Kamis, 27 Feb 2020

Menata Kawasan Danau Toba dari Jebakan Pencemaran

Senin, 25 Jul 2016 20:55
BAGIKAN:
istimewa
Danau Toba.
MEDAN (EKSPOSnews): Menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia memang butuh pengorbanan besar dengan menata lingkungan serta membatasi keramba jala apung (KJA) yang kini menjadi salah satu sumber pencemaran di Danau Toba.

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menegaskan rencana aksi menata kawasan Danau Toba harus dimulai dari kesepakatan sejumlah kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba.

"Untuk menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia memerlukan perhatian khusus dari pemangku kepentingan terutama daerah yang berada di sekitarnya," ujar dia.

Kabupaten Karo, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, dan Kabupaten Samosir adalah daerah yang bersentuhan langsung dengan Danau Toba. "Kita harus sepakat dulu dengan kabupaten tersebut," tuturnya.

Sebelumnya tiga menteri yakni Menko Maritim, Menteri Pariwisata, dan Menkopolhukam sudah sepakat untuk menjadikan Danau Toba sebagai monaco of Asia.
 
Gubernur Sumut menyampaikan rencana aksi untuk mewujudkan rencana tersebut antara lain pembersihan Danau Toba dari keramba jaring apung, terutama di Simalungun, peningkatan kualitas air, penanganan penebangan hutan, rehabilitasi hutan, penataan batas kawasan hutan, penataan pariwisata dan percepatan Danau Toba masuk ke global geopark network milik Unesco, konservasi sumber daya air, serta pembangunan sarana transportasi.
 
"Untuk pembersihan keramba, saya memohon dukungan penuh terutama dari Bupati Simalungun karena paling banyak ada di sana. Kami sadar ini juga prosesnya bertahap. Untuk peningkatan kualitas air ada kemungkinan kami akan memberlakukan zonasi. Kami sadar untuk mewujudkan ini perlu kesepakatan bersama antara pelaku pariwisata, masyarakat dengan pemerintah," ujarnya di Medan, Senin 26 Juli 2016.
 
Erry mengatakan perwujudan Danau Toba sebagai Monaco of Asia ditunjang oleh peningkatan kapasitas Bandara Silangit yang terus dibenah. Peningkatan sarana dan prasarana, lanjutnya, juga dilakukan di Bandara Sibisa mulai tahun depan.
 
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan mengatakan pihaknya menargetkan pada akhir tahun ini daerahnya sudah bebas keramba. Di daerahnya, kata dia, saat ini ada 30-50 keramba milik warga. Untuk membebaskan Tapanuli Utara dari keramba, jelasnya, pemkab tengah menyiapkan payung hukum berupa peraturan bupati yang memuat opsi pengalihan mata pencarian warga yang selama ini bergantung dari keramba jala apung.
 
"Keramba (jala apung) ada di Kecamatan Muara. Kami punya program untuk mengalihkan penghasilan masyarakat pemilik keramba dengan menjadikan rumah warga sebagai rumah singgah wisata untuk turis," ujar Nikson.
 
Menkopolhukan Luhut Binsar Panjaitan mendukung penuh rencana aksi pemprov dan ketujuh pemkab. Menurutnya, penataan Danau Toba terutama dari limbah akan menjadi investasi masa depan.
 
"Pencemaran di Danau Toba sudah luar biasa. Ada kemungkinan moratorium keramba selama beberapa tahun di sana. Kami dukung penuh langkah pemprov (pemerintah provvinsi) dan pemkab (pemerintah kabupaten) di daerah  ini. Kami juga mendukung audit perusahaan-perusahaan yang selama ini memanfaatkan Danau Toba. Ada dua perusahaan baik asing maupun nasional, salah satunya TPL (PT Toba Pulp Lestari Tbk.). Kalau masih mau berusaha di sana, mereka harus memenuhi tiga hal yakni audit mesin, ramah lingkungan, dan punya HTI (hutan tanaman industri) agar tidak tebang hutan," ujar Luhut. (ril/em)

  Berita Terkait
  • 2 tahun lalu

    Pencemaran Danau Toba Harus Dituntaskan

    MEDAN (EKSPOSnews): Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara meminta pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelidiki perusahaan, yang telah mencemari air Danau Toba.D

  • 2 tahun lalu

    Film Dokumenter Pencemaran Minyak di Laut Timor Mendunia

    KUPANG (EKSPOSnews): Film dokumenter yang melukiskan tentang pencemaran minyak di Laut Timor (A Crude Injustice) telah terpilih untuk pemutarannya di 20 negara di seluruh dunia."Saat ini pemutaran di

  • 3 tahun lalu

    BLH Sumut Sebaiknya Buka Pencemaran Danau Toba

    MEDAN (EKSPOSnews): Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sumatera Utara minta kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara agar menjelaskan mengenai hasil penelitian pencemaran kandungan air Da

  • 3 tahun lalu

    Jutaan Anak di Dunia Tewas Akibat Pencemaran

    LONDON (EKSPOSnews): Seperempat dari kematian anak di bawah usia lima tahun di dunia disebabkan oleh lingkungan tidak sehat atau tercemar, termasuk air dan udara kotor, perokok pasif dan kebersihan ku

  • 3 tahun lalu

    Menata Kawasan Kumuh di Palembang

    PALEMBANG (EKSPOSnews): Pemerintah Kota Palembang akan memusatkan penataan kawasan kumuh sejumlah kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu pada tahun 2017 dengan menggunakan dana APBD sebesar Rp30 miliar.K

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99