Sabtu, 07 Des 2019

Praperadilan Irwandi Yusuf Kandas

Oleh: marsot
Rabu, 24 Okt 2018 16:56
BAGIKAN:
istimewa.
Irwandi Yusuf.
JAKARTA (EKSPOSnews): Hakim tunggal Riyadi Sunindio Florentinus menolak gugatan praperadilan gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam amar putusannya, Hakim Riyadi mengatakan hakim praperadilan PN Jakarta Selatan menolak seluruh gugatan Irwandi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hakim praperadilan) menyatakan tindak tangkap tangan yang dilakukan oleh termohon (KPK) sah dan berkekuatan hukum yang mengikat," sebut Riyadi saat membacakan amar putusan, Rabu 24 Oktober 2018.

Ia juga mengatakan bahwa proses penyelidikan, penyidikan, penahanan yang dilakukan KPK terhadap Irwandi sah secara hukum. Alhasil, Hakim Riyadi pun memerintahkan agar KPK melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap terduga suap Irwandi Yusuf.

Dalam poin terakhir amar putusan, hakim PN Jakarta Selatan itu memerintahkan Irwandi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Irwandi melalui kuasa hukumnya, Santrawan T Paparang dan Haposan P Batubara melayangkan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan terkait aksi tertangkap tangan yang dilakukan KPK ke gubernur nonaktif Aceh itu pada 3 Juli.

KPK menangkap Irwandi Yusuf sekitar pukul 20.00 WIB, 3 Juli atas dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018.

Menurut pihak kuasa hukum, aksi tertangkap tangan yang dilakukan KPK tidak sah karena laporan kejadian tindak pidana baru terbit pada 4 Juli.

Pihak Irwandi juga keberatan dengan kesalahan pengetikan tanggal yang terdapat pada surat penahanan, dan penyebutan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.

Namun dalam pertimbangannya, Hakim Riyadi menilai proses penangkapan lebih cepat dari penerbitan laporan kejadian karena penyidik KPK membutuhkan waktu cepat untuk segera mengumpulkan bukti-bukti.

Perihal penyebutan OTT, Hakim Riyadi menyatakan apa pun namanya, istilah tersebut merujuk pada kata tertangkap tangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sementara itu, terkait kesalahan pengetikan tanggal, hakim telah memeriksa bahwa kekeliruan tersebut tidak menyasar hal yang substantif, sehingga surat penahanan terhadap Irwandi tetap sah dan berkekuatan hukum mengikat.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 6 bulan lalu

    Kivlan Zen Ajukan Praperadilan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kuasa hukum mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purnawirawan) Kivlan Zen, Djuju Purwantoro, menyatakan pihaknya akan mengajukan praperadilan

  • 7 bulan lalu

    Hakim Tolak Praperadilan Romahurmuziy

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Rommy, tersangka kasus

  • 8 bulan lalu

    Irwandi Yusuf Divonis 7 tahun Penjara

    JAKARTA (EKSPOSnews): Gubernur Aceh Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek

  • 9 bulan lalu

    Irwandi Yusuf Dapat Jatah Rp32 Miliar dari Pembangunan Dermaga Sabang

    JAKARTA (EKSPOSnews): "Board of Management" Nindya Sejati "Joint Operation" Muhammad Taufik Reza menerangkan bahwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh mendapat uang sebesar Rp32,454 miliar dari Dana Bi

  • 12 bulan lalu

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalah di Praperadilan

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalah dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh Syarbini, yang sebelumnya ditahan sebagai tersangka dugaan perambahan kawasan hut

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99