Rabu, 20 Sep 2017

Sumut Diminta Tingkatkan Anggaran Kesehatan

Oleh: Marsot
Minggu, 02 Apr 2017 15:13
BAGIKAN:
istimewa
T. Ery Nuradi, Gubernur Sumut.
MEDAN (EKSPOSnews): DPRD meminta Pemprov Sumatera Utara untuk meningkatkan jumlah anggaran kesehatan dan mengakuratkan data kependudukan untuk memaksimalkan program peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama dalam melindungi masyarakat yang belum mengikuti program BPJS.

Anggota Komisi E DPRD Sumut M Nezar Djoeli mengatakan peningkatan anggaran tersebut sangat diperlukan untuk membantu warga dalam perlindungan kesehatan, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pihaknya merasa kagum dengan kebijakan Pemprov Bali yang mampu mengalokasikan anggaran cukup besar yakni hingga Rp350 miliar untuk memberikan perlindungan kesehatanbagi kepada masyarakat.

Dalam dialog dengan pejabat Dinas Kesehatan Bali yang dilakukan dalam kunker baru-baru ini, diketahui anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran warga yang belum terlindungi kesehatannya karena tidak mampu membayar program BPJS atau perlindungan lainnya.

Dengan pola tersebut, hampir tidak ditemukan masyarakat Bali yang kesulitan dengan layanan kesehatan karena mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerahnya.

"Kami kagum karena seolah-olah tidak boleh ada orang yang sakit dan susah di Bali," katanya di Medan, Minggu 2 April 2017.

Sebenarnya, kata Nezar, Pemprov Sumut sudah mengalokasikan anggaran kesehatan itu meski tidak sebanyak yang disiapkan Dinas Kesehatan Bali.

Namun sayangnya, ketidakmampuan dalam menggunakannya dengan baik, menyebabkan alokasi anggaran tersebut sering sia-sia dan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran(silpa).

Jika tidak mampu menyediakannya, Pemprov Sumut dapat berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyiapkan anggarannya yang jumlahnya ditetapkan secara proposional dengan jumlah warga yang perlu dibantu.

Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Partai Gerindra Ariwibowo mengatakan, faktor lain yang perlu ditiru Pemprov Sumut adalah kemampuan mengupdate data kependudukanyang dilakukan setiap bulan.

Untuk itu, Pemprov Sumut diminta meningkatkan koordinasi dengan pemkab/pemkot untuk mengupdate data kependudukan setiap bulannya sehingga diketahui jumlah warga kurang mampu yang perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan kesehatan.

Data kependudukan yang selalu akurat juga akan memberikan manfaat bagi program Pemprov Sumut lainnya sehingga program yang dilaksanakan seluruh terarah dan tepat sasaran.

"Kami sangat berharap upaya peningkatan kualitas kesehatan ini benar-benar diperhatikan pemprovsu karena kesehatan salah satu kebutuhan utama manusia" kata Ariwibowo.

Ketua Komisi E DPRD Sumut Zahir MAP mengaku jika program kesehatan di Sumut masih kalah jauh jika dibandingkan dengan yang dijalankan Pemprov Bali.

Dalam kunker itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali Made Ari menjelaskan, pihaknya menyiapkan anggaran kesehatan hingga Rp350 miliar untuk membantu layanan kesehatan masyarakat.

Anggaran itu disiapkan untuk mengikutsertakan masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan kesehatan. "Kalau sudah punya jaminan lain seperti askes atau lainnya, tidak ditanggung lagi," katanya.

Jumlah anggaran perlindungan kesehatan itu dibagi dengan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan jumlah penduduknya yang perlu mendapatkan bantuan perlindyngan kesehatan.

Dengan pola itu, kesehatan masyarakat Bali cukup terlindungi. Dan dengan pola itu, Dinas Kesehatan Bali mampu meningkatkan kualitas kesehatan warganya.

Itu dapat terlihat dari angka kematian ibu pada tahun 2016 yang hanya berjumlah 50 orang. "Jumlah itu merupakan angka yang paling rendah secara nasional," katanya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 11 jam lalu

    Kejati Sumut Terima Berkas Perkasa Kasus Korupsi Kapal Nelayan

    MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerima berkas perkara tiga tersangka korupsi pengadaan enam unit kapal ukuran 30 gross tonnage (GT) di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut senilai

  • 2 hari lalu

    8 Titik Rawan Penyebaran Paham Radikal di Sumut

    MEDAN (EKSPOSnews): Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpauw mendeteksi ada delapan wilayah di Provinsi Sumut yang rawan terjadi penyebaran paham radikal."Wilayah yang berpotensi radikal itu

  • 5 hari lalu

    Kejati Sumut Bidik Kasus Siswa Siluman

    MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera membidik kasus penerimaan siswa secara "siluman" di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan yang tidak melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Ba

  • satu minggu lalu

    Anggota Polda Sumut Tewas Kecelakaan

    MEDAN (EKSPOSnews): Personel Polda Sumatera Utara Briptu Dedi Franky Purba tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Medan, Minggu pagi, sekitar pukul 05.30 WIB.Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sar

  • 2 minggu lalu

    Kasus Korupsi di Dinas Pendidikan Sumut Tunggu Arahan Kejagug

    MEDAN (EKSPOSnews): Kasus dugaan korupsi pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2010-2011 melalui Dinas

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak