Kamis, 27 Feb 2020
  • Home
  • Kesehatan
  • Bayi Dalam Kandungan Tak Perlu Didaftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Bayi Dalam Kandungan Tak Perlu Didaftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Oleh: marsot
Rabu, 19 Des 2018 19:19
BAGIKAN:
istimewa.
Wanita hami (ilustrasi).
PADANG (EKSPOSnews): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyampaikan bahwa bayi yang masih di dalam kandungan ibunya tidak perlu lagi didaftarkan, dan ketika lahir baru didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat sebagaimana Peraturan Presiden Nomor: 82 Tahun 2018.

"Bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS kini cukup didaftarkan setelah lahir ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Asyraf Mursalina di Padang, Rabu 19 Desember 2018.

Ia menyampaikan aturan ini mulai berlaku tiga bulan sejak Perpres tersebut diundangkan dan jika sudah didaftarkan dan iuran sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tua sebagai peserta PBI, ujar dia.

Sementara untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftaran memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iuran baru bisa dibayarkan.

"Kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis, kata dia.

Selain itu dalam Perpres tersebut status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

Perhitungan iuran sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu dua persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan tiga persen dibayarkan oleh pemerintah, ujar dia.

Kemudian dalam Perpres tersebut juga dijelaskan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama enam bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara.

Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan. Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta t wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat satu bulan sejak kembali ke Indonesia, kata dia.

Ia menyampaikan jika sudah lapor, peserta berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan dan Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia.

Tidak hanya itu jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi, ujarnya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 4 bulan lalu

    Menkes Kunjungi BPJS Kesehatan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Terawan Agus Putranto langsung mengunjungi kantor BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat sehari setelah serah terima jabatan di Kementerian Kesehatan untu

  • 7 bulan lalu

    Mengusut Penyimpangan Dana BPJS Kesehatan di Sumut

    MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut dugaan terjadinya penyimpangan yang dilakukan rumah sakit swasta dan klinik di Medan melalui klaim dana BPJS Kesehatan bagi masyarakat."Tim

  • 9 bulan lalu

    RS Semen Padang Tak Layani Lagi Peserta BPJS Kesehatan

    PADANG (EKSPOSnews): Rumah Sakit Semen Padang atau Semen Padang Hospital tidak lagi melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat mulai awal Juni 2019 seiring tidak berlanjutnya ker

  • 9 bulan lalu

    Iuran BPJS Kesehatan Belum Cukup untuk Danai Biaya Orang Sakit

    JAKARTA (EKSPOSnews): Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan keuangan BPJS Kesehatan dalam pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih tekor atau tidak seimbang anta

  • 10 bulan lalu

    BPJS Kesehatan Cabang Dumai Bayar Klaim Jatuh Tempo

    DUMAI (EKSPOSnews): BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Provinsi Riau, telah membayarkan utang klaim jatuh tempo sebesar total Rp37 miliar hingga April 2019 ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan ti

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99