Kamis, 21 Sep 2017

Gubernur Sumut Diminta Kaji Penghapusan Tunjangan Guru

Oleh: Alex
Selasa, 06 Jun 2017 04:53
BAGIKAN:
istimewa
Gubernur Sumut T Erry Nuradi.
MEDAN (EKSPOSnews): DPRD Sumatera Utara meminta pemerintah provinsi mengkaji ulang peraturan gubernur yang menghapus tunjangan tambahan penghasilan bagi guru yang berstatus aparatur sipil negara.

Rekomendasi itu dikeluarkan setelah Komisi E DPRD Sumut melakukan rapat dengar pendapat dengan puluhan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) di Medan, Senin 5 Juni 2017.

Dalam rapat itu, salah seorang guru SLB Maya Rusmiati Siregar mengatakan guru-guru merasa terzalimi atas terbitnya peraturan gubernur (pergub) yang menghapuskan pemberian tunjangan tambahan penghasilan (TTP).

Dalam Pergub Sumut Nomor 11 tahun 2017 itu, ada sebuah pasal yakni Pasal 6 yang menyatakan penghapusan TTP bagi guru SLB berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan calon ASN.

Padahal dana tersebut digunakan sebagai penunjang sistem belajar mengajar karena tidak ada penerbit yang menerbitkan buku khusus bagi siswa SLB sehingga dibutuhkan keterampilan khusus bagi guru-gurunya.

"Kami minta dewan memperjuangkan TTP untuk guru-guru SLB. Yang kami ajari adalah siswa tunanetra, tunarungu, dan autis. Butuh pengenalan mobilitas menghadapi siswa tunanetra untuk mengenali tanjakan, dataran, suara mobil. Kalau siswa tunarungu, guru mengajarkan artikulasi, harus mampu mengeluarkan suara anak walaupun hanya jeritan. Bahkan kemanapun si anak ingin, guru akan terus mendampingi," katanya.

Anggota Komisi E DPRD Sumut Eveready Sitorus menyayangkan terbitnya pergub tersebut, apalagi melanda para guru SLB yang membutuhkan dukungan khusus dalam proses belajar mengajar.

Karena itu, pihaknya meminta Pemprov Sumut untuk mengkaji ulang pergub tersebut karena tugas guru SLB bukan sekadar mengajar, melainkan juga mengubah sikap dan perilaku siswanya.

"Kami prihatin terhadap nasib guru SLB ini. Jadi, pergub ini harus dikaji secara akademik. Pekerjaan guru SLB ini tidak gampang, butuh metode khusus dan pembelajaran yang tidak sama dangan siswa- siswi lainnya di sekolah umum," kata politisi Partai Gerindra itu.

Pihaknya semakin menyayangkan pemberlakuan pergub tersebut yang tanpa sosialisasi sehingga semakin mengejutkan para guru SLB.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Sumut dari PKS Ikrimah Hamidy menilai penghapusan TTP bagi guru SLB menunjukkan tidak ada empati Pemprov Sumut terhadap guru SLB.

Kepala BKD Sumut Kaiman Turnip mengatakan penghapusan TTP merupakan tindak lanjut dari temuan BPK dan KPK yang tidak memperbolehkan ASN mendapatkan dua tunjangan.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 11 bulan lalu

    Bau Tak Sedap dalam Pemilihan Wakil Gubernur Sumut

    MEDAN (EKSPOSnews): Anggota DPRD Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menduga ada indikasi suap dalam pemilihan wakil gubernur melalui rapat paripurna yang dilakukan baru-baru ini. Kepada warta

  • 11 bulan lalu

    Nurhajizah Marpaung Terpilih Menjadi Wakil Gubernur Sumut

    MEDAN (EKSPOSnews): Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung terpilih sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara mendampingi Gubernur Erry Nuradi untuk sisa masa jabatan 2013-2018. Nurhajizah terpili

  • 11 bulan lalu

    Gubsu Resmikan Tugu Becak Siantar

    PEMATANGSIANTAR (EKSPOSnews): Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi meresmikan Tugu Becak Siantar di lapangan Parkir Pariwisata Kota Pematangsiantar, ditandai dengan pelepasan selubung. Peresm

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak