Kamis, 19 Sep 2019

Setelah Putusan MK, Tak Ada Upaya Hukum Lain

Oleh: Jallus
Jumat, 28 Jun 2019 04:09
BAGIKAN:
istimewa.
Sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA (EKSPOSnews): Politisi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres.

"Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk mengubah hasil kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf," kata Ace dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu mengatakan putusan MK semakin memperkuat legalitas dan legitimasi kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam pemilu Presiden 2019 yang demokratis, jujur dan adil.

Dia mengatakan tidak ada lagi alasan yang menyatakan bahwa Pilpres 2019 dilakukan dengan kecurangan, serta tidak ada satupun dalil gugatan yang dapat dibuktikan dalam persidangan Majelis Mahkamah Konstitusi (MK).

"Idealnya, Prabowo-Sandi sudah seharusnya mengakui kemenangan Jokowi-Kiai Ma’ruf dan mengucapkan selamat atas kemenangan ini. Karena putusan MK ini sifatnya final dan mengikat," ujar dia.

Menurutnya, apabila Prabowo-Sandi sudah mengakui dan mengucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf maka proses rekonsiliasi akan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

"Tunjukan kepada rakyat Indonesia tentang kebesaran jiwa mengakui kemenangan pak Jokowi," kata Ace. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    Putusan MK Akhiri Konflik Pilres 2019

    Setelah melalui masa persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, masyarakat mendapatkan kepastian yang selama beberapa hari ini ditunggu-tunggu.Akhirnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya meno

  • 9 bulan lalu

    Mengapresiasi Putusan MK Soal Revisi UU Perkawinan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomo

  • 2 tahun lalu

    Mendagri Sayangkan Putusan MK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Dalam Negeri menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah tingkat Provinsi."Deng

  • 3 tahun lalu

    Putusan MK Buat Pelaku Perkawinan Campur Girang

    JAKARTA (EKSPOSnews): Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran (Perca) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi RI mengenai perjanjian perkawinan pada Oktober lalu setelah permohonan uji materi

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99