Rabu, 24 Okt 2018

Merancang PP untuk Honorer yang Tak Bisa Ikut Jadi CPNS

Oleh: marsot
Sabtu, 22 Sep 2018 03:33
BAGIKAN:
istimewa.
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengakomodasi para tenaga kerja honorer yang tidak lolos tes penerimaan CPNS 2018.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Jakarta, dengan dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana.

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan bahwa perjanjian kerja tersebut menjadi solusi untuk memberikan perhatian kepada tenaga kerja honorer, khususnya guru, yang bertahun-tahun mengabdi tetapi belum diangkat menjadi CPNS.

"Negara tidak akan pernah menafikan keberadaan, terutama suadara-saudara kita yang sudah berjasa begitu lama menjadi tenaga honorer, yang menanti kapan mereka bisa berstatus ASN," kata Syafruddin di Gedung Bina Graha di kompleks Istana Negara Jakarta, Jumat 21 September 2018.

Rancangan PP untuk pegawai honorer tersebut dimaksudkan untuk tenaga kontrak yang tidak memenuhi syarat usia untuk mengikuti tes CPNS, juga bagi mereka yang tidak lolos mengikuti tes.

"Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan PP tentang PPPK itu dilakukan setelah ujian CPNS selesai. Manakala ada yang tidak tertampung dalam ujian, atau tidak lulus istilahnya, maka dapat mengikuti PPPK," katanya.

Untuk menjadi PPPK tidak bisa otomatis sehingga para tenaga kerja honorer tersebut tetap harus mengikuti seleksi.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan bahwa keputusan Pemerintah untuk menyusun rancangan PP tersebut diharapkan dapat menjawab permintaan para guru honorer.

"Saya mohon kepada para guru untuk kembali ke sekolah masing-masing, mengantar anak didiknya kembali karena aspirasinya insyaallah sudah diakomodasi oleh Pemerintah dan sudah dicari jalan keluarnya," kata Muhadjir.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Bupati Karo Perintahkan OPD Anggarkan Iuran BPJS TK Bagi Pejabat Daerah, Honorer (THL), dan Perangkat Desa

    KABANJAHE (EKSPOSnews): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakeraan Kantor Cabang Perintis Karo  menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kerja sama Operasional (KSO)  dengan Pemerinta

  • 2 minggu lalu

    BPOM Buka Lowongan 1.078 CPNS

    PADANG (EKSPOSnews): Badan Pengawas Obat dan Makanan membuka lowongan 1.078 calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia."Dari 1.078 lowongan tersebut, 260 formasi ditempatkan

  • 4 minggu lalu

    Honorer di Simalungun Unjuk Rasa

    SIMALUNGUN (EKSPOSnews): Ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, melakukan aksi demo ke kantor bupati dan gedung DPRD di Pamatang Raya.Massa yang tergabun

  • satu bulan lalu

    Tak Ada Lagi Penerimaan Pengawai Honorer

    JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah daerah dan institusi terkait untuk tidak lagi menerima pegawai honorer mengingat Pemerintah sedang menyusun skema kepegawaian untuk men

  • satu bulan lalu

    Pendaftaran dan Seleksi CPNS Tahun 2018 Melalui sscn.bkn.go.id

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana selaku Ketua Pelaksana Seleksi Nasional CPNS mengatakan sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara t

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99