Selasa, 18 Jun 2019

Inefisiensi Pembayaran Klaim Layanan Rumah Sakit

Oleh: alex
Selasa, 28 Mei 2019 04:18
BAGIKAN:
istimewa.
Rumah sakit.
JAKARTA (EKSPOSnews): Dana kapitasi untuk pembiayaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berupa sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)  dari tahun anggaran 2018 mengendap di pemerintah daerah mencapai Rp2,5 triliun.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana dalam paparannya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di gedung parlemen Jakarta, menyebutkan  jumlah tersebut merupakan 19,02 persen dari seluruh total dana kapitasi.

Sementara itu Rp10,69 triliun atau 80,98 persen dana kapitasi telah terpakai untuk layanan dan operasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas dan klinik.

Namun Ardan mencatat ada berbagai permasalahan dalam penggunaan dana kapitasi seperti pembayaran kapitasi yang tidak sesuai kepada FKTP sebesar Rp3,6 miliar, Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) yang dinilai berdasarkan kinerja FKTP sebesar Rp46,9 miliar, dan rujukan yang tidak sesuai kebutuhan Rp29,4 miliar.

Selain itu BPKP juga mencatat ada inefisiensi pembayaran klaim layanan rumah sakit dikarenakan kontrak menggunakan tarif untuk kelas rumah sakit yang lebih tinggi Rp819 miliar.

Dari hasil audit, Ardan menyebut perlunya peninjauan ulang kebijakan pemberian dana kapitasi kepada FKTP. Selain itu juga perlu adanya penetapan kelas rumah sakit secara optimal sebagai bahan penyesuaian perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

Hingga saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 9.961 Puskesmas, 5.266 dokter praktik perorangan, 6.618 klinik pratama, 1.193 dokter gigi, dan 29 RS kelas D pratama.

Komisi IX DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait hasil audit keuangan BPJS Kesehatan tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh BPKP yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Ketua DJSN Tubagus Ahmad Choesni.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    BPJS Kesehatan Cabang Dumai Bayar Klaim Jatuh Tempo

    DUMAI (EKSPOSnews): BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Provinsi Riau, telah membayarkan utang klaim jatuh tempo sebesar total Rp37 miliar hingga April 2019 ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan ti

  • 2 bulan lalu

    Kasus Korupsi CT Scan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Bakal Dihentikan

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Lembaga swadaya masyarakat Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan berupa CT Scan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin

  • 3 bulan lalu

    Rumah Sakit Swasta Berharap Banyak pada JKN

    JAKARTA (EKSPOSnews): Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia berharap adanya perbaikan-perbaikan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi kelangsungan pengoperasian rumah sakit (RS) swasta ya

  • 10 bulan lalu

    Pemkab Pasaman Barat Bangun Rumah Sakit

    SIMPANG EMPAT (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jambak bertaraf nasional senilai Rp134 miliar lebih."Benar, in

  • 10 bulan lalu

    Polisi Segel Tempat Pengolahan Limbah 3 Rumah Sakit di Meulaboh

    MEULABOH (EKSPOSnews): Kepolisian Resor Aceh Barat, Polda Aceh menyegel tempat penyimpanan pengelolaan limbah dari tiga rumah sakit, karena lokasi keberadaan tempat penyimpanan sementara limbah itu be

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99