Jumat, 21 Jul 2017

KEK Arun Apa Khabar?

Oleh: Agung
Jumat, 16 Jun 2017 17:29
BAGIKAN:
istimewa
Kawasan Industri.
Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe pada 17 Februari 2017 menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Aceh hingga saat ini.

Peraturan pemerintah itu menempatkan konsorsium BUMN di bawah pimpinan PT Pertamina sebagai pengelola KEK Arun, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) diikutsertakan sebagai anggota konsorsium.

Konsorsium itu terdiri atas Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pelindo I, dan PDPA.

Penerbitan PP No.5 Tahun 2017 itu membuat posisi tawar Pemerintah Aceh menjadi lemah.

Pemerintah Aceh hanya menetapkan badan usaha yang telah dibentuk melalui perjanjian konsorsium. Dengan demikian, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dalam hal ini hanya menjadi partner karena semua pengurusan dan penandatanganan dokumen dilakukan oleh Pertamina.

Hal tersebut bertentangan dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas, 7 Agustus 2015, di Istana Merdeka Jakarta, yang menegaskan bahwa aset eks-kilang Arun Lhokseumawe dapat digunakan sebagai modal awal bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Seharusnya, berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo itu, Aceh menjadi pengusul KEK Arun sehingga dapat mengelola kawasan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dengan menjadi pengelola KEK, Aceh berhak mempunyai saham mayoritas dalam pengelolaan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Arun.

"Sebagai pengusul, pemerintah Aceh juga memiliki kewenangan menunjuk perusahaan pengelola dan mitra strategis yang kepemilikan sahamnya dibatasi untuk jangka waktu tertentu," ujar Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe Muhammad Abdullah dalam Focus Group Discussion di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ide pengembangan Kawasan Industri Arun Lhokseumawe dengan latar belakang arahan Gubernur Aceh untuk memanfaatkan aset kilang LNG Arun setelah berakhirnya eksploitasi migas kerja sama pemerintah dengan Exxon Mobil.

Rencana Pemerintah Aceh ini disambut baik oleh pemerintah pusat. Adapun skema yang disepakati dalam pengelolaan aset kilang LNG Arun ini adalah dengan skema kerja sama pemanfaatan aset.

Melalui skema ini, aset kilang LNG Arun tetap berada di tangan pemerintah, sedangkan Pemerintah Aceh diberikan hak kelola selama 30 tahun dengan kewajiban bagi hasil kepada pemerintah sesuai kesepakatan.

"Dalam arahannya pada Rapat Terbatas tanggal 7 Agustus 2015, Presiden Jokowi mempertegas sikap pemerintah dengan menginstruksikan BUMN untuk membantu kecukupan migas di kawasan KEK Arun Lhokseumawe dan mempersilakan Pemerintah Aceh untuk mencari investor dalam pengembangan Kawasan KEK Arun Lhokseumawe," kata dia.

Sementara itu, anggota Tim Percepatan KEK Arun Lhokseumawe Fuad Buchari mengatakan bahwa aset kilang LNG Arun dibangun dengan dana pinjaman yang dibayar dari hasil penjualan migas dari Aceh.

"Dengan demikian adalah suatu hal yang sepantasnya jika Pemerintah Aceh meminta hak pengelolaan atas kilang LNG Arun tersebut," kata dia.

Lebih jauh di kawasan kilang LNG Arun ini dapat dikembangkan berbagai unit bisnis termasuk pengembangan LNG/LPG Hub, Condensate Splitter, Logistik, Kelistrikan , dan lain-lain.

"Berbagai unit bisnis tersebut, jika dikelola dengan baik, akan menghasilkan pendapatan yang cukup besar untuk mendukung pembangunan Aceh," ujar dia.

Staf Ahli Gubernur Aceh, Nurdin, menyebutkan bahwa dengan skema KEK, hak kelola atas kilang LNG Arun dapat sepenuhnya jatuh ke tangan Pemerintah Aceh melalui Badan Usaha Milik Aceh sebagaimana yang disepakati dalam rapat terbatas antara Pemerintah Aceh dengan Presiden.

"Hal tersebut hanya bisa diwujudkan jika Pemerintah Aceh menjadi pengusul," kata dia.

Dengan demikian Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Pengelola KEKAL. Badan Usaha Pengelola KEKAL ini selanjutnya akan membuat kesepakatan kerja sama pemanfaatan aset dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Ada tiga kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus ini, yakni eks-kompleks kilang Arun, Kecamatan Dewantara, dan Desa Jamuan (lokasi pabrik PT KKA). Sebagian berada di Kabupaten Aceh Utara, sebagian lagi di Kota Lhokseumawe.

Kawasan Ekonomi Khusus Arun akan dipagari sebagai kawasan khusus dengan luas 2.622,48 hektare. Saat ini sudah beroperasi beberapa industri di dalam kawasan tersebut yang lokasinya terpencar di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Beberapa industri, antara lain PT Aceh Asean Fertilizer (AAF) yang akan menghasilkan industri petrokimia, PT Pertamina memproduksi petrokimia, PT Pelindo I menyediakan pelabuhan dan logistik.

Selain itu, PT Pupuk Iskandar Muda di bidang petrokimia, eks-PT Arun akan menghasilkan minyak, gas, dan energi, serta PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di bidang pulp (bubur kertas) dan kertas.

Tidak Membebani Pembangunan membangun KEK Arun tidak memerlukan modal besar sebagaimana yang ditakutkan akan membebankan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Jika kawasan KEK yang lain lahannya belum dibebaskan dan infrastruktur dasar masih belum tersedia sehingga membutuhkan dana triliunan rupiah, KEK Arun Lhokseumawe malah sebaliknya karena infrastruktur telah tersedia lengkap dan tidak ada lagi persoalan pembebasan lahan.

"Tanah telah dibebaskan, infrastruktur seperti perumahan, jalan, listrik, air bersih, rumah sakit, sekolah, tempat olah raga, bandara, maupun pelabuhan telah tersedia. Hanya saja perlu dibangun penambahan pagar maupun pembatas, perbaikan parit dan jalan lintas industri," kata anggota Tim Percepatan KEK Arun Lhokseumawe Fathurrahman Anwar.

Pembangunan tersebut hanya membutuhkan dana sekitar Rp200 miliar dengan hitungan sangat hati-hati.

Dengan demikian, apabila peraturan pemerintah yang disepakati oleh Pemerintah Aceh ditetapkan, Pemerintah Aceh dapat membentuk dan menetapkan badan usaha pengelola.

"KEK Arun Lhokseumawe bisa dioperasikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun," kata dia.

Badan usaha yang ditetapkan tersebut, diharapkan saham mayoritasnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Aceh dengan melibatkan mitra strategis, baik dengan skema "joint venture" maupun "joint operation".

Anggota Tim RPJM Irwandi-Nova, Zulfan, menyampaikan bahwa Gubernur terpilih Irwandi Yusuf sangat menghormati upaya yang ditempuh oleh Gubernur Zaini Abdullah untuk meminta agar PP Nomor Tahun 2017 tersebut direvisi untuk kepentingan masyarakat Aceh.

Lebih jauh Zulfan memaparkan bahwa ada kesamaan sikap dari Gubernur Zaini Abdullah dan Gubernur terpilih Irwandi Yusuf tentang keinginan untuk mengedepankan kepentingan Aceh dalam pengelolaan KEK Arun Lhokseumawe.

"Mayoritas saham dalam badan usaha pengelola KEK Arun Lhokseumawe harus dimiliki Aceh, itu sudah jelas," tegas dia.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak