Kamis, 27 Jul 2017

Pungli Terjadi di Semua Sektor, Institusi, dan Kantor Pemerintah

Kamis, 20 Okt 2016 14:01
BAGIKAN:
istimewa
Pungli parkir bulanan.

KUPANG (EKSPOSnews): Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Nusa Tenggara Timur Marthen Mulik menilai fenomena pungutan liar terjadi hampir di seluruh sektor, institusi, dan lembaga serta kantor maupun dinas dalam praktik pelayanan kepada publik.

Sektor, lembaga, institusi, dan kantor serta dinas dan lembaga layanan jasa yang didata Ombudsman dan diduga melakukan pungli, antara lain kepolisian, PT ASDP Indonesia Ferry, Dinas Dukcapil Kota Kupang, Dinas Perhubungan (UPTD LLAJR), peradilan, sekolah, pemerintah desa/kelurahan dan Pelindo III Cabang Tenau Kupang," katanya, Kamis 20 Oktober 2016.

Pungli yang diduga dilakukan di kepolisian, seperti terkait dengan pungutan pengurusan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) kendaraan plat luar NTT setiap tiga bulan sekali dengan besaran Rp150 ribu sampai Rp200 ribu per SKTL.

Pungutan format gesek nomor rangka mesin sebesar Rp25 ribu dan surat mutasi kendaraan sebesar Rp200 ribu di Samsat, katanya.

Pungutan pengesahan keabsahan BPKB yang dijadikan agunan bank/lembaga kredit lain sebesar Rp100 ribu-Rp200 ribu di Lantas.

Dugaan pungutan tambahan lain, seperti pengurusan STNK dan plat nomor (Samsat), SKCK sebesar Rp40 ribu hingga Rp60 ribu, AKDP PT Jasa Raharja Putra, biaya blangko STNK yang dikenakan ke diler kendaraan.

Berikutnya pungli nomor plat cantik dengan besaran Rp1 juta-Rp5 juta, tilang tanpa blangko tilang, pengiriman ternak pada pos-pos polisi, pengiriman hasil hutan kayu pada pos-pos polisi, dan administrasi perusahaan yang telah kedaluwarsa.

Dia menyampaikan  instansi lain juga yang dilaporkan dengan tuduhan melakukan pungli, yakni ASDP Cabang Kupang, yakni pungutan biaya bagasi yang tidak sesuai dengan tarif bagasi/dipungut saat di kapal.

Pungutan tiket melebihi tarif/tarif baru menggunakan blangko tarif lama, dan pungutan pengangkutan alat berat berupa ekskavator.

Dinas Kependudukan Catatan Sipil diduga melakukan pungutan pengurusan e-KTP dan penggantian blangko yang rusak. Pelindo III Kupang melakukan pungutan pas masuk melebihi tarif Rp1.150 dipungut sebesar Rp1.500, katanya.

Marthen menyebutkan, pada UPTD LLAJR diduga melakukan pungli di lokasi jembatan timbang, biaya kir kendaraan, dan retribusi pos masuk terminal.

Sedangkan di Pengadilan, katanya, dugaan praktik pungli di antaranya salinan putusan, surat keterangan bebas pidana, dan pengesahan akta.

Begitu pula sekolah-sekolah yang diduga terjadi pungli, seperti biaya bimbingan belajar (bimbel) kelas XII menjelang ujian nasional (UN), biaya UN, biaya fotokopi, makan dan lainnya.

Pada pemerintah desa/kelurahan, kata dia, terjadi pungutan sembako, pengambilan kartu jaminan sosial, biaya administrasi surat pelepasan hak jual beli tanah, biaya pengukuran dan uang makan dalam proses sertifikasi tanah yang melibatkan aparat desa.

Terhadap dugaan praktik-praktik pungli itu, YLKI mendukung untuk gerakan penertiban pungli yang sedang menjadi gerakan nasional saat ini.

"Cuma tindakan penertiban saja tidak menyelesaikan masalah yang sedang fenomenal itu, karena akar masalahnya pada sistem yang korup dan bermoral rendah. Itu yang seharusnya diperbaiki," kata Marthen.

Ketua Program Studi S3 Peternakan Pascasarjana Universitas Nusa Cendana (Undana) itu mengatakan, upaya penanganan sistem yang korup dan bermoral rendah tersebut secara massal dan terorganisir belum ada.

"Hanya ada upaya-upaya individu yang akhirnya kalah terhadap sistem korup. Media massa bisa menjadi motor penggerak untuk membentuk jaringan gerakan massal yang melibatkan seluruh elemen masyarakat," katanya.(ant)


  Berita Terkait
  • 2 jam lalu

    Satgas Saber Pungli OTT Ratusan Orang, Urutan Teratas Jawa Barat

    PADANG (EKSPOSnews): Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli telah melakukan 875 Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara nasional hingga Juli 2017."Jawa Barat adalah yang paling ak

  • satu minggu lalu

    Alpukat untuk Pengaduan Pungli di Kudus

    KUDUS (EKSPOSnews): Sebanyak lima mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK) membuat Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Alpukat). Aplikasi Aplukat ini untuk khusus untuk mengadukan terkait pungutan liar (pun

  • satu minggu lalu

    Aksi Porno di Kantor Pemerintah Menyebar Luas

    PAMEKASAN (EKSPOSnews): Aparat Polres Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur menerima laporan terjadinya kasus porno aksi di salah satu ruang kantor Pemkab Pamekasan melibatkan oknum masyarakat di wila

  • 2 minggu lalu

    Jangan Jadikan Kantor Pemerintah Tempat Berbuat Mesum

    MUKOMUKO (EKSPOSnews): Warga Kelurahan Bandar Ratu, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta pemerintah daerah setempat proaktif dalam menjaga kompleks perkantoran dari kegiatan tercela seperti

  • 3 minggu lalu

    Hakim Ingatkan Saksi Kasus Pungli Distambem Sumut

    MEDAN (EKSPOSnews): Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan mengingatkan kepada saksi Rahmad, konsultan pertambangan, dalam kasus terdakwa Eddy Syahputra Salim, Kadistamben Provinsi Sumut

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak