Senin, 18 Jun 2018
  • Home
  • Nasional
  • Reformasi Dinodai dengan Kebencian dan Teroris

Reformasi Dinodai dengan Kebencian dan Teroris

Oleh: alex
Senin, 21 Mei 2018 06:16
BAGIKAN:
istimewa.
Densus 88 anti teror.
JAKARTA (EKSPOSnews): Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) menilai reformasi di Indonesia bukan gagal namun reformasi bangsa ini dilukai.

"Harus diakui dari enam cita reformasi saat itu, ada hal-hal yang tercapai dan berubah dari yang sebelumnya tidak ada sekarang menjadi ada, termasuk kemerdekaan menyampaikan pendapat saat ini suka atau tidak suka adalah buah dari reformasi," kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia( Alpha), Azmi Syahputra melalui siaran persnya, di Jakarta, Minggu 20 Mei 2018.

Semangat reformasi bangsa dilukai melalui oknum penyelenggara negara yang tidak menjalankan kewajibannya tapi hanya merebut hak bahkan mengambil hak orang lain.

Inilah yang mengakibatkan sampai saat ini benturan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dalam memperebutkan kekuasaan, basis sumber energi, sumber daya alam dan menyangkut produksi yang dijadikan aset bisnis atas nama oknum penyelenggara negara" dan atau kekayaan bangsa ini dijadikan "bancakan" bagi oknum penyelenggara negara, paparnya.

Benturan dan gesekan tersebut yang akhirnya membuat reformasi terluka akibat saling rebut dan ributnya anak-anak bangsa yang menjadi oknum penyelenggara negara mereka lari dari tujuan bangsa ini sebagamaimana maksud alinea ke-4 pembukaan UUD 1945.

Salah satunya ditandai dengan masih maraknya kegaduhan politik, politik uang, tingginya pejabat yang OTT dan reformasi birokrasi yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya dan masih ada kelompok masyarakat yang melakukan protes atas hak-hak yang semestinya didapatkannya.

Di sisi lain, tongkat estafet regenerasi reformasi belum menunjukkan kader atau siap menjadi pemimpin yang konsistensi, berperilaku kurang amanah, kurang berpikir panjang, tidak bertindak sebagai negarawan, katanya.

"Sayangnya oknum penyelenggara negara ini adalah orang-orang yang berkuasa, punya kewenangan sehingga begitu orang-orang ini tidak menjalankan amanah sumpah jabatannya sangat menciderai rasa keadilan masyarakat, maka semakin bertambah lukalah perjalanan reformasi tersebut yang akhirnya semakin tidak sembuh walaupun sudah 20 Tahun," katanya.

Azmi menyebutkan cara agar luka reformasi ini dapat sembuh maka harus kembali ke filosofi grondslag, Pancasila harus menjadi auto regulatornya bekerjalah semua anak bangsa yang konsisten, sungguh-sungguh dan berkeinginan luhur.

"Kita sibuk mencari studi banding ke luar negeri padahal kunci solusi bangsa ini sudah ada, kita hanya perlu kembali pada Pancasila guna membangun kesadaran kembali sesuai yang dikehendaki pendiri bangsa. Karena itu perlu gerakan reformasi yang terus hidup, mahasiswa dan civil society harus jadi lokomotifnya guna mengontrol kinerja fungsi pemerintah," katanya.

"Reformasi tidak akan pernah berhenti akan terus berjalan karena setiap era perlu perubahan Sesuai zamannya jadi harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan," kata Azmi Syahputra.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 4 minggu lalu

    Terorisme Marak di Era Reformasi

    Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang mengerucut pada lengsernya Soeharto dari takhta kekuasa

  • 2 tahun lalu

    Reformasi Hukum, Harus Dimulai dari Membabat Akar Persoalan

    Genap dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada 20 Oktober 2016, reformasi hukum nasional makin gencar dilakukan. Reformasi hukum nasional b

  • 2 tahun lalu

    Presiden Perintahkan Jonan Reformasi Kementerian ESDM

    JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk melakukan reformasi birokrasi di sektor energi dan pertambangan.

  • 2 tahun lalu

    Semua Pelayanan Publik Harus Direformasi

    PALEMBANG (EKSPOSnews): Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Selatan meminta pemerintah untuk mereformasi semua pelayanan publik dengan membuat sistem transaksi melalui media dalam jaringan untuk

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99