Sabtu, 20 Apr 2019

Tak Ada Lagi Penerimaan Pengawai Honorer

Oleh: marsot
Jumat, 21 Sep 2018 20:04
BAGIKAN:
istimewa.
Honorer.
JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah daerah dan institusi terkait untuk tidak lagi menerima pegawai honorer mengingat Pemerintah sedang menyusun skema kepegawaian untuk menjamin kesejahteraan pegawai non-PNS tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, mengatakan dengan adanya skema baru dari Pemerintah untuk mengakomodasi pegawai honorer, maka diharapkan tidak ada lagi penambahan pegawai kontrak di instansi pemerintahan.

"Presiden berpesan kalau skema ini dijalankan, maka tidak boleh ada lagi tenaga honorer baru. Poin yang paling penting yang harus diikuti adalah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer, karena tidak akan pernah berhenti," kata Bima usai mengikuti ratas terkait pembentukan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Jumat 21 September 2018.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sekolah-sekolah yang masih nekat mempekerjakan tenaga guru honorer akan mendapatkan sanksi.

Sekolah yang coba-coba untuk merekrut tenaga pengajar honorer baru akan dapat dengan mudah ditelusuri, karena selama ini upah guru honorer tersebut berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kemendikbud.

"Mereka kan biasanya digaji dari BOS, kita akan tahu nanti. Jadi itu sudah kita tetapkan menjadi tanggung jawab dan urusan sekolah yang merekrut. Kita tidak akan lagi tanggung jawab," kata Muhadjir.

Namun demikian, Muhadjir mengaku belum ada sekolah yang ketahuan masih merekrut tenaga pengajar honorer hingga saat ini. Apabila ditemukan, maka Kemendikbud akan mengevaluasi kucuran dana BOS kepada sekolah tersebut.

"Belum ada kasus yang ketahuan ada sekolah masih tetap merekrut guru honorer. Tapi kalau ada, itu akan terkait dengan masalah bantuan kita yaitu DAK nonfisik, yaitu BOS," ujarnya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Pemerintah Tak Akan Subsidi Tiket Pesawat

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak akan mensubsidi tiket pesawat niaga berjadwal untuk menekan harga tiket pesawat yang selama ini masih tinggi.“Enggak ada

  • 2 minggu lalu

    Pemerintah Akan Gugat Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan terus melakukan upaya negosiasi terkait diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa.

  • 2 minggu lalu

    Pemerintah Akan Bedah Ribuan Rumah Tak Layak Huni

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membedah sebanyak 1.200 unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui Program Bantuan Sti

  • 4 minggu lalu

    Pemerintah Diminta Bantu Harga Sawit

    JAKARTA (EKSPOSnews): Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah membenahi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sehingga bisa naik  di tingkat petani.Ketua Apkasi

  • 4 minggu lalu

    Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Lobster

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah melalui Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Satuan Tugas Gabungan Komando Armada I berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 304.354 benih lobster di perairan Pasir To

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99