Rabu, 22 Nov 2017

Perppu Ormas Tak Represif

Oleh: marsot.
Rabu, 18 Okt 2017 05:28
BAGIKAN:
setpres.
Joko Widodo, Presiden RI.
BANDUNG (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo membantah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas bersifat represif karena justru dalam penyusunannya dibuat secara demokratis.

"Kesimpulan yang ada saat ini memang dibutuhkan sebuah perppu karena tanpa perppu nanti akan penanganan ini, bukan masalah ormas, penanganan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara bertele-tele," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Jamiyyah Persatuan Islam (Persis), di Bandung, Jawa Barat, Selasa 17 Oktober 2017.

Presiden menegaskan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dari salah satu anggota Ormas Islam Persis terkait Perppu Ormas oleh sebagian pihak dianggap represif.

Menurut Presiden Jokowi, kajian soal Perppu Ormas sudah lama dilakukan, salah satunya di Kementerian Koordinator Polhukam.

"Kajian sudah lama. Ada kajian di Menkopolhukam. Ada pengumpulan data-data. Semuanya baik data berupa video, buku-buku, tertulis. Dari sana dilihat semuanya dari semua sudut keamanan, kebangsaan, ketatanegaraan," katanya.

Presiden juga menegaskan bahwa pembuatan atau penyusunan perppu tersebut juga dilakukan secara demokratis.

"Kan ada DPR setuju atau tidak setuju kan bisa saja ditolak, kan bisa juga diajukan ke MK," katanya.

Sedangkan terkait adanya pihak yang menganggap perppu tersebut represif, Presiden menbantah hal itu.

"Represif itu kalau saya mau ini, kamu harus ini. Kan tidak seperti itu. Semuanya bisa ditempuh. Kan bisa saja dibatalkan di DPR. Mekanisme politis. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UU. Saya kira itu memberikan pendidikan kepada kita mana yang benar atau tidak benar," katanya.

Presiden juga mempersilakan jika ada pihak yang ingin mengajukan judicial review Perppu Ormas ke MK.

Presiden Jokowi juga menegaskan berkali-kali bahwa perppu tersebut sudah melalui proses perjalanan yang panjang untuk menampung saran dan masukan dari berbagai pihak.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 jam lalu

    Telkom Group Dukung Ngunduh Mantu Presiden Joko Widodo

    MEDAN (EKSPOSnews): TelkomGrup mendukung mendukung fasilitas teknologi informasi untuk mengantisipasi tingginya trafik telekomunikasi dalam pernikahan Bobby Afif Nasution dan Kahiyang Ayu.General Mana

  • 21 jam lalu

    Tokoh Etnis Mandailing Sepakat Berikan Marga kepada Joko Widodo

    MEDAN (EKSPOSnews): Sejumlah tokoh etnis Mandailing Sumatera Utara sepakat untuk memberikan marga bagi Presiden Joko Widodo setelah penganugerahan marga Siregar untuk anaknya Kahiyang Ayu yang menikah

  • 2 minggu lalu

    Presiden Joko Widodo Bagikan Sertifikat Tanah di Sragen

    SRAGEN (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo membagikan 10.200 sertifikat kepada 9.072 orang di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah."Kenapa sertifikat ini penting, saya kejar-kejar terus ke Pak BPN. S

  • 2 minggu lalu

    Presiden Joko Widodo Pesankan kepada Putrinya Sabar!

    SOLO (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo berpesan kepada putri semata wayangnya Kahiyang Ayu yang akan disunting oleh Muhammad Bobby Nasution agar bersabar dalam berumah tangga."Kalau saya hanya hati-h

  • 3 minggu lalu

    Presiden Joko Widodo Akan Periksa Program Perhutanan Sosial

    BOYOLALI (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya akan memeriksa program Perhutanan Sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dalam setahun."Tapi kalau sudah diberi seperti

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99