Sabtu, 23 Nov 2019

Pungli Terjadi di Semua Sektor, Institusi, dan Kantor Pemerintah

Kamis, 20 Okt 2016 14:01
BAGIKAN:
istimewa
Pungli parkir bulanan.

KUPANG (EKSPOSnews): Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Nusa Tenggara Timur Marthen Mulik menilai fenomena pungutan liar terjadi hampir di seluruh sektor, institusi, dan lembaga serta kantor maupun dinas dalam praktik pelayanan kepada publik.

Sektor, lembaga, institusi, dan kantor serta dinas dan lembaga layanan jasa yang didata Ombudsman dan diduga melakukan pungli, antara lain kepolisian, PT ASDP Indonesia Ferry, Dinas Dukcapil Kota Kupang, Dinas Perhubungan (UPTD LLAJR), peradilan, sekolah, pemerintah desa/kelurahan dan Pelindo III Cabang Tenau Kupang," katanya, Kamis 20 Oktober 2016.

Pungli yang diduga dilakukan di kepolisian, seperti terkait dengan pungutan pengurusan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) kendaraan plat luar NTT setiap tiga bulan sekali dengan besaran Rp150 ribu sampai Rp200 ribu per SKTL.

Pungutan format gesek nomor rangka mesin sebesar Rp25 ribu dan surat mutasi kendaraan sebesar Rp200 ribu di Samsat, katanya.

Pungutan pengesahan keabsahan BPKB yang dijadikan agunan bank/lembaga kredit lain sebesar Rp100 ribu-Rp200 ribu di Lantas.

Dugaan pungutan tambahan lain, seperti pengurusan STNK dan plat nomor (Samsat), SKCK sebesar Rp40 ribu hingga Rp60 ribu, AKDP PT Jasa Raharja Putra, biaya blangko STNK yang dikenakan ke diler kendaraan.

Berikutnya pungli nomor plat cantik dengan besaran Rp1 juta-Rp5 juta, tilang tanpa blangko tilang, pengiriman ternak pada pos-pos polisi, pengiriman hasil hutan kayu pada pos-pos polisi, dan administrasi perusahaan yang telah kedaluwarsa.

Dia menyampaikan  instansi lain juga yang dilaporkan dengan tuduhan melakukan pungli, yakni ASDP Cabang Kupang, yakni pungutan biaya bagasi yang tidak sesuai dengan tarif bagasi/dipungut saat di kapal.

Pungutan tiket melebihi tarif/tarif baru menggunakan blangko tarif lama, dan pungutan pengangkutan alat berat berupa ekskavator.

Dinas Kependudukan Catatan Sipil diduga melakukan pungutan pengurusan e-KTP dan penggantian blangko yang rusak. Pelindo III Kupang melakukan pungutan pas masuk melebihi tarif Rp1.150 dipungut sebesar Rp1.500, katanya.

Marthen menyebutkan, pada UPTD LLAJR diduga melakukan pungli di lokasi jembatan timbang, biaya kir kendaraan, dan retribusi pos masuk terminal.

Sedangkan di Pengadilan, katanya, dugaan praktik pungli di antaranya salinan putusan, surat keterangan bebas pidana, dan pengesahan akta.

Begitu pula sekolah-sekolah yang diduga terjadi pungli, seperti biaya bimbingan belajar (bimbel) kelas XII menjelang ujian nasional (UN), biaya UN, biaya fotokopi, makan dan lainnya.

Pada pemerintah desa/kelurahan, kata dia, terjadi pungutan sembako, pengambilan kartu jaminan sosial, biaya administrasi surat pelepasan hak jual beli tanah, biaya pengukuran dan uang makan dalam proses sertifikasi tanah yang melibatkan aparat desa.

Terhadap dugaan praktik-praktik pungli itu, YLKI mendukung untuk gerakan penertiban pungli yang sedang menjadi gerakan nasional saat ini.

"Cuma tindakan penertiban saja tidak menyelesaikan masalah yang sedang fenomenal itu, karena akar masalahnya pada sistem yang korup dan bermoral rendah. Itu yang seharusnya diperbaiki," kata Marthen.

Ketua Program Studi S3 Peternakan Pascasarjana Universitas Nusa Cendana (Undana) itu mengatakan, upaya penanganan sistem yang korup dan bermoral rendah tersebut secara massal dan terorganisir belum ada.

"Hanya ada upaya-upaya individu yang akhirnya kalah terhadap sistem korup. Media massa bisa menjadi motor penggerak untuk membentuk jaringan gerakan massal yang melibatkan seluruh elemen masyarakat," katanya.(ant)


  Berita Terkait
  • 6 bulan lalu

    RNI Minta Perlindungan Hukum Aset Negara Kepada Satgas Saber Pungli

    JAKARTA (EKSPOSnews): PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengajukan permohonan perlindungan hukum terhadap aset negara kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kemenk

  • 12 bulan lalu

    RNI Dorong Pengusutan Penyerobotan Lahan HGU PG Jatitujuh ke Satgas Saber Pungli

    JAKARTA (EKSPOSnews): Salah satu Anak Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang agroindustri, PT PG Rajawali II, terus berupaya menyelesaikan permasalahan penyero

  • tahun lalu

    Saber Pungli Tangkap 2 Petugas Dinas Perhubungan Rembang

    TEMANGGUNG (EKSPOSnews): Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bereaksi keras atas tertangkapnya dua petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam operasi tangkap tangan Saber Pungli.Ganjar di Teman

  • tahun lalu

    Ada Pungli pada Program Sertifikasi Gratis Pak Jokowi!

    PATI (EKSPOSnews): Warga Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengeluhkan tingginya biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikla

  • tahun lalu

    Pungli di Lembaga Pemasyarakatan Bukan Barang Baru Pak Menteri?

    TANJUNGPINANG (EKSPOSnews): Sejumlah terdakwa dan narapidana kasus korupsi mengungkap pungutan liar yang dilakukan oknum petugas di Rumah Tahanan Klas 1 Tanjungpinang, Kepulauan Riau.Seorang napi kasu

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99