Kamis, 21 Nov 2019

Polri Sita Uang Hasil Korupsi Mantan Direktur PLN

Oleh: Jallus
Sabtu, 29 Jun 2019 03:49
BAGIKAN:
istimewa.
Uang.
JAKARTA (EKSPOSnews): Kepolisian Republik Indonesia menyita hasil korupsi pengadaan bahan bakar minyak jenis High Speed Diesel oleh tersangka Nur Pamudji, mantan Direktur Energi Primer PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp173 miliar.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Djoko Purwanto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, menyebutkan, penyitaan berupa dokumen-dokumen dan uang.

"Kita mengutamakan penyelamatan aset negara diakibatkan tindak pidana korupsi sehingga negara dirugikan. Penyitaan yang disampaikan hari ini adalah uang. Tapi penyitaan termasuk aset-aset lainnya," ujar Djoko, Jumat 28 Juni 2019.

Ia memaparkan, pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) bermula saat tersangka Nur bertemu HW selaku Presiden Direktur PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk membahas pasokan untuk PT PLN.

Nur memerintahkan panitia pengadaan PTPLN tahun 2010 memenangkan Tuban Konsorsium PT TPPI untuk dijadikan sebagai pemasok BBM jenis HSD Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok dan PLTGU Belawan.

"Tuban Konsorsium ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Lot II PLTGU Tambak Lorok dan Lot IV PLTGU Belawan walaupun tidak layak dan tidak memenuhi syarat," kata Djoko.

Ia menyebutkan kontrak lelang tersebut berlaku selama empat tahun dari 10 Desember 2010 hingga 2014. Namun pada 2011, Tuban Konsorsium tidak mampu memasok BBM jenis HSD tersebut sehingga akhirnya kontrak diputus.

"Karena itu, PT PLN harus mencari pemasok BBM baru untuk mengganti sehingga PT PLN harus membayar lebih mahal dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium," katanya.

Karena itu, PT PLN mengalami kerugian hingga Rp188 miliar. Berkas perkara tersangka Nur Pamudji sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Kejaksaan Agung nomor B-104 /F.3/Ft.1/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Berkas perkara meliputi keterangan 60 saksi, saksi ahli Pengadaan Barang/Jasa LKPP, ahli keuangan negara, ahli hukum tata negara dan administrasi, ahli hukum perusahaan korporasi dan ahli penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK( serta keterangan tersangka.

Jumlah kerugian negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI Nomor 9/LH/XXI/02/2018 dengan perkara tersebut adalah sebesar Rp188 miliar.

Nur Pamudji disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    2 Pegawai Kementerian Keuangan Dipecat

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Keuangan telah menjatuhi hukuman disiplin terhadap dua pegawainya yang terjerat kasus suap terkait pemeriksaan atas restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) tahu

  • 3 bulan lalu

    PDI Perjuangan Pecat I Nyoman Dhamantra

    DENPASAR (EKSPOSnews): Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersikap tegas dengan memecat I Nyoman Dhamantra dari keanggotaan partai, setelah yang bersangkutan ditangkap KPK atas kasus kor

  • 4 bulan lalu

    Obesitas Jadi Masalah Besar

    PALEMBANG (EKSPOSnews): Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Riskiyana Sukandhi Putra mengatakan obesitas atau kegemukan merupakan salah satu mas

  • 4 bulan lalu

    Menyita Berbagai Jenis Burung Dilindungi

    SORONG (KICAU): Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSD) Papua Barat dan Karantina Satwa Sorong menyita puluhan satwa liar di penangkaran warga yang terletak di halaman salah satu diskotek 

  • 5 bulan lalu

    KPK Amankan Uang 21 Ribu Dollar Singapura di Kejaksaan Tinggi DKI

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan barang bukti berupa uang sekitar 21 ribu dolar Singapura terkait kasus suap penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi DKI

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99