Senin, 24 Sep 2018

Perppu Ormas Tak Represif

Oleh: marsot.
Rabu, 18 Okt 2017 05:28
BAGIKAN:
setpres.
Joko Widodo, Presiden RI.
BANDUNG (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo membantah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas bersifat represif karena justru dalam penyusunannya dibuat secara demokratis.

"Kesimpulan yang ada saat ini memang dibutuhkan sebuah perppu karena tanpa perppu nanti akan penanganan ini, bukan masalah ormas, penanganan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara bertele-tele," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Jamiyyah Persatuan Islam (Persis), di Bandung, Jawa Barat, Selasa 17 Oktober 2017.

Presiden menegaskan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dari salah satu anggota Ormas Islam Persis terkait Perppu Ormas oleh sebagian pihak dianggap represif.

Menurut Presiden Jokowi, kajian soal Perppu Ormas sudah lama dilakukan, salah satunya di Kementerian Koordinator Polhukam.

"Kajian sudah lama. Ada kajian di Menkopolhukam. Ada pengumpulan data-data. Semuanya baik data berupa video, buku-buku, tertulis. Dari sana dilihat semuanya dari semua sudut keamanan, kebangsaan, ketatanegaraan," katanya.

Presiden juga menegaskan bahwa pembuatan atau penyusunan perppu tersebut juga dilakukan secara demokratis.

"Kan ada DPR setuju atau tidak setuju kan bisa saja ditolak, kan bisa juga diajukan ke MK," katanya.

Sedangkan terkait adanya pihak yang menganggap perppu tersebut represif, Presiden menbantah hal itu.

"Represif itu kalau saya mau ini, kamu harus ini. Kan tidak seperti itu. Semuanya bisa ditempuh. Kan bisa saja dibatalkan di DPR. Mekanisme politis. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UU. Saya kira itu memberikan pendidikan kepada kita mana yang benar atau tidak benar," katanya.

Presiden juga mempersilakan jika ada pihak yang ingin mengajukan judicial review Perppu Ormas ke MK.

Presiden Jokowi juga menegaskan berkali-kali bahwa perppu tersebut sudah melalui proses perjalanan yang panjang untuk menampung saran dan masukan dari berbagai pihak.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Jokowi Resmikan Portal WNI di Luar Negeri

    SEOUL (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Seoul, Korea Selatan, meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri bernama Portal Peduli WNI yang dibuat ol

  • 2 minggu lalu

    Joko Widodo Bertemu 4 Pimpinan Perusahaan Korsel

    SEOUL (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo menerima empat pemimpin perusahaan dari Korea Selatan secara bergantian di sela kunjungan kenegaraannya di negara yang terkenal dengan gingseng ini.Keempat bos

  • 2 minggu lalu

    Kader Demokrat Dukung Jokowi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Bakal Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Uno memahami adanya kader Partai Demokrat di daerah yang menyatakan mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon petahana pada Pilpres 2019

  • 4 minggu lalu

    Ketika Silat Satukan Joko widodo dan Prabowo

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pesilat Indonesia Hanifan Yudani Kusumah mengaku refleks saat menyatukan Presiden Joko Widodo dan Ketua PB IPSI Prabowo Subianto dalam pelukan bersama usai meraih emas cabang ola

  • 2 bulan lalu

    Kebijakan Kehutanan Era Jokowi Sangat Mendasar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kebijakan pengelolaan sektor kehutanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengalami perubahan mendasar disampaikan dalam pertemuan internasional di Roma, Italia, pe

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99