Rabu, 26 Apr 2017

Sumut Diminta Tingkatkan Anggaran Kesehatan

Oleh: Marsot
Minggu, 02 Apr 2017 15:13
BAGIKAN:
istimewa
T. Ery Nuradi, Gubernur Sumut.
MEDAN (EKSPOSnews): DPRD meminta Pemprov Sumatera Utara untuk meningkatkan jumlah anggaran kesehatan dan mengakuratkan data kependudukan untuk memaksimalkan program peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama dalam melindungi masyarakat yang belum mengikuti program BPJS.

Anggota Komisi E DPRD Sumut M Nezar Djoeli mengatakan peningkatan anggaran tersebut sangat diperlukan untuk membantu warga dalam perlindungan kesehatan, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pihaknya merasa kagum dengan kebijakan Pemprov Bali yang mampu mengalokasikan anggaran cukup besar yakni hingga Rp350 miliar untuk memberikan perlindungan kesehatanbagi kepada masyarakat.

Dalam dialog dengan pejabat Dinas Kesehatan Bali yang dilakukan dalam kunker baru-baru ini, diketahui anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran warga yang belum terlindungi kesehatannya karena tidak mampu membayar program BPJS atau perlindungan lainnya.

Dengan pola tersebut, hampir tidak ditemukan masyarakat Bali yang kesulitan dengan layanan kesehatan karena mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerahnya.

"Kami kagum karena seolah-olah tidak boleh ada orang yang sakit dan susah di Bali," katanya di Medan, Minggu 2 April 2017.

Sebenarnya, kata Nezar, Pemprov Sumut sudah mengalokasikan anggaran kesehatan itu meski tidak sebanyak yang disiapkan Dinas Kesehatan Bali.

Namun sayangnya, ketidakmampuan dalam menggunakannya dengan baik, menyebabkan alokasi anggaran tersebut sering sia-sia dan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran(silpa).

Jika tidak mampu menyediakannya, Pemprov Sumut dapat berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyiapkan anggarannya yang jumlahnya ditetapkan secara proposional dengan jumlah warga yang perlu dibantu.

Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Partai Gerindra Ariwibowo mengatakan, faktor lain yang perlu ditiru Pemprov Sumut adalah kemampuan mengupdate data kependudukanyang dilakukan setiap bulan.

Untuk itu, Pemprov Sumut diminta meningkatkan koordinasi dengan pemkab/pemkot untuk mengupdate data kependudukan setiap bulannya sehingga diketahui jumlah warga kurang mampu yang perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan kesehatan.

Data kependudukan yang selalu akurat juga akan memberikan manfaat bagi program Pemprov Sumut lainnya sehingga program yang dilaksanakan seluruh terarah dan tepat sasaran.

"Kami sangat berharap upaya peningkatan kualitas kesehatan ini benar-benar diperhatikan pemprovsu karena kesehatan salah satu kebutuhan utama manusia" kata Ariwibowo.

Ketua Komisi E DPRD Sumut Zahir MAP mengaku jika program kesehatan di Sumut masih kalah jauh jika dibandingkan dengan yang dijalankan Pemprov Bali.

Dalam kunker itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali Made Ari menjelaskan, pihaknya menyiapkan anggaran kesehatan hingga Rp350 miliar untuk membantu layanan kesehatan masyarakat.

Anggaran itu disiapkan untuk mengikutsertakan masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan kesehatan. "Kalau sudah punya jaminan lain seperti askes atau lainnya, tidak ditanggung lagi," katanya.

Jumlah anggaran perlindungan kesehatan itu dibagi dengan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan jumlah penduduknya yang perlu mendapatkan bantuan perlindyngan kesehatan.

Dengan pola itu, kesehatan masyarakat Bali cukup terlindungi. Dan dengan pola itu, Dinas Kesehatan Bali mampu meningkatkan kualitas kesehatan warganya.

Itu dapat terlihat dari angka kematian ibu pada tahun 2016 yang hanya berjumlah 50 orang. "Jumlah itu merupakan angka yang paling rendah secara nasional," katanya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    Inilah Pejabat Pemprov Sumut yang Dilantik Gubernur

    MEDAN (EKSPOSnews): Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi melantik tujuh pejabat Pratama atau eselon II dan menjadi pelantikan terakhir hasil lelang 19 jabatan di provinsi itu yang sudah dilaksanakan

  • 2 minggu lalu

    Sumut Akan Bubarkan Ribuan Koperasi

    MEDAN (EKSPOSnews): Koperasi tidak sehat di wilayah Sumatera Utara  akan segera dibubarkan tahun ini. Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara tengah mengirimkan data kondisi koperasi yang sudah ti

  • 3 minggu lalu

    Kasihan, Kadis Pertambangan dan Energi Sumut Sudah Tua, Pungli Lagi!

    MEDAN (EKSPOSnews): Kepolisian Daerah Sumatera Utara menetapkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi setempat ESS sebagai tersangka pungutan liar dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan Opera

  • 3 minggu lalu

    Sumut Watch Gugat Pelantikan ASN Pematangsiantar

    PEMATANGSIANTAR (EKSPOSnews): Organisasi non pemerintah, Sumut Watch mempersiapkan materi gugatan terkait pengukuhan dan pelantikan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara."Ka

  • 3 minggu lalu

    Tim Saber Pungli tangkap Kadis Pertambangan dan Energi Sumut

    MEDAN (EKSPOSnews): Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerangkan penangkapan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumut ESS berkaitan dengan pungutan liar terhadap pengurusan izin dokumen eks

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak