Kamis, 22 Jun 2017
  • Home
  • Pendapat
  • Pilkada Jakarta Antara Pertarungan Agama dan Nasionalis

Pilkada Jakarta Antara Pertarungan Agama dan Nasionalis

Oleh: Jallus
Minggu, 19 Feb 2017 06:09
BAGIKAN:
istimewa
Pilkada serentak.
Masyarakat Daerah Khusus Ibukota baru saja melaksanakan pemungutan suara untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2017-2022.

Setelah melampaui politik tegangan tinggi hingga H-1, Pilkada Jakarta berlangsung dengan aman dan damai.

Berdasarkan data pemindaian dokumen C-1 oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menunjukkan jumlah pemilih pilkada sebanyak 5.357.811 orang dari 7,2 juta pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dengan demikian, partisipasi penduduk Jakarta dalam pilkada kali ini mencapai sekitar 77 persen, melampaui target KPU DKI yang sebesar 75 persen.

Partisipasi pemilih DKI Jakarta pada Pilkada 2017 kali ini juga merupakan yang tertinggi dibandingkan pilkada sebelumnya. Menurut data KPU DKI, angka partisipasi pemilih Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran pertama mencapai 64,6 persen. Kemudian meningkat menjadi 66,8 persen pada putaran kedua.

Sementara untuk Pemilihan Gubenur DKI Jakarta 2007, angka partisipasi warga DKI sebesar 65,41 persen.

Pada Pilkada 2017 kali ini, partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dari kaum pria. Sebanyak 2.757.521 perempuan menggunakan hak pilihnya, sementara kaum lelaki yang memilih mencapai 2.600.290 jiwa.

Data itu menunjukkan tingkat partisipasi Pilkada DKI Jakarta saat ini pada pemilih laki-laki adalah 74,2 persen dan pada pemilih perempuan 78,5 persen, apabila dibandingkan dengan suara pemilih dalam Pilkada DKI yang terdiri dari 3.506.522 laki-laki dan 3.511.191 perempuan.

Sementara hasil scan itu menunjukkan perolehan suara pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebanyak 936.609 suara (17.05 persen), Basuki Tjahaja Purnama-Djarot S. Hidayat sebesar 2.357.587 suara (42,91 persen), Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh 2.200.636 suara (40,05 persen).

Dengan demikian, meskipun ketetapan KPU DKI Jakarta terkait hasil perolehan suara masih menunggu rekapitulasi suara di tingkat provinsi, namun tidak menutup kemungkinan Pilkada DKI Jakarta dalam dua putaran, karena pasangan calon yang mampu meraih suara 50 persen plus satu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dari pantauan yang dilakukan terdapat sejumlah masalah yang menghambat masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Masalah yang mengemuka di antaranya pelaksanaan prosedur baku yang tidak konsisten oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Akibatnya sejumlah masalah yang muncul direspons berbeda-beda di setiap TPS.

Misalnya, mereka yang tidak mendapatkan formulir C-6 (undangan) namun terdapat dalam daftar pemilih tetap (DPT). Menurut aturan KPU mereka yang masuk dalam DPT dapat memilih, sebab undangan bukan syarat untuk memilih.

Namun demikian, perlakuan terhadap hal ini berbeda-beda. Di sejumlah tempat, mereka yang tidak membawa undangan namun terdapat di DPT diperlakukan seperti mereka yang menggunakan surat keterangan Dinas Dukcapil atau KTP elektronik, yaitu mencoblos pada pukul 12.00-13.00 WIB.

Selain itu penggunaan kartu suara tambahan juga tidak sama. Sejumlah TPS menyatakan bahwa pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik maupun yang menggunakan surat keterangan dari Dukcapil hanya berhak mendapatkan kartu suara tambahan sebanyak 2,5 persen dari jumlah DPT di tiap TPS tersebut.

Akibatnya ketika surat tambahan habis maka masyarakat yang memilih untuk jam 12.00-13.00 WIB tidak lagi dapat menggunakan hak pilihnya. Hal inilah yang menjadi alasan banyak masyarakat yang tidak bisa memilih meski telah berada di TPS karena surat suara habis.

Padahal, menurut Titi, seharusnya dapat menggunakan surat suara sisa yang belum digunakan karena pemilih yang terdapat di DPT tidak hadir.

"Itu prosedur sederhana membuktikan, ada mekanisme dan prosedur tata kerja KPPS yang tidak standar," katanya.

Selain itu, juga masih ditemukannya distribusi formulir undangan C-6 yang tidak sampai kepada pemilik nama di DPT. Pemilih yang sudah dimutakhirkan pada proses pencocokan dan penelitian dan memiliki dokumen dan stiker yang membuktikan hal itu, namun namanya tidak muncul juga di DPT Tambahan.

Untuk itu, ke depan, penyelenggara pemilu perlu untuk segera membenahi hal tersebut. "Ini yang perlu dibenahi KPU," katanya.

Meski demikian, Titi Anggraini menilai dalam Pilkada Jakarta kali ini secara umum berjalan dengan baik. Antusiasme masyarakat juga tinggi terbukti dengan tingkat partisipasi yang meningkat.

Tak hanya itu, menurut dia, masyarakat juga semakin terlibat dalam pilkada. Hal ini terbukti dengan munculnya banyak pemantau untuk pilkada yang diinisiasi dari masyarakat.

"Masyarakat tidak hanya secara prosedural melakukan pemilihan, namun juga turut berpartisipasi memastikan suaranya tidak dicurangi," katanya.

Ke depan, seiring persaingan yang semakin ketat di putaran kedua, ia menyakini partisipasi masyarakat untuk mengawasi juga semakin meningkat.

Deputi Sekretraris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Engelbert Jojo Rohi senada dengan Titi Anggraini.

Isu kecurangan pada Pilkada Jakarta 2017 rendah mengingat saat ini banyak sekali para pengawas pemilu baik dari Badan Pengawas Pemilu, relawan tim sukses pasangan calon maupun juga para pemantau independen dan masyarakat.

"DKI terlalu banyak mata dan telinga, karena masing-masing tim sukses maupun saksi dari kandidat saling lirik, saling kontrol. Ada bagusnya juga karena mereka saling kontrol satu sama lain," katanya.

Teknologi informatika dan komunikasi yang berkembang pesat, menurut dia, juga turut menjadi salah satu pendukung munculnya aplikasi pantau pilkada berbasis massa.

Mulai dari aplikasi yang menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi dalam pilkada hingga aplikasi memantau perolehan suara pilkada di TPS berdasarkan formulir C-1. Semuanya guna memastikan agar pilkada dapat berjalan dengan baik.

Manajer Komunikasi Pemasaran untuk aplikasi Qlue Elita Yunanda mengatakan masyarakat merespons positif aplikasi yang memudahkan mereka untuk melaporkan hal-hal yang dinilai pelanggaran dalam pilkada.

Sebab hal ini membuat masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi pilkada. "Masyarakat merasa memiliki dan merasa ada dukungan yang bisa mereka gunakan untuk berpartisasipasi dalam pilkada," katanya.

Qlue sendiri sejak meluncurkan pengawasan pilkada mulai 1 Desember 2016 hingga 16 Februari 2017 mendapatkan 803 laporan dugaan pelanggaran pilkada dari masyarakat. Sebanyak 99 persen atau sekitar 795 laporan tersebut berasal dari masyarakat di Jakarta.

Untuk itu, menurut Elita, Qlue bersama Mastel berencana menyerahkan laporan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjadi bahan masukan.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz dalam kesimpulan hasil analisis partisipasi Pilkada DKI Jakarta menyatakan terdapat antusiasme yang cukup kuat dalam proses pelaksanaan tahapan pilkada.

"Masyarakat tidak hanya memilih di TPS tetapi juga mengawasi proses penghitungan suara," katanya.

Pada putaran kedua nantinya, pasangan yang bakal maju adalah nomor urut dua dan tiga. Para pemilih di Jakarta akan mengkristal menjadi dua kubu yakni agamais dan nasionalis. Ini sesuai dengan gambaran pada Pilkada putaran pertama. Kaum mayoritas tidak menginginkan minoritas yang memimpin di Jakarta. Hal ini tampak dari jurus-jurus kampanye yang dilakukan pasangan yang bertarung di Pilkada Jakarta.

Suka atau tidak, kondisi riil seperti itu harus dihilangkan. Patut ditonjolkan adalah kenegarawanan seseorang dan kemampuannya untuk membawa ke arah perubahan yang lebih majulah menjadi dasar untuk memimpin di negeri ini. Masyarakat tak perlu mempersoalkan SARA (suku agama, ras, dan antargolongan) dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpin di satu daerah. Pilkada DKI Jakarta masih menunjukkan pertarungan antara kelompok agamais dan nasionalis.

Editor: Master Sihotang

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Tidak Ada Kekawatiran dalam Pilkada Jakarta

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M. Iriawan menegaskan tidak ada kekhawatiran terkait dengan keamanan dan ketertiban menjelang pemungutan suara pada Pemilihan Kepala

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak