Kamis, 19 Sep 2019

Sidang Pengujian Komersialisasi Pendidikan Berlanjut

Oleh: Jefri
Selasa, 02 Apr 2019 04:59
BAGIKAN:
istimewa.
Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Reza Aldo Agusta, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, telah mengajukan permohonan constitutional review terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan pada tanggal 11 Februari 2019. Reza meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir kepada frasa jasa pendidikan dalam UU Perdagangan.

“UU Perdagangan tidak membedakan jasa pendidikan yang harus dikelola dengan prinsip nirlaba dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti dan yang tidak berprinsip nirlaba. Makanya, perlu adanya tafsir dari Mahkamah Konstitusi guna menegaskan pemisahan ini. Tujuannya semata-mata adalah untuk menjamin konstitusionalitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,” ujar Reza.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengundang Pemerintah dan DPR untuk menyampaikan keterangan tertulis sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan pada tanggal 27 Maret 2019. Dalam keterangannya, Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa jasa pendidikan dalam UU Perdagangan sudah sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Pendidikan Tinggi. Dalam perspektif Pemerintah, UU Perdagangan hanya membuat daftar bidang jasa yang bisa diperdagangkan, sedangkan pengaturan lengkapnya ada dalam UU sektoral. Untuk jasa pendidikan, pengaturan lengkapnya ada dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Pendidikan Tinggi.

Pemerintah juga mengungkapkan dimasukkannya jasa pendidikan sebagai jasa yang diperdagangkan dilatarbelakangi oleh keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO). Pemerintah juga menekankan adanya kebutuhan untuk melaksanakan komitmen dalam WTO dengan menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi dalam sektor jasa termasuk jasa pendidikan.

Kuasa hukum Reza, Leonard Arpan, menyampaikan bahwa keterangan yang disampaikan Pemerintah merupakan pengakuan bahwa UU Perdagangan memang tidak memberikan definisi dan pembatasan terhadap jasa pendidikan yang dapat diperdagangkan. “Ketiadaan definisi dan luasnya ruang lingkup perlu diperbaiki melalui penafsiran terhadap frasa jasa pendidikan dalam UU Perdagangan agar menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.”

Lebih lanjut, advokat dari kantor hukum ArpanLaw ini juga mengungkapkan, “Ada kontradiksi dalam keterangan yang disampaikan Pemerintah. Di satu sisi, Pemerintah mengakui bahwa penyelenggaraan jasa pendidikan harus merujuk pada UU Sisdiknas dan UU Dikti yang berprinsip nirlaba, namun di sisi lain, Pemerintah menginginkan penguatan komitmen dalam sektor perdagangan jasa termasuk jasa pendidikan dengan cara melakukan deregulasi.”

 

  Berita Terkait
  • satu bulan lalu

    MK Batalkan SK KPU Sumut untuk DPRD Provinsi Dapil 9

    JAKARTA (EKSPOSnews): Majelis Mahkamah Konstitusi melalui putusannya membatalkan Surat Keputusan KPU terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk daerah pemilihan Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera

  • 3 bulan lalu

    Setelah Putusan MK, Tak Ada Upaya Hukum Lain

    JAKARTA (EKSPOSnews): Politisi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas perselisihan hasil pemilihan um

  • 3 bulan lalu

    Putusan MK Akhiri Konflik Pilres 2019

    Setelah melalui masa persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, masyarakat mendapatkan kepastian yang selama beberapa hari ini ditunggu-tunggu.Akhirnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya meno

  • 3 bulan lalu

    MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan perkara sengketa Pilpres 2019 menyatakan menolak seluruh permohonan baik dari pihak pemohon, termohon, dan terkait."Amar p

  • 3 bulan lalu

    Polisi Razia Menjelang Putusan MK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Polda Metro Jaya dan jajaran akan merazia massa yang berasal dari luar Jakarta menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99