Sabtu, 22 Sep 2018

Joko Widodo Dorong UMKM Naik Kelas

Oleh: marsot
Jumat, 22 Jun 2018 15:47
BAGIKAN:
setpres.
Joko Widodo, Presiden RI.
SURABAYA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa naik kelas dengan memberlakukan kebijakan yang menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

"Karena saya dulu juga mengawali usaha dari kelas mikro. Sehingga saya bisa rasakan keberatan para pelaku UMKM yang mendesak agar PPh final dari sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen," katanya saat meluncurkan kebijakan pajak yang berpihak pada usaha rakyat di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 22 Juni 2018.

Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013.

Dengan diberlakukannya kebijakan yang akan diefektifkan per 1 Juli itu, Jokowi mendorong agar pelaku UMKM bisa cepat naik kelas.

"Karena beban pajak yang ditanggung sudah menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan melakukan investasi," ujarnya.

Jokowi mencontohkan dirinya sendiri yang dulu merintis usahanya dari kelas mikro.

"Dari merintis usaha mikro, lalu saya naik ke kelas menengah. Kemudian naik lagi ke kelas di atasnya, sampai tidak bisa naik kelas lagi karena sekarang sudah mentok," ucapnya, sembari berseloroh.

PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen, lanjut dia, juga merupakan upaya pemerintah melibatkan pelaku UMKM untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial.

Selain itu, Jokowi menandaskan, PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen, memberi tenggang waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum menjadi wajib pajak yang ke depan akan melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Jokowi Resmikan Portal WNI di Luar Negeri

    SEOUL (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Seoul, Korea Selatan, meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri bernama Portal Peduli WNI yang dibuat ol

  • 2 minggu lalu

    Joko Widodo Bertemu 4 Pimpinan Perusahaan Korsel

    SEOUL (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo menerima empat pemimpin perusahaan dari Korea Selatan secara bergantian di sela kunjungan kenegaraannya di negara yang terkenal dengan gingseng ini.Keempat bos

  • 2 minggu lalu

    Kader Demokrat Dukung Jokowi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Bakal Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Uno memahami adanya kader Partai Demokrat di daerah yang menyatakan mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon petahana pada Pilpres 2019

  • 3 minggu lalu

    Ketika Silat Satukan Joko widodo dan Prabowo

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pesilat Indonesia Hanifan Yudani Kusumah mengaku refleks saat menyatukan Presiden Joko Widodo dan Ketua PB IPSI Prabowo Subianto dalam pelukan bersama usai meraih emas cabang ola

  • 4 minggu lalu

    Dana Bergulir untuk UMKM Masih Kecil

    JAKARTA (EKSPOSnews): Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM telah tersalur kepada para pelaku koperasi dan UMKM di berbagai pelosok nusantara sebesar Rp8,5 triliun dalam 12 tahun terakhir.Direkt

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99