Minggu, 23 Sep 2018

Putusan MA Membuat Koruptor Gembira

Oleh: marsot
Sabtu, 15 Sep 2018 05:14
BAGIKAN:
istimewa.
Mahkamah Agung (MA).
JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU No. 20 tahun 2018, menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar juru bicara MA Suhadi ketika dihubungi di Jakarta, Jumat 14 September 2018.

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9).

"Jadi pasal yang diujikan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi," jelas Suhadi.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

"Sesuai dengan UU Pemilu karena ada persyaratan, setelah lima tahun yang bersangkutan menjalani hukuman, dia boleh mencalonkan diri," tambah Suhadi.

Selain itu, Suhadi menjelaskan putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten Kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

"Jadi mengacu ke sana (putusan MK) karena itu peraturan yang lebih tinggi, dan pada dasarnya ketentuan itu memang sudah bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu UU 7/2018," tutur Suhadi.

Adapun perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini, diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung yaitu; Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    4 Koruptor Divonis Bebas di PN Mamuju

    MAMUJU (EKSPOSnews): Empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat yang menjadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi APBD Provinsi Sulbar divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju.Empat pimpinan

  • 3 minggu lalu

    Hanya 3 Tahun untuk Koruptor ADD

    AMBON (EKSPOSnews): Majelis hakim tipikor Ambon menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap Kepala Desa Kelang Asaude (Pulau Manipa) Kabupaten Seram Bagian Barat, Daud Tumagola bersama bendaharanya

  • 3 minggu lalu

    Kejari Indragiri Hulu Sita Aset Koruptor

    RENGAT (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, menyita aset pelaku korupsi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, pe

  • 4 minggu lalu

    KPK Tahan 3 Koruptor dari Sumut

    JAKARTA (EKSPOSnews): KPK menahan tiga orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Richard Eddy Marsaut, Restu Kurniawan Sarumaha dan Syafrida Fitrie sebagai tersangka suap pada DPRD Sumatera Utara (Su

  • satu bulan lalu

    Kejati Aceh Tahan Koruptor Kantor Kemenag

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Aceh menaham satu dari dua tersangka korupsi perencanaan pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.Kepala Kejati Aceh Chaerul Amir melalui Ke

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99