulan lalu

    Ikuti Moratorium Izin Perkebunan Sawit

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Pemerintah Provinsi Riau menyatakan akan mengikuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium atau Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta

  • 11 bulan lalu

    Moratorium Perizinan Perkebunan Sawit Harus Didukung

    JAMBI (EKSPOSnews): Komunitas Konservasi Indonesia WARSI mengatakan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit momentum perbaikan ekologi, konflik (tenurial) dan ekonomi masyarakat dengan perusahaan

  • 2 tahun lalu

    Moratorium Perkebunan Sawit Masih Lanjut

    LHOKSEUMAWE (EKSPOSnews): Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh Muhammad Thaib, masih tetap memberlakukan moratorium bagi izin pembukaan perkebunan kelapa sawit hingga waktu yang tidak ditentukan di wilaya

  • 3 tahun lalu

    Moratorium PNS Sudah Waktunya Dicabut

    SOLO (EKSPOSnews): Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mendesak agar moratorium pegawai negeri sipil (PNS) bisa segera dicabut karena saat ini pemerintah setempat sudah kekurangan sumber daya manu

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99