Kamis, 16 Agu 2018
  • Home
  • Kesehatan
  • Pemerintah Daerah Wajib Daftar Seluruh Anggota Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Pemerintah Daerah Wajib Daftar Seluruh Anggota Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Oleh: alex
Jumat, 29 Des 2017 07:06
BAGIKAN:
istimewa.
BPJS Kesehatan.
PALU (EKSPOSnews): Pemerintah daerah kabupaten, kota dan provinsi berkewajiban untuk mendaftarkan seluruh masyarakatnya menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional, kartu Indonesia sehat lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan).

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 yang pada pasal 6a menyatakan penduduk suatu daerah yang belum termasuk dalam program JKN-KIS maka dapat didaftarkan oleh pemda sebagai anggota BPJS Kesehatan.

"Ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, bila pemerintah kabupaten dan kota bahkan provinsi memiliki anggaran yang memadai untuk didaftarkan," ungkap Kepala BJPS Cabang Palu, Hartati Rachim kepada pers di Palu, Kamis 28 Desember 2017.

Hartati menyatakan perlu ada persamaan di tingkat pemerintah daerah terkait dengan upaya pemberian jaminan kesehatan nasional lewat BPJS kesehatan.

Yaitu pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban untuk mendaftarkan masyaraktnya yang miskin atau ekonomi menengah ke bawah melainkan juga masyarakat ekonomi menengah ke atas yang bersedia didaftarkan oleh pemerintah pada program JKN-KIS kelas III.

Hartati menegaskan bahwa masyarakat yang didaftarkan pemerintah dalam program JKN-KIS di BPJS kesehatan hanya berhak di ruang perawatan kelas 3. Hal ini sesuai ketentuan Perpres yang secara tegas mengatur, masyarakat yang didaftar pemerintah tidak berhak dirawat di kelas yang lebih tinggi.

"Sisem ini akan berjalan, dan akan terseleksi dengan sendirinya. Bagi masyarakat yang mampu, yang semestinya berada di BPJS kesehatan mandiri, namun dibiayai oleh pemerintah," ujarnya.

Dia menyatakan pemerintah daerah berhak meminta rumah sakit untuk melapor ke BPJS kesehatan apabila terdapat pasien pengguna BPJS kesehatan yang status kepesertaannya didaftarkan oleh pemerintah, menuntut mendapat perawatan di ruang kelas lebih tinggi dari kelas III, yaitu kelas II dan I atau VIP.

Atas laporan itu, maka BPJS kesehatan akan menonaktifkan status kepesertaannya dan meminta kepada pasien atau masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah, untuk pindah ke BPJS kesehatan mandiri.

"Jika mereka adalah orang yang mampu, namun dibayarkan oleh pemerintah, maka BPJS akan meminta kepada masyarakay yang bersangkutan untuk pindah ke BPJS dengan kepesertaan mandiri," jelasnya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • tahun lalu

    Wah...Ada Jaksa Minta-Minta Proyek kepada Pemerintah Daerah

    KARAWANG (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melarang seluruh jaksa meminta jatah proyek kepada pejabat pemerintah."Itu sudah menjadi komitmen kami untuk menjaga nama baik k

  • tahun lalu

    BPJS Ketenagakerjaan Diminta Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

    KABANJAHE (EKSPOSnews): Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan perlindungan

  • 2 tahun lalu

    BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Pemerintah Daerah

    MEDAN (EKSPOSnews): Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut Edy Sahrial mengatakan BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan kerja sama dengan 15 pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk men

  • 2 tahun lalu

    Puluhan Ribu Peserta BPJS Kesehatan di Tanjungpinang Dinonaktifkan

    TANJUNGPINANG (EKSPOSnews): Sebanyak 22.582 peserta Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Tanjungpinang dinonaktifkan. "Kepesertaan mereka dinonaktikan karena

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99