Selasa, 26 Mei 2020

Sertifikat yang Dibagikan Pemerintah Tekan Sengketa Lahan

Oleh: alex
Minggu, 08 Apr 2018 06:13
BAGIKAN:
istimewa.
Joko Widodo, Presiden RI naik truk.
SUKABUMI (EKSPOSnews): Program percepatan pembuatan sertifikat tanah gratis yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo bertujuan untuk mengantisipasi sengketa lahan yang ada di Indonesia karena tidak adanya bukti kepemilikan.

"Kenapa ada program persertifikatan seperti ini, karena setiap saya ke daerah ke kampung, desa selalu keluahannya adalah sengketa lahan/tanah selalu ada di setiap provinsi," kata Presiden Jokowi saat berpidato di depan 3.063 penerima sertifikat gratis di Sukabumi, Jabar, Sabtu 7 April 2018.

Sengketa yang terjadi tersebut tidak hanya warga dengan pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN), tetapi ada juga sengketa antara warga dengan perusahaan swasta, bahkan warga dengan warga atau keluarga, anak dengan orang tua dan lain-lain.

Tetapi setelah memegang sertifikat tersebut, akan menjadi tanda hak milik lahan/rumah sehingga siapapun yang menggugat tidak akan menang sampai kapanpun karena ini merupakan bukti kepemilikan atas lahan ataupun rumah.

Maka dari itu, ia menitip kepada penerima dan pemilik sertifikat tersebut jangan ada yang dijual, simpan di tempat yang aman dan foto copy sehingga jika hilang nantinya masih ada foto copy untuk membuat salinannya.

Selain itu, sertifikat lahan tersebut jika ingin diagunkan ke bank, uangnya bukan untuk foya-foya dan membeli barang yang tidak penting. Tetapi alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha.

"Sertifikat ini harus dijaga baik-baik jangan sampai rusak dan hilang serta manfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan takut setelah warga memegang sertifikat lahannya tidak bisa diganggu gugat," tambahnya.

Jokowi mengatakan sebelum ada progam yang diluncurkan dirinya ini, pembuatan sertifikat setiap tahunnya hanya sekitar 500 ribu itu pun se-Indonesia. Tetapi setelah ia membuat progam pembuatan sertifikat gratis di Jabar saja pada 2017 sudah diterbitkan 590 ribu sertifikat dan tahun ini ditargetkan menjadi 1.200 sertifikat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN) menargetkan 2025 seluruh lahan milik warga sudah ada sertifikatnya agar tidak ada lagi sengketa lahan di kemudian hari.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 7 bulan lalu

    Pemerintah Akan Bangun 500 BTS

    JAKARTA (EKSPOSnews): Setelah meresmikan pengoperasian Palapa Ring, pemerintah merancang pembangunan 4.000 BTS yang akan dieksekusi sebanyak 500 BTS hingga akhir tahun ini dan sisanya pada 2020."Sampa

  • 8 bulan lalu

    Pemerintah Serahkan Rumah untuk Korban Gempa NTB

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyerahkan 40 ribu unit rumah untuk korban gempa Nusa Tenggara Barat yang telah dibangun den

  • 10 bulan lalu

    Pemerintah Tak Pernah Larang Habib Rizieq Pulang ke Indonesia

    BOGOR (EKSPOSnews): Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Franky Sompie menjelaskan bahwa tak ada aturan yang melarang kepulangan Imam Besar

  • 10 bulan lalu

    Pemerintah Aceh Evaluasi Perusahaan Tambang

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Pemerintah Aceh terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di provinsi paling barat Indonesia guna mencengah terjadinya pelanggaran hukum."Pemerintah

  • 12 bulan lalu

    Puluhan Nelayan Kurang Mampu Dapat Rumah dari Pemerintah

    PAINAN (EKSPOSnews): Sebanyak 70 nelayan di Nagari (Desa) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menerima bantuan rumah layak dari pemerintah pusat."Biaya pembangunan p

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99