Selasa, 21 Mei 2019

Moratorium PNS Sudah Waktunya Dicabut

Jumat, 12 Agu 2016 10:41
BAGIKAN:
ist
Pegawai Republik Indonesia.

SOLO (EKSPOSnews): Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mendesak agar moratorium pegawai negeri sipil (PNS) bisa segera dicabut karena saat ini pemerintah setempat sudah kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk operasional pemerintahan.

"Situasi ini diperburuk dengan banyaknya PNS yang pensiun tiap tahun," kata Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di Solo, Jumat 12 Agustus 2016.

Ia mengatakan saat ini di tiap daerah, khususnya di kota Solo sudah kekurangan PNS. Apalagi saat ini kekurangan tenaga kerja itu sudah lama tidak diikuti dengan pendaftaran Honorer K1 dan K2. Hal itu semakin menyusutkan jumlah tenaga kerja yang ada di daerah.

"Ya untuk itu saya usul agar moratorium PNS ini bisa dicabut. Kan sudah cukup lama daerah tidak diperbolehkan menerima PNS baru," kata FX Hadi Rudyatmo yang akrab dipanggil Rudy.

Ia mengatakan tiap tahunnya di Pemkot Surakarta jumlah PNS berkurang minimal 300 orang. Jumlah ini cukup besar bagi kota Solo, sebab tenaga K2 yang harusnya bisa membantu saat ini juga masih belum mencukupi.

"Ya Solo saja masih kurang. Apalagi daerah lainnya juga, untuk itu kami membuka adanya potensi mutasi ke Solo sebab ini yang bisa menjadi solusi," katanya.

Rudy mengatakan adanya mutasi cukup baik membantu dalam kinerja pemerintah. Apalagi mutasi ini juga diatur di dalam undang-undang (UU).

"Tinggal pintar-pintarnya kepala daerahnya saja supaya tidak ada PNS yang mutasi keluar. Bisa saja dengan upaya menambah tamsil (tambahan penghasilan), tupoksi (tugas pokok dan fungsi) maupun jaminan kenyamanan dalam bekerja. Kalau pindah ke Solo ya silahkan, kami tidak ada muatan apapun," katanya.

Ia mengatakan Pemkot mewacanakan membuka rumah sakit umum daerah (RSUD) baru di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon. Tentunya akan diperlukan banyak tenaga medis dan teknis untuk mengoperasionalkan rumah sakit ini.

"Untuk perekrutan tenaga medis ini diperkenankan, hanya tidak massal. Sebab perekrutan PNS baru ini bertujuan untuk melayani masyarakat," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surakarta Hari Prihatno menyatakan belum ada informasi apapun mengenai pencabutan moratorium PNS.

Jika memang ada pencabutan dari pusat, tentunya pihaknya akan menyiapkan perekrutan dengan segera. Namun jika tidak BKD siap menerima permohonan mutasi dari beberapa daerah.(ant)


  Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    Mantan Bupati Tapteng Berperan dalam Kasus Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil

    SIBOLGA (EKSPOSnews): Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrul Effendi Harahap menjelaskan peran Raja Bonaran Situmeang mantan Bupati Tapanuli Tengah, dalam kasus penipuan terhadap delapan calon pegawai nege

  • 4 bulan lalu

    Ribuan PNS yang Korupsi Sudah Dipecat

    JAKARTA (EKSPOSnews): Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebutkan ada 1.151 pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari total 2.357 orang PNS yang telah divoni

  • 4 bulan lalu

    Pemberhentian PNS yang Korupsi Lambat

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menilai bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti korupsi masih lambat karena baru 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 orang t

  • 6 bulan lalu

    Menjaring Dosen Berkualitas Lewat Peserta Tes CPNS

    SURABAYA (EKSPOSnews): Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir ingin merekrut dosen yang berkualitas dari proses tes atau seleksi penerimaan calon pegawai negeri

  • 7 bulan lalu

    Ribuan PNS yang Terlibat Korupsi Akan Diberhentikan

    KEDIRI (EKSPOSnews): Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mencatat selama 2018 terdapat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) sedang diproses pemberhentiannya dengan tidak hormat karena terlibat k

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99