Selasa, 18 Jun 2019
  • Home
  • Kesehatan
  • Bagaimana Menagih Tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional?

Bagaimana Menagih Tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional?

Oleh: alex
Sabtu, 25 Mei 2019 06:22
BAGIKAN:
istimewa.
BPJS Kesehatan.
JAKARTA (EKSPOSnews): Tunggakan iuran program jaminan kesehatan nasional dari peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja mencapai Rp2,1 triliun pada 2018 menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kolektibilitasnya 55-60 persen. Jadi dia membayar hanya saat sakit," kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso di Jakarta, Jumat 24 Mei 2019.

Dia mengatakan tunggakan iuran peserta dalam kategori mandiri itu menambah beban BPJS Kesehatan, yang sudah mengalami defisit akibat besaran iuran peserta yang tidak ditetapkan sesuai aktuaria.

Menurut dia, kebanyakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat dalam kategori tersebut tidak disiplin membayar iuran.

Kelompok peserta yang menunggak pembayaran iuran, ia menjelaskan, terdiri atas peserta yang sebenarnya mampu membayar namun tidak disiplin dan peserta yang memang tidak mampu membayar.

Ia menilai peserta program dalam kategori mandiri banyak yang tidak disiplin membayar iuran karena tidak kena sanksi bila menunggak. Padahal pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan mengenai pengenaan sanksi terkait pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial, peserta yang tidak membayar iuran dapat dikenai sanksi tidak bisa mendapat layanan publik seperti membuat SIM, KTP, dan Paspor.

Namun sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan tahun 2014 hingga saat ini, peraturan mengenai sanksi tersebut belum pernah diimplementasikan.

Menurut Kemal perlu koordinasi dan komitmen yang kuat antara BPJS Kesehatan dengan instansi terkait lain seperti kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, ataupun imigrasi untuk menerapkan ketentuan tersebut.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 5 bulan lalu

    Tunggakan BPJS Kesehatan Ganggu Industri Farmasi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaporkan perihal tunggakan utang BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, yang berdampak p

  • 12 bulan lalu

    Pemkot Pekanbaru Akan Bayar Tunggakan Listrik

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau akhirnya sepakat untuk membayar tunggakan tagihan rekening penerangan jalan umum (PJU) yang mencapai Rp37 miliar ke PT PLN (Persero).Ke

  • 2 tahun lalu

    Tunggakan BPJS Kesehatan di Sumut Membengkak

    MEDAN (EKSPOSnews): Tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan Cabang Medan hingga kini mencapai Rp124,9 miliar dari penunggak sebanyak 316.402 jiwa di wilayah Medan, Binjai dan Langkat, Sumatera Utara."T

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99