Kamis, 22 Feb 2018

Perppu Ormas Tak Represif

Oleh: marsot.
Rabu, 18 Okt 2017 05:28
BAGIKAN:
setpres.
Joko Widodo, Presiden RI.
BANDUNG (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo membantah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas bersifat represif karena justru dalam penyusunannya dibuat secara demokratis.

"Kesimpulan yang ada saat ini memang dibutuhkan sebuah perppu karena tanpa perppu nanti akan penanganan ini, bukan masalah ormas, penanganan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara bertele-tele," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Jamiyyah Persatuan Islam (Persis), di Bandung, Jawa Barat, Selasa 17 Oktober 2017.

Presiden menegaskan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dari salah satu anggota Ormas Islam Persis terkait Perppu Ormas oleh sebagian pihak dianggap represif.

Menurut Presiden Jokowi, kajian soal Perppu Ormas sudah lama dilakukan, salah satunya di Kementerian Koordinator Polhukam.

"Kajian sudah lama. Ada kajian di Menkopolhukam. Ada pengumpulan data-data. Semuanya baik data berupa video, buku-buku, tertulis. Dari sana dilihat semuanya dari semua sudut keamanan, kebangsaan, ketatanegaraan," katanya.

Presiden juga menegaskan bahwa pembuatan atau penyusunan perppu tersebut juga dilakukan secara demokratis.

"Kan ada DPR setuju atau tidak setuju kan bisa saja ditolak, kan bisa juga diajukan ke MK," katanya.

Sedangkan terkait adanya pihak yang menganggap perppu tersebut represif, Presiden menbantah hal itu.

"Represif itu kalau saya mau ini, kamu harus ini. Kan tidak seperti itu. Semuanya bisa ditempuh. Kan bisa saja dibatalkan di DPR. Mekanisme politis. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UU. Saya kira itu memberikan pendidikan kepada kita mana yang benar atau tidak benar," katanya.

Presiden juga mempersilakan jika ada pihak yang ingin mengajukan judicial review Perppu Ormas ke MK.

Presiden Jokowi juga menegaskan berkali-kali bahwa perppu tersebut sudah melalui proses perjalanan yang panjang untuk menampung saran dan masukan dari berbagai pihak.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    Presiden Minta Perguruan Tinggi Buat Terobosan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo meminta para rektor perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan terobosan besar dalam dunia pendidikan.Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat

  • satu bulan lalu

    Joko Widodo Semakin Mesra dengan Partai Golkar

    JAKARTA (eksposNEWS): Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai sinyal politik yang dapat dibaca seiring keputusan Presiden Jokowi menunjuk Idrus Marham masuk di Kabinet

  • satu bulan lalu

    Presiden Joko Widodo Bagikan Sertifikat di NTT

    JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.405 sertifikat tanah untuk masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari rangkaian program reforma agraria.Presiden Joko

  • 2 bulan lalu

    SBY Puji Pemerintahan Joko Widodo

    JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan partainya telah melihat berbagai prestasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan memberikan apr

  • 2 bulan lalu

    Uji Perppu Ormas Kehilangan Objek

    JAKARTA (EKSPOSnews): Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima tujuh permohonan uji materi Perppu Ormas, karena objek permohonan dari uji materi ini sudah dinilai hilang."

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99