Kamis, 17 Okt 2019

Uang yang Disita KPK dari Ruang Menteri Agama Disebut Uang Honor?

Oleh: Jallus
Jumat, 22 Mar 2019 04:35
BAGIKAN:
istimewa.
Korupsi.
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal adanya pernyataan beberapa pihak yang menyebut uang yang disita dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merupakan uang honor.

"Kami mendengar beberapa pihak misalnya menyampaikan alasan bahwa itu honor atau bahkan dana operasional atau yang lain. Silakan saja hal tersebut disampaikan tetapi ada yang perlu kita ingat bahwa honorarium apalagi untuk penyelenggara negara atau pegawai negeri itu ada standar nilainya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.

Ia pun menyatakan bahwa di Direktorat Gratifikasi KPK juga telah mengatur standar biaya honor penyelenggara negara tersebut.

Misalnya, kata dia, ketika ada pejabat melaporkan menerima honor Rp100 juta dan berbicara dalam sebuah acara selama 2 jam atau 3 jam, maka KPK akan melihat standar biayanya selama satu jam berapa.

"Kalau standar biayanya untuk ahli sekitar Rp1,7 juta atau Rp1,8 juta atau katakanlah Rp2 juta dikali 3 jam, maka yang berhak diterima menjadi milik penerima itu adalah nilai wajar dikalikan jumlah jam yang bersangkutan bicara," kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menyita uang senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS dari hasil penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menag di gedung Kemenag, Jakarta, Senin.

"Kami sebenarnya juga menemukan uang-uang yang lain di ruangan Menteri Agama pada saat itu yang dari informasi atau dari data yang ada di sana itu diduga merupakan honorarium dan uang-uang tersebut tidak dibawa," ungkap Febri.

Oleh karena itu, kata dia, tim KPK sejak awal sudah memisahkan antara uang honor dan bukan uang honor saat penyitaan itu.

"Jadi, sejak awal tim KPK sudah memisahkan mana uang dalam amplop yang merupakan honor, mana yang bukan. Tetapi tentu nanti ada proses klarifikasi lebih lanjut yang akan kami tanya saat proses pemeriksaan," ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 jam lalu

    Eks Kalapas Sukamiskin Kembali Jadi Tersangka

    BANDUNG (EKSPOSnews): Pengacara Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein, Firma Uli Sialahi, menyatakan masih belum paham terkait perkara yang menjerat kliennya hingga ke

  • 2 hari lalu

    2 Ruangan PURR Indramayu Disegel KPK

    INDRAMAYU (EKSPOSnews): Dua ruangan yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul penangkapan

  • 2 bulan lalu

    Penasehat KPK Ancam Mengundurkan Diri

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari mengancam akan mundur sebagai penasihat KPK periode 2017-2021 bila ada orang yang cacat etik terpilih sebagai

  • 2 bulan lalu

    18 Capim KPK yang Lolos Seleksi Tak Layak Pimpin Lembaga Antirasuah?

    JAKARTA (EKSPOSnews): Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pernyataan juru bicara KPK Febri Diansyah soal rekam jejak 20 calon pimpinan yang lolos pada tahap profile assess

  • 2 bulan lalu

    2 Pegawai Kementerian Keuangan Dipecat

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Keuangan telah menjatuhi hukuman disiplin terhadap dua pegawainya yang terjerat kasus suap terkait pemeriksaan atas restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) tahu

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99