Rabu, 18 Jul 2018

Joko Widodo Dorong UMKM Naik Kelas

Oleh: marsot
Jumat, 22 Jun 2018 15:47
BAGIKAN:
setpres.
Joko Widodo, Presiden RI.
SURABAYA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa naik kelas dengan memberlakukan kebijakan yang menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

"Karena saya dulu juga mengawali usaha dari kelas mikro. Sehingga saya bisa rasakan keberatan para pelaku UMKM yang mendesak agar PPh final dari sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen," katanya saat meluncurkan kebijakan pajak yang berpihak pada usaha rakyat di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 22 Juni 2018.

Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013.

Dengan diberlakukannya kebijakan yang akan diefektifkan per 1 Juli itu, Jokowi mendorong agar pelaku UMKM bisa cepat naik kelas.

"Karena beban pajak yang ditanggung sudah menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan melakukan investasi," ujarnya.

Jokowi mencontohkan dirinya sendiri yang dulu merintis usahanya dari kelas mikro.

"Dari merintis usaha mikro, lalu saya naik ke kelas menengah. Kemudian naik lagi ke kelas di atasnya, sampai tidak bisa naik kelas lagi karena sekarang sudah mentok," ucapnya, sembari berseloroh.

PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen, lanjut dia, juga merupakan upaya pemerintah melibatkan pelaku UMKM untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial.

Selain itu, Jokowi menandaskan, PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen, memberi tenggang waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum menjadi wajib pajak yang ke depan akan melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    UMK Fasilitasi Dua UMKM Ikuti Bazar di Stadio Joyo Kusumo

    PATI (EKSPOSnews): Universitas Muria Kudus (UMK) melalui Program Pengabdian Masyarakat Iptek bagi Produk Unggulan Daerah (IbPUD), memfasilitasi dua Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) mitra IbPUD, un

  • 5 hari lalu

    Presiden Perintahkan Rumah Zohri Direnovasi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk merenovasi rumah atlet atletik putra Indonesia Lalu Muhammad Zohri yang

  • 6 hari lalu

    Partai Nasdem Tak Serius Dukung Joko Widodo

    JAKARTA (EKSPOSnews): Partai Nasdem yang masih memberikan peluang sebagai calon presiden (capres) kepada figur lain dinilai belum menunjukkan ketidakseriusannya dalam mendukung Joko Widodo sebagai cap

  • 2 minggu lalu

    Pemilih Islam Masih Percaya Sama Joko Widodo

    SURABAYA (EKSPOSnews): Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konflik (Puspek) FISIP Universitas Airlangga (Unair) menempatkan pasangan Joko Widodo-Muhaimin Iskandar pada urutan teratas atau 41 pers

  • 2 minggu lalu

    Joko Widodo Belum Kuasai Pemilih di Jawa

    JAKARTA (EKSPOSnews): Hasil exit poll Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan tingkat keterpilihan Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya menguasai pemilih di Pulau Jawa, khususnya di

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99