Selasa, 20 Agu 2019

Pernikahan Dini Harus Ditangani Serius

Oleh: marsot
Kamis, 25 Jul 2019 23:46
BAGIKAN:
istimewa.
Pernikahan.
JAKARTA (EKSPOSnews):  Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menginginkan berbagai pihak khususnya pemerintah agar dapat menanggapi dengan serius berbagai kasus pernikahan anak yang masih kerap marak terjadi di berbagai daerah.

"Persoalan ini harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah, dan, penyelesaiannya pun harus dilakukan dari hulur hingga ke hilir," kata Ledia di Jakarta, Kamis 25 Juli 2019.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, masalah pernikahan anak dapat terjadi karena sejumlah hal, seperti masalah ekonomi, budaya, serta pemahaman dari pihak orang tua dan keluarga.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa solusi yang tepat dalam mengatasi pernikahan anak adalah adanya pendidikan yang komprehensif dalam keluarga.

"Pendidikan yang komperhensif meliputi pendidikan agama dan sosial dalam keluarga. Kedua, tingkat pendidikan anak-anak Indonesia sendiri harus ditingkatkan," kata Ledia Hanifa.

Ia mengingatkan bahwa data BPS menunjukkan bahwa rata-rata lama bersekolah anak Indonesia hanya sekitar 8-9 tahun, sehingga perlu kerja keras dalam meningkatkan angka tersebut.

Sebagaimana diwartakan, Koalisi Perempuan Indonesia optimistis Revisi Undang-Undang Perkawinan tentang pembatasan usia pernikahan bagi anak perempuan bisa disahkan DPR pada September 2019.

"Revisi UU Perkawinan bisa masuk ke Badan Legislasi DPR karena menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena statusnya keputusan MK tinggi, maka harus segera ditindaklanjuti," kata Staf Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Lia Anggiasih di Cikini, Jakarta, Selasa (24/7).

Menurut Lia, pada pekan ketiga Juli, pihaknya dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat sudah melakukan audiensi dengan Baleg dan Komisi VIII DPR RI untuk membahas revisi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu.

Selain itu, Staf Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Lia Anggiasih berpendapat faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama perkawinan anak terjadi di Indonesia.

Sedangkan Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kabupaten Bogor Mega Puspitasari mengatakan perlu perubahan paradigma masyarakat dalam memandang perkawinan anak sehingga bisa menghindari pernikahan dini untuk masa depan yang lebih baik.

"Paradigma masyarakat ketika anak perempuan dinikahkan, alangkah baiknya mereka mengurus rumah tangga saja sehingga mereka putus sekolah," kata Mega.

Dia menuturkan ada juga persepsi masyarakat bahwa ketika melihat sepasang perempuan dan laki-laki berpacaran, daripada mendekati zinah lebih baik dinikahkan.

Mega mengatakan perkawinan anak dapat berdampak buruk dan menyakitkan bagi anak, antara lain dari segi kesehatan, alat reproduksi anak perempuan belum matang sehingga lima kali berisiko dalam persalinan dibanding perempuan matang.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 5 bulan lalu

    Pernikahan Dini di Sleman Meningkat

    SLEMAN (EKSPOSnews): Permohonan dispensasi pernikahan dini di kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun terakhir cukup tinggi berkisar pada angka 80 permohonan."Berdasar data lima

  • 7 bulan lalu

    Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas

    REJANG LEBONG (EKSPOSnews): Pengadilan Agama (PA) Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan maraknya kasus pernikahan dini di wilayah itu akibat dipengaruhi pergaulan bebas."Perni

  • 8 bulan lalu

    Mengajak Remaja Hindari Pernikahan Dini

    PALEMBANG (EKSPOSnews): Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan "Women's Crisis Centre" Palembang, Sumatera Selatan mengajak remaja menghindari pernikahan dini yang akhir-akhir ini masih cukup banyak d

  • 8 bulan lalu

    Menekan Angka Pernikahan Dini di Lombok

    LOMBOK (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mengklaim berhasil menekan angka pernikahan dini hingga 26 persen pada 2018 melalui berbagai intervensi program.Bupati Lomb

  • 8 bulan lalu

    Mencegah Pernikahan Dini

    PALANGKA RAYA (EKSPOSnews): Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan surat edaran terkait pencegahan dan penghapusan pernikahan dini, sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan ba

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99