Kamis, 27 Jul 2017

Penerimaan Hakim Dibuka Pertengahan Juli

Oleh: Marsot
Kamis, 29 Jun 2017 18:27
BAGIKAN:
istimewa
Hakim.
JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) beberapa waktu lalu telah menyetujui permintaan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan formasi hakim.

Atas izin yang diberikan oleh Kemenpan RB, MA kemudian menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 2 Tahun 2017 yang berisi tentang pelaksanaan pengadaan hakim secara internal.

Kemenpan RB menyetujui permintaan Mahkamah Agung untuk dapat melakukan rekrutmen atas 1.684 orang hakim.

Rekrutmen hakim ini sementara dilakukan dengan menggunakan sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), sebelum Undang Undang Jabatan Hakim selesai diundangkan.

"Saat ini RUU Jabatan Hakim masih dalam pembahasan, maka sampai ini (RUU JH) selesai sementara menggunakan sistem rekrutmen CPNS yang sudah disetujui oleh Kemenpan RB," ujar Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Witanto, Kamis 29 Juni 2017.

Witanto mengatakan MA berencana membuka pendaftaran untuk rekrutmen hakim ini pada pertengahan Juli 2017.

"Tanggalnya belum dipastikan, sekarang MA sedang membentuk panitia penerimaan," tambah Witanto.

MA memutuskan untuk melakukan rekrutmen hakim secara internal, setelah Mahkamah Konstitusi melalui uji materi dengan nomor perkara 43/PUU-XII/2015 memutuskan bahwa penyelenggaraan rekrutmen calon hakim menjadi wewenang penuh MA.

Dengan kata lain Komisi Yudisial (KY) selaku lembaga yang fokus pada pengawasan hakim, kini tidak lagi dilibatkan.

"Namun dalam pelaksanaannya pengawasan publik tetap dilibatkan," ujar Witanto.

Hal ini dikatakan Witanto sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Perma Nomor 2 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa proses pengadaaan hakim dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta bebas KKN.

"Maka publik tetap dapat memantau setiap tahapan dari rekrutmen tersebut," ujar Witanto.

Terkait dengan dilibatkannya publik, KY melalui juru bicaranya Farid Wajdi berharap supaya proses rekrutmen hakim dapat mengikutsertakan publik untuk menjaga akuntabilitas seleksi hakim, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 3 Perma Nomor 2 Tahun 2017.

"Proses yang akan dilaksanakan sebaiknya menerapkan partisipasi publik serta akuntabilitas yang sesungguhnya," ujar Farid.

Dalam hal ini KY berharap publik memiliki peran serta untuk turut menjaga seleksi hakim dari unsur nepotisme.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat melaporkan kepada penyelenggara seleksi hakim, bila mengetahui rekam jejak para hakim yang mendaftar.

Publik juga diharapkan dapat melapor bila terjadi dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan seleksi.

"Sebab beban menyeleksi 1.600 hakim bukanlah hal ringan," kata Farid.

Mengenai jumlah rekrutmen hakim yang ditargetkan mencapai 1.600 orang hakim, Farid mengatakan kualitas hakim harus menjadi fokus utama dalam proses rekrutmen.

Hal ini mengingat masyarakat Indonesia menginginkan generasi hakim yang baru dan generasi hakim yang tentu saja jauh lebih baik, kata Farid.

"Jika tidak bisa memenuhi jumlah tersebut tidak masalah, asalkan yang tersaring benar-benar individu yang memiliki kapabilitas dan integritas," ujar Farid.

Farid mengatakan bahwa pada dasarnya KY memahami kebutuhan yang ada pada badan peradilan, namun hendaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama dari segi kualitas hakim.

Lebih lanjut Farid mengatakan bahwa proses rekrutmen 1.600 orang hakim memiliki beban yang sangat berat apalagi bila dilakukan dalam waktu bersamaan.

"Mungkin jumlah 1.600 orang ini bisa dibagi dalam beberapa bagian, tidak dalam satu kali pukul," ujar Farid.

Putusan MK memang membuat posisi KY menjadi tidak berdaya, karena rekrutmen hakim kini bisa dilakukan tanpa melibatkan lembaga pengawas hakim tersebut.

Kendati demikian, KY tetap berharap supaya rekrutmen hakim dapat berjalan dengan baik tanpa meninggalkan tujuan utama yaitu mendapatkan hakim yang berkualitas.

Pendapat Pengamat Meskipun proses rekrutmen hakim sudah tinggal menunggu waktu, keputusan MA untuk melakukan seleksi hakim melalui CPNS dinilai beberapa pengamat sebagai tindakan yang kurang tepat.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai kebijakan MA untuk merekrut hakim melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) adalah tidak tepat dan akan melanggar undang-undang.

"Kebijakan ini tidak tepat, karena dengan sistem rekrutmen CPNS maka hakim menjadi bagian dari pemerintahan lagi," ujar Oce.

Oce menegaskan bahwa undang-undang sudah menyatakan hakim harus terbebas dari kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan berdiri sendiri sebagai pejabat negara ini sejak tahun 2009.

Lebih lanjut Oce mengatakan bahwa status profesi hakim adalah pejabat negara, sehingga model rekrutmen seorang hakim tidak bisa melalui CPNS.

Menurut Oce model rekrutmen hakim harus mengikuti model yang ada di RUU Jabatan Hakim, akan tetapi hingga saat ini RUU Jabatan Hakim masih dalam pembahasan di DPR.

Oleh sebab itu Oce menilai MA harus menunggu RUU Jabatan Hakim.

"Ini penting supaya ada payung hukum yang jelas dan tidak melanggar undang-undang," kata Oce.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi berpendapat bahwa kebutuhan hakim saat ini sebetulnya tidak terlalu mendesak seperti yang dikatakan oleh MA.

"Kebutuhan hakim masih bisa diatasi dengan manajemen perkara, menajemen penempatan hakim, supaya tidak menumpuk di kota-kota tertentu," ujar Fajri.

Fajri berpendapat banyak daerah-daerah yang komposisi penempatan hakimnya tidak tepat.

"Ada penempatan hakim yang menumpuk di kota-kota tertentu sementara perkara di daerah itu tidak banyak," ucap Fajri.

Memang tidak ada salahnya rekrutmen hakim menunggu UU Jabatan Hakim diundangkan, sehingga posisi hakim menjadi pasti sebagai pejabat negara yang terlepas dari pengaruh manapun.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Jika Data Perbankan Dibuka untuk Kepentingan Pajak

    Era keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan segera dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017.Perppu tentang akses informasi

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak