Sabtu, 30 Mei 2020

Anggota DPR Penyebar Hoaks Perlu Disanksi

Oleh: Jallus
Senin, 08 Okt 2018 04:46
BAGIKAN:
istimewa.
DPR RI.
PURBALINGGA (EKSPOSnews): Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sedang mengkaji sejumlah legislator yang dilaporkan turut menyebarkan hoaks, kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

"Ini (penyebaran hoaks, red.) kan masalah personal, jadi jangan kaitkan dengan institusi DPR. Ini adalah perilaku personal, sangat tergantung amal dan perbuatan," katanya di Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu 7 Oktober 2018.

Ia mengatakan hal itu kepada wartawan usai peletakan batu pertama pembangunan Universitas Perwira Purbalingga (Unperba).

Menurut dia, tidak ada sikap secara kelembagaan terkait dengan permasalahan tersebut, namun hal itu nantinya akan tercermin di MKD.

"Nanti MKD akan kaji, apakah ada etik yang dilanggar, apakah tidak. Kalau ada, akan ada sanksi ringan, sedang, atau berat, tetapi kalau tidak ada, ya sudah selesai," kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII yang meliputi Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen itu.

Terkait dengan sejumlah legislator yang dilaporkan turut menyebarkan hoaks, dia mengatakan pihaknya baru mendapat laporan beberapa hari lalu namun belum mendapatkan laporan kembali dari MKD.

Menurut dia, laporan yang masuk MKD biasanya diverifikasi terkait dengan identitas terlapor, kasusnya, dan sebagainya.

"Ini sedang dikaji. Kalau (berkaitan dengan etik) biasanya tidak masuk teguran," katanya.

Ia mengajak masyarakat lebih bijaksana dalam membaca atau membuka informasi yang ada dalam genggaman mereka.

"Kita semua harus memilah-milah, apakah informasi ini benar atau tidak dengan berbagai sumber. Jadi, jangan terlalu percaya karena memang ini adalah perang siber (cyber war). Jadi, orang harus berhati-hati betul dalam membaca informasi karena dari jutaan informasi per detik yang dilihat, baik di Facebook, Instagram, maupun Twitter termasuk Youtube belum tentu semuanya benar," katanya.

Bahkan, kata dia, hampir 60 persen informasi yang tersebar melalui media sosial tersebut tidak benar atau merupakan berita sampah sehingga masyarakat harus bijaksana.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 12 bulan lalu

    3 Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara

    JAKARTA (eKSPOSnews): Tiga orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 divonis 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.Ketiga terdakwa terse

  • tahun lalu

    KPK Tahan 4 Anggota DPRD Lampung Tengah

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) menahan empat tersangka kasus suap terkait pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Insfrastruktur dan pengesahan APBD Ka

  • tahun lalu

    Mantan Anggota DPRD Sumut Muslim Simbolon Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Muslim Simbolon yang merupakan terpidana kasus korupsi ke Lapas Sukamiskin Bandung."Ja

  • tahun lalu

    4 Mantan Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara, Hak Politik Juga Dicabut

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota DPRD Sumut 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 Arifin Nainggolan (fraksi Demokrat) dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 Mustofawaiyah (fraksi Demokrat) divonis 6 tahun penjara

  • tahun lalu

    Penangkapan Penyebar Hoaks Sudah Betul

    SURABAYA (EKSPOSnews): Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai penangkapan yang dilakukan Polda Jatim terkait penyebar hoaks yang mengunggah berita akan terulangnya kerusuhan 1998 jika tak memilih c

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99