Kamis, 22 Agu 2019

Senator yang Menerima Suap Agar Dipecat

Sabtu, 17 Sep 2016 18:31
BAGIKAN:
ist
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.

JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AM Fatwa mengatakan pihaknya akan memberi sanksi senator yang tersandung masalah korupsi.

"Tugas BK itu menjaga, membela kehormatan anggota. Yang kedua, BK akan memberikan sanksi pada anggota yang melanggar kode etik," ujar AM Fatwa di Jakarta, Sabtu 17 September 2016.

Pernyataan Fatwa tersebut, terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPD pada operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (17/9) dini hari.

Kuat dugaan bahwa senator yang diduga terlibat korupsi tersebut adalah Ketua DPD Irman Gusman.

Hal itu juga diakui oleh AM Fatwa, namun ia enggan mendahului KPK.

"Nanti akan ada proses, ada sidang untuk itu. Kami akan cari waktu untuk sidang pleno BK," katanya.

Dia sendiri sengaja datang ke Gedung KPK untuk mengetahui kebenaran berita tersebut.

Ia mendapatkan informasi mengenai adanya anggota DPD yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

"Belum,saya belum menghubungi dia," katanya.

Terakhir,ia bertemu dengan Irman Gusman beberapa hari lalu di rumah sakit.Saat itu, ia dirawat di rumah sakit dan Irman Gusman menjenguknya.

"Beberapa hari yang lalu,saat saya dirawat di rumah sakit.Saya kan baru keluar semalam dari rumah sakit," jelas dia.(ant)


  Berita Terkait
  • 5 bulan lalu

    Ketua DPD Golkar Wonosobo Diberhentikan

    SEMARANG (EKSPOSnews): Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonosobo Triana Widodo secara resmi diberhentikan dari jabatannya karena mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2

  • 7 bulan lalu

    Inilah Nama-Nama Mantan Koruptor yang Masih Maju Jadi Caleg dan DPD. Jangan Dipilih

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 yang merupakan mantan narapidana korupsi berjumlah 49 orang."Kami sudah memastikan daftar

  • 10 bulan lalu

    Partai Politik Harus Dipisahkan dari DPD

    JAKARTA (EKSPOSnews): Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan partai politik harus dipisahkan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD)."Ini sangat penting, kar

  • tahun lalu

    Anggota DPD Tak Boleh dari Partai Politik

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menegaskan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik."Untuk sela

  • tahun lalu

    Ngogesa Sitepu Dicopot dari Ketua DPD GOlkar Sumut

    STABAT (EKSPOSnews): Walaupun dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, Ngogesa Sitepu tetap berpihak kepada rakyat Sumatera Utara, untuk itu masyarakat tidak perlu ga

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99