Rabu, 24 Okt 2018

Tak Ada Lagi Penerimaan Pengawai Honorer

Oleh: marsot
Jumat, 21 Sep 2018 20:04
BAGIKAN:
istimewa.
Honorer.
JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah daerah dan institusi terkait untuk tidak lagi menerima pegawai honorer mengingat Pemerintah sedang menyusun skema kepegawaian untuk menjamin kesejahteraan pegawai non-PNS tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, mengatakan dengan adanya skema baru dari Pemerintah untuk mengakomodasi pegawai honorer, maka diharapkan tidak ada lagi penambahan pegawai kontrak di instansi pemerintahan.

"Presiden berpesan kalau skema ini dijalankan, maka tidak boleh ada lagi tenaga honorer baru. Poin yang paling penting yang harus diikuti adalah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer, karena tidak akan pernah berhenti," kata Bima usai mengikuti ratas terkait pembentukan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Jumat 21 September 2018.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sekolah-sekolah yang masih nekat mempekerjakan tenaga guru honorer akan mendapatkan sanksi.

Sekolah yang coba-coba untuk merekrut tenaga pengajar honorer baru akan dapat dengan mudah ditelusuri, karena selama ini upah guru honorer tersebut berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kemendikbud.

"Mereka kan biasanya digaji dari BOS, kita akan tahu nanti. Jadi itu sudah kita tetapkan menjadi tanggung jawab dan urusan sekolah yang merekrut. Kita tidak akan lagi tanggung jawab," kata Muhadjir.

Namun demikian, Muhadjir mengaku belum ada sekolah yang ketahuan masih merekrut tenaga pengajar honorer hingga saat ini. Apabila ditemukan, maka Kemendikbud akan mengevaluasi kucuran dana BOS kepada sekolah tersebut.

"Belum ada kasus yang ketahuan ada sekolah masih tetap merekrut guru honorer. Tapi kalau ada, itu akan terkait dengan masalah bantuan kita yaitu DAK nonfisik, yaitu BOS," ujarnya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • satu bulan lalu

    Belanja Pemerintah Wajib Daring

    PALEMBANG (EKSPOSnews): Proses pengadaan barang dan jasa atau belanja pemerintah wajib dilakukan secara daring pada 2019 untuk kemudahan monitoring, efisiensi, transfaransi serta penerapan prinsip-pri

  • 2 bulan lalu

    Pemerintah Revisi Aturan Penghimpunan Dana Sawit

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah telah melakukan perubahan (revisi) atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.Dikutip dari

  • 6 bulan lalu

    Indosat Akan Taat Terhadap Peraturan Pemerintah

    BANDAR LAMPUNG (EKSPOSnews): Indosat Ooredoo akan taat terhadap peraturan pemerintah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga dalam registrasi

  • 7 bulan lalu

    Sertifikat yang Dibagikan Pemerintah Tekan Sengketa Lahan

    SUKABUMI (EKSPOSnews): Program percepatan pembuatan sertifikat tanah gratis yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo bertujuan untuk mengantisipasi sengketa lahan yang ada di Indonesia karena tidak ad

  • 8 bulan lalu

    Pemerintah Harus Cermat Merealisasikan Holding BUMN

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah diminta cermat dalam merealisasikan pembentukan perusahaan induk atau "holding" badan usaha milik negara (BUMN), khususnya terkait efektivitas dan efisiensi."Pemerinta

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99