Jumat, 16 Nov 2018

Putusan MA Membuat Koruptor Gembira

Oleh: marsot
Sabtu, 15 Sep 2018 05:14
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Agung (MA).
JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU No. 20 tahun 2018, menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar juru bicara MA Suhadi ketika dihubungi di Jakarta, Jumat 14 September 2018.

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9).

"Jadi pasal yang diujikan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi," jelas Suhadi.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

"Sesuai dengan UU Pemilu karena ada persyaratan, setelah lima tahun yang bersangkutan menjalani hukuman, dia boleh mencalonkan diri," tambah Suhadi.

Selain itu, Suhadi menjelaskan putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten Kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

"Jadi mengacu ke sana (putusan MK) karena itu peraturan yang lebih tinggi, dan pada dasarnya ketentuan itu memang sudah bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu UU 7/2018," tutur Suhadi.

Adapun perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini, diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung yaitu; Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    KPK Bantu Kajaksaan Tinggi Tangkap DPO Koruptor

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam pencarian dan penangkapan terpidana perkara korupsi atas nama Didi Supriadi (DS) yang telah masuk da

  • satu minggu lalu

    KPU Disarankan Umumkan Caleg Eks Koruptor

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengumumkan 40 mantan narapidana korupsi yang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu

  • 2 minggu lalu

    Kejati Sumut Tangkap Buronan Koruptor Pajak Reklame

    MEDAN (EKSPOSnews): Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap Alboin Siagian, terpidana kasus korupsi penggelapan uang pajak restoran dan reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Ser

  • 2 minggu lalu

    BPJS Kesehatan Tanggung Kembali Biaya Kesehatan Ini Setelah Putusan MA

    JAKARTA (EKSPOSnews): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menanggung kembali tanpa syarat bagi pembiayaan tiga layanan kesehatan, yaitu katarak, bayi lahir sehat, dan rehabilitasi

  • 2 minggu lalu

    Koruptor Masih Diistimewakan

    SEMARANG (EKSPOSnews): Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai koruptor di Indonesia masih diistimewakan jika dilihat dari rata-rata lama hukuman yang harus dijalani para pel

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99