Rabu, 15 Agu 2018

Terindikasi Korupsi, Pembelian Komputer UNBK di Blitar

Oleh: Jefri
Senin, 06 Agu 2018 13:29
BAGIKAN:
istimewa.
Komputer bekas.
BLITAR (EKSPOSnews): Pembelian komputer bernilai sekitar Rp3 miliar untuk mensukseskan program UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di kabupaten Blitar, Jawa TImur disorot oleh Petir (Perkumpulan Anti Korupsi) Blitar, karena dalam praktiknya terungkap adanya indikasi rekayasa yang bisa menjurus pada tindak pidana korupsi.

"Pembelian komputer pada tahun 2018 itu sebenarnya melalui proses pengadaan dengan pembelian melalui e-katalog via Axiqoe.com. Sepintas dengan pembelian melalui e-katalog maka tidak ada rekayasa  dan dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut," kata Hasan,  ketua Petir Blitar.

Akan tetapi, dalam proses selanjutnya, ternyata ada indikasi yang menjurus pada pelanggaran hukum. Dimana dalam pembelian melalui e-katalog itu yang di-klik atau dibeli adalah merek dan type komputer tertentu. Akan tetapi, lanjutnya, dalam kontrak dan komputer yang dikirim ke sekolah, ternyata adalah merek dan type yang berbeda dengan apa yang di-klik melalui proses e-katalog tersebut.

"Jika proses pengadaan melalui e-katalog, tentunya kontrak dan barang yang dikirim adalah sama dengan apa yang diklik dalam proses pembelian melalui e-katalog atau online shop yang ada pada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah). Jika kontrak dan barang yang dikirim itu dirubah dan tidak sama dengan apa yang di-klik pada e-katalog LKPP, ini sama saja dengan proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung," ujarnya, Senin 6 Augustus 2018.

"Apa boleh pembelian barang memakai dana pemerintah bernilai Rp3 miliar melalui proses penunjukan langsung? Sehingga terkesan dalam pembelian komputer ini ada upaya mengelabui LKPP dan aparat negara lainnya, dimana seolah-olah sudah melalui proses yang benar yakni belanja melalui e-katalog, dan atau menghindari pembelian melalui proses lelang pengadaan, akan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah pembelian melalui proses penunjukan langsung," tutur Hasan.

Berdasar laporan dari sekolah-sekolah yang menerima komputer itu, lanjut dia, Petir malah menemukan hal lain yang cukup mengejutkan, dimana komputer yang dikirim diduga bukan merupakan komputer baru, tapi diduga komputer rekondisi. "Barang bekas yang diservis dan direkondisi agar tampak sebagai barang baru."

Hal ini bisa dilihat, kata dia, diantaranya dari packing kardus komputer, ditempeli kertas HVS yang dicetak identitas bahwa komputer itu adalah komputer merek  Acer Type Veriton 2648 beserta keterangan spesifikasinya. Dimana tempelan kertas HVS itu, paparnya, dipakai untuk menutupi identitas merek dan type komputer sebenarnya yang tertulis dalam kardus packing.

"Kan aneh, jika itu komputer baru, tentunya packing kardus juga baru. Kita beli komputer baru merek dan type A, tapi kita diberi komputer yang dipacking pakai kardus komputer merek dan type B dan atau malah dipacking pakai kardus teve, tapi lalu identitas pada kardus itu ditutupi dengan tempelan kertas HVS yang dicetak yang menyebutkan bahwa isi dalam kardus itu adalah komputer merek dan type A. Apakah kita yakin bahwa komputer itu komputer merek dan type A baru? tanya Hasan.

Kejanggalan lainnya, paparnya, Petir menduga memori komputer yang dikirim ke sekolah-sekolah tidak sama, ada yang memorinya 1 Giga, ada yang 2 Giga, ada yang 4 Giga dan lain lain. Padahal, tambah dia, spesifikasi dalam kontrak pengadaan ratusan unit komputer itu spesifikasinya adalah sama. "Tapi kok bisa komputer yang dikirim itu barang campur-campur."

Hasan berharap agar aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas, agar upaya memanipulasi ketentuan pengadaan oleh LKPP yang bertujuan mengurangi tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi modus, karena memanipulasi untuk mengelabui aparat negara seperti ini sekarang semakin sering terjadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Blitar, Budi Kusumarjoko ketika dihubungi ponselnya 08123589287 belum memberikan tanggapan.

  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Kejari Jambi Tahan Pelaku Korupsi Insentif Guru Honorer

    JAMBI (EKSPOSnews): Kejaksaan negeri (Kejari) Jambi menahan Hairiya tersangka kasus dugaan korupsi insentif guru honorer pendidikan anak usai dini (Paud) yang merugikan negara Rp1,68 miliar selama dua

  • 7 hari lalu

    KPK Periksa Saksi Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

    RANTAUPRAPAT (EKSPOSnews): Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait suap Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap yang berlangsung di Aula Ya

  • 2 minggu lalu

    Jaksa Tahan Mantan Dekan Korupsi

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Pekanbaru menahan mantan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan g

  • 2 minggu lalu

    Kejaksaan Agung Tangkap Buronan Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Tim Intelijen Kejaksaan Agung menangkap buronan penyimpangan pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh PD BPR LPK Pancoran Mas sebesar Rp4 miliar."Tersangka Bunyamin diamankan

  • 3 minggu lalu

    Jaksa Tahan 4 Tersangka Korupsi IAIN

    PADANG (EKSPOSnews): Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara resmi menahan empat tersangka kasus korupsi pengadaan tanah Kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, yang

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99