Senin, 22 Okt 2018

Terindikasi Korupsi, Pembelian Komputer UNBK di Blitar

Oleh: Jefri
Senin, 06 Agu 2018 13:29
BAGIKAN:
istimewa.
Komputer bekas.
BLITAR (EKSPOSnews): Pembelian komputer bernilai sekitar Rp3 miliar untuk mensukseskan program UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di kabupaten Blitar, Jawa TImur disorot oleh Petir (Perkumpulan Anti Korupsi) Blitar, karena dalam praktiknya terungkap adanya indikasi rekayasa yang bisa menjurus pada tindak pidana korupsi.

"Pembelian komputer pada tahun 2018 itu sebenarnya melalui proses pengadaan dengan pembelian melalui e-katalog via Axiqoe.com. Sepintas dengan pembelian melalui e-katalog maka tidak ada rekayasa  dan dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut," kata Hasan,  ketua Petir Blitar.

Akan tetapi, dalam proses selanjutnya, ternyata ada indikasi yang menjurus pada pelanggaran hukum. Dimana dalam pembelian melalui e-katalog itu yang di-klik atau dibeli adalah merek dan type komputer tertentu. Akan tetapi, lanjutnya, dalam kontrak dan komputer yang dikirim ke sekolah, ternyata adalah merek dan type yang berbeda dengan apa yang di-klik melalui proses e-katalog tersebut.

"Jika proses pengadaan melalui e-katalog, tentunya kontrak dan barang yang dikirim adalah sama dengan apa yang diklik dalam proses pembelian melalui e-katalog atau online shop yang ada pada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah). Jika kontrak dan barang yang dikirim itu dirubah dan tidak sama dengan apa yang di-klik pada e-katalog LKPP, ini sama saja dengan proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung," ujarnya, Senin 6 Augustus 2018.

"Apa boleh pembelian barang memakai dana pemerintah bernilai Rp3 miliar melalui proses penunjukan langsung? Sehingga terkesan dalam pembelian komputer ini ada upaya mengelabui LKPP dan aparat negara lainnya, dimana seolah-olah sudah melalui proses yang benar yakni belanja melalui e-katalog, dan atau menghindari pembelian melalui proses lelang pengadaan, akan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah pembelian melalui proses penunjukan langsung," tutur Hasan.

Berdasar laporan dari sekolah-sekolah yang menerima komputer itu, lanjut dia, Petir malah menemukan hal lain yang cukup mengejutkan, dimana komputer yang dikirim diduga bukan merupakan komputer baru, tapi diduga komputer rekondisi. "Barang bekas yang diservis dan direkondisi agar tampak sebagai barang baru."

Hal ini bisa dilihat, kata dia, diantaranya dari packing kardus komputer, ditempeli kertas HVS yang dicetak identitas bahwa komputer itu adalah komputer merek  Acer Type Veriton 2648 beserta keterangan spesifikasinya. Dimana tempelan kertas HVS itu, paparnya, dipakai untuk menutupi identitas merek dan type komputer sebenarnya yang tertulis dalam kardus packing.

"Kan aneh, jika itu komputer baru, tentunya packing kardus juga baru. Kita beli komputer baru merek dan type A, tapi kita diberi komputer yang dipacking pakai kardus komputer merek dan type B dan atau malah dipacking pakai kardus teve, tapi lalu identitas pada kardus itu ditutupi dengan tempelan kertas HVS yang dicetak yang menyebutkan bahwa isi dalam kardus itu adalah komputer merek dan type A. Apakah kita yakin bahwa komputer itu komputer merek dan type A baru? tanya Hasan.

Kejanggalan lainnya, paparnya, Petir menduga memori komputer yang dikirim ke sekolah-sekolah tidak sama, ada yang memorinya 1 Giga, ada yang 2 Giga, ada yang 4 Giga dan lain lain. Padahal, tambah dia, spesifikasi dalam kontrak pengadaan ratusan unit komputer itu spesifikasinya adalah sama. "Tapi kok bisa komputer yang dikirim itu barang campur-campur."

Hasan berharap agar aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas, agar upaya memanipulasi ketentuan pengadaan oleh LKPP yang bertujuan mengurangi tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi modus, karena memanipulasi untuk mengelabui aparat negara seperti ini sekarang semakin sering terjadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Blitar, Budi Kusumarjoko ketika dihubungi ponselnya 08123589287 belum memberikan tanggapan.

  Berita Terkait
  • 5 hari lalu

    Kejati Jambi Tahan 4 Pelaku Korupsi

    JAMBI (EKSPOSnews): Penyidik Kejati Jambi kembali menetapkan dan langsung menahan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana pipanisasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2009-

  • 2 minggu lalu

    Buronan Korupsi Ditangkap di Kantor Polisi

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Banda Aceh menangkap seorang terpidana korupsi pengadaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh yang selama empat tahun masuk daftar pencarian orang (DPO) di k

  • 2 minggu lalu

    Pelapor Korupsi Dapat Uang dari Pemerintah

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan

  • 3 minggu lalu

    Kejati Riau Tetapkan Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kredit fiktif pada Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu Dalu-Dalu, Kab

  • 4 minggu lalu

    Uang Korupsi yang Sudah Dikembalikan DPRD Sumut Baru Rp7,15 miliar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengembalikan uang yang pernah mereka terima dengan total Rp7,15 miliar terkait dengan kasus suap kepada DPRD Sumut.Juru Bicar

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99