Selasa, 26 Mei 2020

Joko Widodo Dorong UMKM Naik Kelas

Oleh: marsot
Jumat, 22 Jun 2018 15:47
BAGIKAN:
setpres.
Joko Widodo, Presiden RI.
SURABAYA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa naik kelas dengan memberlakukan kebijakan yang menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

"Karena saya dulu juga mengawali usaha dari kelas mikro. Sehingga saya bisa rasakan keberatan para pelaku UMKM yang mendesak agar PPh final dari sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen," katanya saat meluncurkan kebijakan pajak yang berpihak pada usaha rakyat di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 22 Juni 2018.

Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013.

Dengan diberlakukannya kebijakan yang akan diefektifkan per 1 Juli itu, Jokowi mendorong agar pelaku UMKM bisa cepat naik kelas.

"Karena beban pajak yang ditanggung sudah menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan melakukan investasi," ujarnya.

Jokowi mencontohkan dirinya sendiri yang dulu merintis usahanya dari kelas mikro.

"Dari merintis usaha mikro, lalu saya naik ke kelas menengah. Kemudian naik lagi ke kelas di atasnya, sampai tidak bisa naik kelas lagi karena sekarang sudah mentok," ucapnya, sembari berseloroh.

PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen, lanjut dia, juga merupakan upaya pemerintah melibatkan pelaku UMKM untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial.

Selain itu, Jokowi menandaskan, PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen, memberi tenggang waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum menjadi wajib pajak yang ke depan akan melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 12 bulan lalu

    Ketika Pemilik Warung yang Dijarah Massa Ketemu Presiden

    JAKARTA (EKSPOSnews): Ismail (68), pemilik warung kopi dan mie rebus di Perempatan Sabang, Jakarta Pusat, yang menjadi korban penjarahan saat aksi ricuh 22 Mei, mengaku tak menyangka bisa bertemu Pres

  • tahun lalu

    Ribuan Hektare Lahan PTPN V Dikembalikan kepada Masyarakat

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Direktur Relawan Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Provinsi Riau Sahrin mengapresiasi keputusan Presiden mengembalikan lahan sawit seluas 2.800 hektare yang selama ini dikua

  • tahun lalu

    UMKM Binaan Pertamina

    JAKARTA (EKSPOSnews): Sebanyak 12 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kain mitra binaan PT Pertamina (Persero) mencatat omset sekitar Rp500 juta.Vice President Corporate Communication Pertamina Fajr

  • tahun lalu

    Transmart Gandeng UMKM

    MALANG (EKSPOSnews): Toko ritel modern, PT Trans Retail Indonesia melalui gerai Transmart khususnya yang ada di Kota Malang, Jawa Timur, menggandeng pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memp

  • tahun lalu

    UMKM Diutamakan Isi Res Area Tol Trans Sumatera

    BANDARLAMPUNG (EKSPOSnews): Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi Hutama Karya Rizal Sutjipto mengatakan bahwa pengembangan wilayah "rest area" Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) lebih baik dip

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99